Peraturan Bupati (Perbup) Bengkayang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi yang Dikerjasamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI YANG DIKERJASAMAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat berjalan dengan baik dan tertib, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007, UU No.10 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.67 Tahun 1996, PP No.69 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No.22 Tahun 2021, Permendagri No.100 Tahun 2016, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Peda No.17 Tahun 2013, Perda No.9 Tahun 2014, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nama, Subjek, Objek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Tempat rekreasi; Lokasi Tempat Rekreasi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Peninjauan Tarif Retribusi; Wialayah dan Lokasi Pemungutan Retribusi; Retribusi Tempat Rekreasi Yang Dikerjasamakan; Retribusi Sarana Prasarana Pariwisata Yang Dikerjasamakan; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Sanksi Administrasi; Insentif Pemungutan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
17 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 29 Tahun 2013
tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2013/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.9 Tahun 2013; P ermendagri No.13 Tahun 2006; Kepmendagri No.43 Tahun 1999.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan termasuk didalamnya mengatur tentang Kelebihan Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55
ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun
2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran
Pajak Daerah secara Elektronik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2011
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Online System Pembayaran Pajak Daerah; Online System Pelaporan Transaksi Pajak Daerah; Hak dan Kewajiban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Jumlah Halaman: 12 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 2016; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Permenkeu No 147/PMK.03/2017; Permenkeu No. 207/ PMK.07/2018; Perda No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.9 Tahun 2017; Perda No. 14 tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, konfirmasi status wajib pajak, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 29 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 No. 29
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan atas pengguna jasa pelayanan terminal dan sejenisnya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 14 Tahunn 1992; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1993; PERDAKOT SAMARINDA No. 4 Tahun 2002; Surat MENKEU RI No. S-050/MK.10/2006 tanggal 11 April 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi terminal yang meliputi, antara lain : Tujuan Pengelolaan Terminal Halte dan Pangkalan Angkutan Umum; Tempat dan Lokas Terminal, Halte dan Pangkalan Angkutan Umum; Penyelenggaraan; Pengelolaan Terminal; Angkutan Umum; Usaha Dalam Terminal; Kewajiban dan Larangan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Tata Cara Penghitungan Retribusi; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif; Tata Cara dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Wilayah Pungutan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Instansi Pemungut; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 29 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Perizinan, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penerbitan, Pembayaran, Angsuran, Penundaan, Pengurangan, Kelebihan Pembayaran Pajak
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah perlu disusun tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah, Perizinan, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Pembayaran, Angsuran, Penundaan, Pengurangan, Kelebihan Pembayaran Pajak;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2011
1. KETENTUAN UMUM; 2. HARGA DASAR AIR TANAH; 3. PERIZINAN; 4. TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH; 5. TATA CARA PEMBAYARAN; 6. TATA CARA PENAGIHAN; 7. TATA CARA PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; 8. KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
-
-
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 29 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disusun Peraturan
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU
Nomor 4 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999;
UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Noor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun
2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26
Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU
Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 1983; UU Nomor 6 Tahun 1988;
PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun
2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya.
Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara
mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip yang dianut dalam penetapan
struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi;
wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran
dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan;
kedaluarsa penagihan; ketentuan perizinan; penyidikan; dan ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011.
Dengan berlakunya Perda ini, maka Perdakab Labuhanbatu Nomor 22 Tahun
2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten
Labuhanbatu dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan
Peraturan Bupati.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
UU NO. 12 TAHUN 1985; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 717 TAHUN 2003; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO, 58 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2005; Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4/V/2005; PERBUP NATUNA NO. 3 TAHUN 2006
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 29 Tahun 2019
Pajak dan Retribusi Daerah - Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
bahwa agar pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu
diatur tata cara pemungutan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRiBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. TARIF RETRIBUSI
3. TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
4. TATA CARA PERBITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
