Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.675 peraturan dalam 0,074 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2019

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
PERWALI Kota Sukabumi No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik Dn Non Akademik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Abstrak

pendidikan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 102, BD 2019/102

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK:

Ddalam rangka mendukung misi 1 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi masa jabatan 2018-2023, kepada masyarakat Kota Sukabumi yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam meraih prestasi di pandang perlu diberikan penghargaan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Sukabumi yang berdaya saing dan mampu dalam menghadapi tantangan regional dan global, dan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018.
Ketentuan ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Terdiri dari 6 Bab dan 8 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
9 halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bekasi No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 147 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Mengubah :

PERWALI Kota Bekasi No. 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Download :
Peraturan Wali Kota_102_2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 102 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO.102 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O22 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O22 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2OO5-2O25 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba]'tan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nonor 4,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14251; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O terrtang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tenta ng Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); {Beita 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6O/PMK.O2|2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 {Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 03); 27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28); 28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9); 29. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tenlang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 3). 30. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 81).
BAB I KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
53 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 102 Tahun 2021

Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 102 2021 wis.pdf

Abstrak

pedoman - pelaksanaan - ujian - dinas - ujian - penyesuaian - kenaikan - pangkat - dan - pencantuman - gelar - bagi - pegawai - negeri - sipil

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD 2021/No.102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat untuk memeberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Bagi PNS.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denfgan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
29 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 102 Tahun 2022

PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M2 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH DINAS DAN HARGA SATUAN PER-M1 TERTINGGI BANGUNAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP_NO_102_TAHUN_2022_TENTANG_PEDOMAN__HARGA__S.pdf

Abstrak

standar harga

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD Kab. Sampang Tahun 2022 No. 102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M2 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH DINAS DAN HARGA SATUAN PER-M1 TERTINGGI BANGUNAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan standar pembiayaan pembangunan gedung negara sehingga ada keseragaman pelaksanaan perhitungan suatu bangunan, sederhana, efisien dan diharapkan tercipta standar perhitungan berdasarkan pada pasar serta terjaga keakurasiannnya. b. bahwa untuk mewujudkan pembiayaan bangunan gedung Negara yang efektif serta memenuhi persyaratan teknis. c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harga Satuan Per-M2 Tertinggi Bangunan Gedung, Rumah Dinas Dan Harga Satuan Per-M1 Tertinggi Bangunan Pagar Bangunan Gedung Dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonsesia Nomor 73 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2022;
peraturan ini mengatur mengenai Harga Satuan Per m2 Tertinggi Bangunan Gedung, Rumah Dinas Dan Harga Satuan Per-m1 Tertinggi Bangunan Pagar Bangunan Gedung Dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran perbup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
jumlah 6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 102 Tahun 2015

Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2015

Standar/Pedoman Dana Desa

Download :
PERBUP NO. 102 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

DANA DESA-KABUPATEN MUNA BARAT-TAHUN ANGGARAN 2015-PEDOMAN UMUM-PELAKSANAAN ALOKASI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 101 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM, PRINSIP PENGELOLAAN, DAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 102 Tahun 2021

Standar Satuan Harga Barang Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Bubapati Banyuasin No 102 Tahun 2021.pdf

Abstrak

STANDAR - SATUAN - HARGA - BARANG

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2021/No 102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2022

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang efektif dan Efisien dengan mempertimbangkan Inflansi dan kenaikan harga barang
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 12 Tahun 2019;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;Permendagri No 77 Tahun 2020;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 1 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perda No 10 Tahun 2020;Perbup No 362 Tahun 2012;Perbup No 274 Tahun 2020;Perpres No 33 Tahun 2020;Permendagri No 108 Tahun 2016
Materi Pokok dalam Peraturan Ini ketentuan Umum ,Penetapan Standar Satuan Harga Barang ,Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
5 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 102 Tahun 2012

Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Lunak Dan Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009

Download :
perbup 2012 102 ocr.pdf

Abstrak

DANA BERGULIR - pedoman pengelolaan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2012/No. 102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Lunak Dan Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dalarn rangka mengatasi permasalahan pengembalian dana bergulir kredit lunak dan lembaga ekonomi desa, perlu dilakukan penyempumaan terhadap Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Dana Bergulir Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor "1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, subyek, sumber dana dan obyek, pendapatan bunga dan pengembalian angsuran pokok, kategorial status kredit, penanganan status kredit macet, monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009 dicabut.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 103 Tahun 2021

Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 103 2021.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN-BARANG-MILIK DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2021/No.103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah perlu menyusun standar operasional dan prosedur pengelolaan barang milik daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, mekanisme dan prosedur, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 103 Tahun 2022

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

APBD Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 103 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2022/NO.103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yoyakarta Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran: 29 HLM.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.