Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jayapura 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur yang optimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu dilakukan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jayapura 2023-2027;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Jayapura
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa perkembangan teknologi informasi yang
pesat sangat berpengaruh terhadap aspek
keamanan informasi atau data elektronik bagi
Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara
Sistem Elektronik maupun masyarakat atau
pihak lainnya sebagai Pengguna Sistem
Elektronik;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal,
perlu melaksanakan manajemen keamanan
informasi untuk memastikan kerahasiaan,
keutuhan dan ketersediaan terhadap Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dari berbagai
ancaman keamanan informasi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3)
Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal terkait
pentingnya kebijakan keamanan informasi, perlu
mengatur Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Ber basis Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
Peraturan Bupati Kendal ini dimaksudkan sebagai
kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE
meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.
Ketentuan lain untuk mendukung kebijakan
Manajemen Keamanan Informasi SPBE dapat menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi manajemen risiko, penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE dan pengelolaan pihak ketiga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 53
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Publik di bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih
cepat, tepat, responsif dan bertanggung jawab;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pelayanan Administrasi
Kependudukan Terintegrasi dengan Persalinan pada Fasilitas
Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 115 Tahun 2021
peraturan ini mengatur mengenai Pelayanan Administrasi
Kependudukan Terintegrasi dengan Persalinan pada Fasilitas
Kesehatan Milik Pemerintah Daerah. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; kompetensi petugas pelayanan; mekanisme dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi;pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 51 Tahun 2023
Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2023 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No,72 Tahun 2019 ; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; perpres No. 39 Tahun 2019; perpres No. 132 Tahun 2022; Perki No. 1 Tahun 2010; permenkominfo No. 5 Tahun 2015; Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2018; Permen PPN/ Kepala BPPN No. 17 Tahun 2020; peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021; Permen Kominfo No. 16 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.9 Tahun 2021; Perbup No. 100 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah Bab III Sistematika Arsitektur dan Peta Rencana Spbe Daerah Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 368)
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 474
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pemerintahan daerah;
berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 59 Tahun 2020; Perda Pesisr Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
33 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 48 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 48
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Teknologi lnformasi dan Komunikasi Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi lnformasi dan
Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Pubhk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Pemturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Stander Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Eletronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Pemturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);
13. Pemturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINF0/11/2007 tentang Panduan Umum
Tata Kelola Teknologi lnformasi dan Komunikasi Nasional·
14. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana tclah diubah
dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tcntang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Ncgen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum
Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
15. Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalarn
Sistcm Elektronik (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refonnasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Sislem Pernerintahan Berbasis
Eleklronik (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Refonnasi Birokrasi Nomor 59
Pemantauan dan Evaluasi Sistern
Elektronik (Serita Negara Republik
Nomor994);
Aparatur Negara dan
Tahun 2020 tentang
Pemerintahan Berbaais
Indonesia Tahun 2020
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembcntukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Daerah
Kabupalen Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbaran
daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
21. Peraturan Bupati Sinjai. Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Penyel.enggaraan Teknologi lnformasi dan Komunikasi Lingkup
Pemenntah Daerah Kabupalen Sinjai (Serita Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2018 Nomor 32);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
BAB IV : TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BAB V : MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BAB VI : AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAB VII : PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BAB VIII : PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
BAB IX : PENDANAAN
BAB X : KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini bcrlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi lnformasi dan
Komunikasi Lingkup Pemcrintah Daerah Kabupaten Sinjai.
(berita Daerah Kabupatcn Sinjai Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penduduk untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur perlu dilaksanakan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Dan Pengguna Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Jenis Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Pengembancian Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
2 Halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, perlu disusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lombok Barat No. 28 Tahun 2023; Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019;
Dalam perbup ini diatur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lombok Barat. Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat adalah untuk menjadi kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi E-Office bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan penerapan Aplikasi E-Office ditemui beberapa kendala terhadap sistem dan pelaksanaannya di lapangan; serta bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi E-Office Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2020; Peraturan Sadan Kepegawaian Negara No 24 Tahun 2017; Peraturan Sadan Kepegawaian Negara No 6 Tahun 2022; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 41 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai perekaman kehadiran, bukti dukung kegiatan pada LKH, pengisian LKH, pelaksanaan absensi pegawai, serta penambahan pasal yang mengatur tentang terjadinya gangguan internet dan pegawai yang tidak melakukan presensi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi E-Of.fice Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
