pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah di lingkungan pemerintah kota batam tahun anggaran 2022 - pemberian apresiasi dalam bentuk gaji ketiga belas kepada
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 926
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal ayat (8) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2022. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu diberikan Apresiasi dalam bentuk Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022. Hak mendapatkan Gaji Ketiga Belas telah dituangkan dalam surat perjanjian Kontrak Kerja antara Pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; PMK No.75/PMK.05/2022; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019; Perda Batam No.8 Tahun 2021; Perwali Batam No.69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwali No.66 Tahun 2022
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 58 Tahun 2022
PENGENDALIAN – KECURANGAN – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Nias Barat, perlu mengatur pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM (Pengertian, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup), STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN, LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN, PERILAKU ANTI KECURANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 No. 785
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019.
Analisis Standar Belanja Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
99 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa TA 2022
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021
tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2022
ABSTRAK:
Bahwa standar harga barang dan jasa tahun anggaran
2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 26 Tahun 2022;
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta
sebagai tindaklanjut dengan ditetapkannya Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal
Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli
Untuk Layanan Konsultansi Konstruksi maka Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
dilakukan perubahan
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2018, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2022.
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50
Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50
Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Jumlah halaman: 4 HLM; Lampiran: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka untuk menunjang kelancaran tugas Satuan Kerja
Perangkat Daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tugas Pokok,fungsi,dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tugas Pokok,Fungsi,dan Uraian Tugas;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011
tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, Kelas
Very Important Person dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, Kelas Very Important Person dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tarif, perubahan
nomenklatur kelas layanan dan perkembangan jenis
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011
tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II,
Kelas I, Kelas Utama, Kelas Very Important Person
dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011
tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II,
Kelas I, Kelas Utama, Kelas Very Important Person
dan Pelayanan Non Kelas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2011 diubah.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2012.
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu Anak yang menjalani putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana dan tindakan, yang meliputi: 1) bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana; 2) bentuk dan tata cara pelaksanaan tindakan; dan 3) pendanaan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan tindakan kepada anak dapat berupa: 1) tindakan pengembalian kepada orang tua/Wali; 2) tindakan penyerahan kepada seseorang; 3) tindakan perawatan di rumah sakit jiwa; 4) tindakan perawatan di LPKS; 5) tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 6) tindakan pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 7) tindakan perbaikan akibat tindak pidana.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari: 1) APBN melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya; 2) APBD; dan/atau 3) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
6 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatka kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjarnin hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, sosial budaya,
politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pemangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat
berperan serta dan aktif dalam proses pembangunan;
b. bahwa agar pengarusutamaan gender dapat terwujud di Kabupaten Buton Tengah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pemangunan di Kabupaten Buton Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Buton Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemerdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Data Gender dan Anak;
8. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk I-Iukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemangunan Provinsi Sulawesi Tenggara;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Perencanaan
Bab V Pelaksanaan
Bab VI Kelembagaan
Bab VII Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Bab VIII Pembinaan
Bab IX Pembiayaan
Bab X Penentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 58 Tahun 2022
RUANG – BERMAIN – RAMAH – ANAK - (RBRA) – KABUPATEN – ASAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ruang Bermain Ramah Anak (Rbra) Kabupaten Asahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Layak Anak guna memenuhi hak anak agar terwujud anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN (Pendirian RBRA, Pengelolaan RBRA), LARANGAN, EVALUASI, PEMBIAYAAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
7 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
