Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.524 peraturan dalam 0,093 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP KAB OKI NO 2 TAHUN 2017.pdf

PERIZINAN - NONPERIZINAN - PENANAMAN - MODAL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, LD.2017/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir

ABSTRAK:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Perpres No 97 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedelegasian wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah : UU No 28 Tahun 1959; UU No 25; Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014;UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 2014 ;Perpres No 98 2014 ;Perda No 2 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang Pedelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan kapada Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir ,Pemberian kemudaan pelayanan,fasilitas fiskal,dan informasi ,Memperhatkan Standar Pelayanan ( SP ) dan Standar Operasional ( SOP )

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur No. 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Program Beasiswa Pendidikan Agrobisnis Berprestasi (Bidik Aksi) Kolaka Timur

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup No 2 Tahun 2017.pdf

PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN AGROBISNIS BERPRESTASI (BIDIK AKSI) KOLAKA TIMUR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/No.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Beasiswa Pendidikan Agrobisnis Berprestasi (Bidik Aksi) Kolaka Timur

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan Kolaka Timur berbasis Agrobisnis yang Berdaya Saing dan Religius perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas; untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka perlu memberikan bantu an dan kesempatan kepada masyarakat Kolaka Timur dalam bentuk Beasiswa Berprestasi untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi; untuk kelancaran pelaksanaan program sebagaimana huruf b diatas, perlu dilakukan penataan dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan agrobisnis berprestasi (BIDIK AKSI) Kolaka Timur;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang No 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 14 tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005; Peraturan No. 97 Tahun 2005; Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009; Perda Kabupaten Kolaka Timur No. 12 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kolaka No. 19 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN AGROBISNIS BERPRESTASI (BIDIK AKSI) KOLAKA TIMUR DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT ; 1. KETENTUAN UMUM 2. TUJUAN 3. SASARAN DAN JANGKA WAKTU 4. PERSYARAKATAN PENERIMA 5. MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA 6. SUMBER ANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BEASISWA 7. PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN 8. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung

Download file:

PERBUP_NO_2_TAHUN_2017.pdf

TAMBAHAN PENGHASILAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/No.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang didasarkan pada beban kerja sesuai kelas jabatan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, TPP, Pajak, Penghitungan TPP, tata cara dan prosedur pembayaran, penghentian TPP, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 dicabut.
11 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEPROTOKOLAN

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP 2 THN 2017.pdf

KEPROTOKOLAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD NOMOR 2/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEPROTOKOLAN

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undarig Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu mengatur Keprotokolan dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja .; Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Serita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 20/D).
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Keprotokolan; 3. Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; 4. Tata Tempat; 5. Tata Upacara; 6. Tata Penghormatan; 7. Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya; 8. Penomoran Kendaraan Dinas; 9. Pendanaan Keprookolan; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2013 tentang Keprotokolan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 2 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2017/NO.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. bahwa agar Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Jeneponto; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7822); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 7999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1"999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbafran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); f 2. 3. I 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5' Undang-undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe; 6. Undang-Undang Nomor Z2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O0g tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2008 Nomor Sg,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9afl; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$g); B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l1 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 523a); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sa9fl; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O\4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SB7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perr-rbahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); 1 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembafian Negara Republik Indonepia Tahun 20L+ Nsmor Z9Z);lI 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2ao4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor gO, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 45aO); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57g); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OLL tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20lO tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 44, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52Oe); 17. [nstruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 'Tahun 2Oll; 19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 164/P"MI{..O1/201.5 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1272); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tah:un 2076 Lentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rallyat Daerah (Berita [|Negara Republik Indonesia 'Iahun 20t6 Nomor St t);|- 2L. peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK'02 I 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ot7 (Berita Ntga'* ntp"Utitt Indonesia Tahun 2016 Nomor ,r.'J"));-tr-ran Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87a); 23. Petaturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JenePonto Tahun 2006 Nomor 165); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JenePonto Tahun 2016 Nomor 2aQ;
PE]RATURANBUPATIJENEPoNToTENTANGPEDoMAN PE:RJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH' KEPALA DAERAH DA,N WAKIL KEPALA DAERAH' PIMPINAN DAN ANGGOTA DEIIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN JENEPONTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarr Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. D;;"r:rah ad.aiah .Daerah Kabupaten Jeneponto; 2. pc:rterintah Da,erah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pt:rnerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan penyelenggara pemerintahan yi:Lrtg menjadi k'ewenangan daerah otonomi; 3. D::.van Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lerrLbaga perwa,kilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsLLr pt:ttyelenggara lPemerintahan Daerah; 4. A:rrratur Sipil l\egarayangselanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pr:5;awaiNegeri'sipildanpegawaipemerintahdenganperjanjiankerja yrirlrg bekerja pada instansi Pemerintah; 5. K.e: cala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan wakil Bupati J,.,treponto; 6. Plrapinan dan Anggota KilbuPaten JenePonto; DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD 7 . F't: jalanan Dir:as Luar Negeri adalah krli'ja ke negara yang memiliki hubungan kegiatan perjalanan/ kunjungan diplomatik yang dilakukan olehl ASll Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD; 8. Perurakilan Repurblik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perrnrakilan, ada.lah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Repr:blik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, Negara dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Nlegara Penerima atau pada Organisasi Internasional; 9. Ternpat bertolak di Dalam Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di dal;:rLm negeri ke tempat tujuan di luar negeri; 10. Terurpat bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat Keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan di dalam Negeri dan/atau ke tempat tujuan di Luar Negeri. 11. Terrtpat Tujuan di Luar . Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di Luar Negeri; 12. Sunat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat p,ermohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kelrala Daerah, F'impinan dan Anggota DPRD L3.Iziru Pemerintah adal,ah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri; 14. Paspor dalam rangka perjaianan dinas luar negeri, yang selanjutnya dis,ebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN PerrLerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resrni yang tidak bersifat diplomatik. 15. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum daiam Paspor Dinas. 16. Vis;,1 adalah dol.rumen pemberian izin masuk ke suatu negara daiam suertu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan ne5lara bersangkutan. BAB II PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 2 ASI\f Pemerintah. Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan A.nggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeni. ASN Pemerintah. Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri, Perja.lanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rs.flgka: a. lcerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri; b. pendidikan dan peiatihan; c. studi banding; d. s;eminar: r e. ki}<akarya; l (1) (2) (3) (4) (s) (6) (1) (2\ (4) (s) f. kr:nferensi; g. pr:omosi potensi daerah; h. kr*njungan persahabatan atau kebudayaan; i. pre:rtemuan Internasional; dan j. penandatanganan pe.rjanjian internasionai. Perialanan dinar; luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama lual'negeri. Perjialanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapar'l dilakukan antara lain: a. Lerjadi bencana alam; b. l"edadi bencan.a sosial; c. premilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan e. Fremilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil perjaianan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) $ecara konlcrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pernerintah Daererh. Pasal 3 ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negr:ri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negr:ri. Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimer.l<sud pada ayat (1) terdiri atas: a. $iurat persetujuan perjalanan dinas luar negeri; b. l,lerLspor dinas (seruice passport); c. li:xit permit; d. r'lisai Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perj;;illanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruif j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LOI) dan Memorandunt Of Understanding (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Penv,akilan Republik Indonesia di negara tujuan. Doku.men administrasi pedalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditarnbah dengan surat keterangan beasiswa. Doku.men administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Dokumen admirristrasi 'perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hupuf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia. L I (3) (6) Pasal 4 (1) Per:alanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan pali::lg banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan. (2) Perialanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal: a. pendidikan dan pelatihan; b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan c. ck:legasi kesenilan dalam rangka promosi potensi daerah. (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecurali untuk keperluan yang sifatnya khusus' Pasal 5 Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 3 ayat (12) huruf'a berdasarkan surat rekomendasi: 1. Merrteri; 2. Seli.retaris Jenderal; 3. Dirr:lf<tur Jendera.l Otonomi Daerah; 4. Seli,retaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau 5. Kepa-la Pusat Fasilitasi Kerjasama. BAB III TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 6 (1) Perrnohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DP}ID dengan melampirkan: a. Siurat Undangan; b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. Ii'oto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Angg arart (DIPA) ; dan/ atau d. Siurat Keterangan Pendanaan (2) Per:mohonan izirr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. nama dan jabatan; b. rlomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil; c. tujuan kegiatan; d. rnanfaat; e. llota/negara yang dituju; f. eigenda; g. rvaktu pelaks;anaan; $an h. r,;umber Pend.anaan. f- (1) (2) (3) (4\ (6) (7) (1) (2) Bagian Kesatu ASN Pemerintah Daerah Pasal 7 Br.rpati Jeneponto mengajukan permohonan izin Pedalanan Dinas Luar Nelgeri bagi AS}N Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur. Penreotron an tzin sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dengan melampirkan: a. Surat undangan; b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. Surat Keterangan Pendanaan G,u,ibernur meneruskan permohonan tzin Perjalanan Dinas Luar Negeri ba.gi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana di.rnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Dra.erah. Dii:-ektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui ateir,r menolak izin perj'alanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama. (S) DuLam hal Dir:ektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri m.enolak permc,honan rzin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan. Sekretaris Dire,ktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jer:rnderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak tzin pt:rjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fr:ngsional. Dr,Ll.am hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jendenal Otonomi Daerah menolak permohonan tzin perjalanan diigas luar negeri bagi Jabatan Ad.ministrasi dan Jabatan Fungsional d:is,:rtai dengan alasan. Bagian Kedua Kepala Daerah, Wakii KePala Daerah dan PimPinan serta Anggota DPRD Pasal 8 i:iupati Jeneponto mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar i\legeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD li:,abupaten Jeneponto kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah r-nelalui Gubernur. liermohon an iztn sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan: i),,," Surat undangan; l:r. Kerangka acuan kerja (KAK); (:r" Foto copy DPA Yang disahkan dan/atau il, Surat Keterangan Ponda"tt' I oleh pejabat yang berwenang; (3) (4) (s) (l) (2) G,urbernur men.eruskan permohonan LzLn Perjalanan Dinas Luar Negeri ba.gi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada fi,irektur Jenderal Otonomi Daerah. t)irektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat n:renyetujui atau menolak tzin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. D.i.rektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak rzin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dzir:n Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto disertai dengan alasan. Pasal 9 Permoh,nnan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, diterima oleh Menterl, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jendera.l Otonomi Dilerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberarn.gkatan. . Pasal 10 A,SN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar n.egeri harus melapor ke perwakilan Repubiik Indonesia di luar negeri ur:tuk mendapat pengesahan. Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pr:ngesahan dari pejabat setempat yang berwenang Pasal 1 1 Tata ca,ra pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri setelah mendapatkan izin perlalanan dinas luar negeri sebagai berikut : a. Su.rat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Bagi ASN Pe:nnrerintah Daerah, Kepaia Daerah dan Wakil Kepaia Daerah, serta Pirnpinan dan Anggota DPRD diproses melalui Bagian Umum Sekretariat Daenah setelah ada persetujuan penugasan ke luar negeri dari PennLerintah; b. Surat Tugas darr Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleJ: Kepala Daerah, dengan format sebagaimana yang tercantum dalam larnpiran I darr II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; BAB IV PELAPORAN Pasal 12 (1) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas lu,ar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas lua+ (2) (3) (4) (1) (2) n.egeri. A,liN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pir;npinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri. L:rporan hasil perjalanan dinas iuar negeri sebagaimana dimaksud peLda ayat (1) disampaikan paling larna 7 (tujuh) hari kerja setelah sr:lesai melaku.kan perjalanan dinas. ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pinnpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri b,erikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban p::laporan. BAB V ]PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS Pasal 13 Bir,rya perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat dan Pegawai Negeri Si6ril. dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto melalui DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Je:r:eponto; Bir,Ly'a perjalanan dinas ke luar negeri diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Da.r:.rah Kabupaten Jeneponto; Pasal 14 Biaya pe:rjalanan dinas ke luar negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk: a. B:ir.rya Transportasi Udara termasuk : - Biaya Tiket Pesawat Puiang Pergi - Biaya Airport Tax - Biaya passport dan I atau biaya visa b. t,i'ang Penginapan; dan c. I-i;:Lng harian termasuk : - Uang makan; - Uang saku; dan - TJang transportasi lokal; Pasal 15 Bii;ry'a perjalanan dinas ke luar negeri dikelompokkan daiam 4 (empat) go,lo.ngan terdiri dari : a. qlolongan A (Business/ untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, lPimpinan DPRD; b. Golongan B (Business/ untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD; c. Golongan C (Pubtished/ Ekonomi) untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/c sampai dengan Goiongan iV/b; d. Golongan D (Published/ Ekonomi) untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah selain yang <limaksud pada Golongan B dan Golongan C; Uarng transportasi udara dibayarkan secara at-cost dan diberikan be:,:clasarkan tingkatan golongan perjalanan dinas ke luar neSerif (1) (2) tennasuk biaYa airPort Iairi:nya; Ua.ng penginapa.n d.ibayarkan secara at-cost dil::erikan berdeisarkan tingkatan golongan tax, passport dan biaya visa serta retribusi sesuai dengan biaYa riii dan perjalanan dinas ke luar (3) (4) (s) ne'p1eri; ur*g harian diLbayarkan secara lumpsum d-an diberikan berdasarkan tirrgkatan golongan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan marrurut jumla,h hari sebagaimana tercantum dalam lampiran SPPD' ternnasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dei..am hal harus berpindah moda transportasi lain; Kl.asifikasi kelaLs moda transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut : a. Klasifikasi Bussines diberikan b. Klasifikasi Published diberikan c. Moda transPortasi darat atau untuk Golongan A dan Golongan B; untuk Golongan C, dan Golongan D' air, paling rendah klasifikasi business (6) untuk semlla tingkatan. DaXam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada al,,a.t (2) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka dapat diipertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bl;,}<an disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan p,::rjalanan dineLs. Darlam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan tidak diireroleh, maka sesuai pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan R,epublik Ind.onesia Nomor 164 lPMK.jSl2015 pertanggungjawaban biaya perjalanein dinas hanya dapat menggunakan daftar pengeluaran ri il, Pr,mbayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan uang muka kepada A[].N Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta pi.mpinan dan Anggota DPRD sesuai tingkatan golongan yang melaksanakan perjalanan oleh bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat Dilerah. p:rmberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (B) didasarkan aIa.s persetujuein pemberian uang muka dari pengguna anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a Copy Surat Tugas, surat izin; b, Copy SPPD; c, Kwitansi tanda terima uang muka Perjalanan Dinas; dan d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas (10) Eir,:rdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), E,endahara Pengeluaran dapat membayar u.ang muka perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan golongan. BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16 Doku::n.en pertangg'ungjawaban biaya perjalanan *dinas terdiri dari : a. i"iurat Tugas rlari pejabat yang berwenang f,I (7) (B) (e) b. C. $uLrat izin Pernerintah yang diterbitkan oleh pemerintah tingkat atas selbagai izin prinsip perjalanan dinas keluar negeri; Sulrat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang herwenang ditempat tujuan diluar negeri; d. Fotocopi halaman paspor yang dibubuhi keberangkatan./kedatangan oleh pihak yang berwenang kedudukan/bertolak dan tempat tujuan perjalanan dinas; B'Llkti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari : 1) Bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; 2) Boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi Elukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; Kr:mponen biaya perjalanan dinas dicantumkan pada rincian biaya p,erjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana dalam lampiran IV y;mg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; LaLporan tertuilis hasil perjalanan dinas sesuai dengan format se,}:agaimana yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bergian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Da"ftar Pengeiuaran Riil sesuai dengan format sebagaimana yang te:rcantum da.lam lampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Pasal 17 ASfi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pinnpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas men'yampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dal.itrm pasal 16 kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan l(euangan SKPD Sekretariat Daerah paling lama 5 (Iima) har:'l kerja setelah perjalanan dilaksanakan. Pej,nbat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dal arrn daftar per':Lgeluaran riil; BAB VI KETENTUAN PENUTUP cap/tanda di tempat e. f. o b' h. i. (1) (2) Pasal 18 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2A14 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakii KepalEr Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupat-en Jeneponto (Berita Daerah Kgbupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor C,9), dinyataka.n tidak berlaku taSi. f

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2A14 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakii KepalEr Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupat-en Jeneponto (Berita Daerah Kgbupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor C,9)
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENETAPAN HARGA USAHA PRODUKSI DAERAH BIDANG PERIKANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN RAPPOA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Perbup Bantaeng No 02 Tahun 2017.pdf

PENETAPAN HARGA USAHA PRODUKSI DAERAH BIDANG PERIKANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN RAPPOA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN HARGA USAHA PRODUKSI DAERAH BIDANG PERIKANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN RAPPOA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Usaha Produksi Daerah Bidang Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Rappoa, perlu ditetapkan harga Usaha Produksi Daerah; b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang–UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGAUSAHA PRODUKSI DAERAHBIDANG PERIKANAN PADAUNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN RAPPOA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupati yang dimaksuddengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Bupati adalah BupatiBantaeng; 4. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Benih Ikan adalah anak ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu setelah menetas hingga mencapai ukuran panjang tertentu yang dipakai sebagai Jenis Hasil Usaha Produksi; 6. Pakan Usaha Budidaya adalah Semua bahan makanan yang bisa diberikan ke Ikan yang tidak berdampak negative buat perkembangan atau pertumbuhan ikan yang dipakai sebagai Jenis Hasil Usaha Produksi. BAB II JENIS HASIL USAHA PRODUKSI Pasal 2 Jenis Hasil Usaha Produksi Daerahterdiriatas : a. Benih Ikan b. Induk ikan yang tidak produktif (konsumsi) c. Pakan Usaha Budidaya BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN HARGA Pasal 3 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Besarnya Harga didasarkan pada tujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian Biaya Operasional atau Biaya Produksi; 2. Biaya Operasional atau Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya yang digunakan selama Proses Budidaya atau Pemeliharaan Benih maupun Induk Ikan. BAB IV HARGA HASIL USAHA PRODUKSI DAERAH Pasal4 Harga hasil Usaha produksi Daerah Bidang Perikanan ditetapkan sebagai berikut; a. Benih ikan nila - 1 s/d 3 Cm Rp 100/ekor - 3 s/d 5 Cm Rp200/ekor - 5 s/d 8 Cm Rp 400/ekor b. Benih ikan mas - 1 s/d 3 Cm Rp150/ekor - 3 s/d 5 Cm Rp 250/ekor - 5 s/d 8 Cm Rp 450/ekor c. Benih ikan lele - 1 s/d 3 Cm Rp 200/ekor - 3 s/d 5 Cm Rp 300/ekor - 5 s/d 8 Cm Rp 500/ekor d. Induk ikan yang tidak produktif (konsumsi) Rp 20.000/Kg e. Pakan Usaha Budidaya Rp 300/Kg BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2017.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017.pdf

pendelegasian - kewenangan - penandatangan - dokumen - administrasi - pelayanan - perizinan - dan - nonperizinan - kepada - nonperizinan - kepada - kepala - perangkat - daerah\

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2017/2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan telah dilaksanakan pendelegasian kewenangan penandatangan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kab Bogor kepada perangkat Daerah berdasarkan Perbup No. 36 Tahun 2015 dengan berlakunya Perbup No. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Pendeleglasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada kepala perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU Gangguan(Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 No. 226; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU NNo. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2010; PP No. 122 Tahun 2015; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permen Kes No. 167/KAB/B.VIII/1972; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permen Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/6/2010; Permen Kes No. 889/Menkes/Per/V/2011; Permen Kes No. 1148/MENKES/PER/VI/2011; Permen Kes No. 6 Tahun 2012; Permen Pertanian No. 48/Permentan.SR.120/8/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kes Pertanian No. 116/Permentan/SR.120/11/2013; Permen Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Pertanian No. 02/Permentan/OT.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pertanian No. 08/Permentan/OT.120/1/2014; Permen Pertanian No. 70/ Permentan/PD.100/6/2014; Permen Kes No. 70 Tahun 2014; Permen Kes No. 56 Tahun 2014; Permne Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertaniian Nasional No. 5 Tahun 2015; Permen Perumahan Umum da Pentaan Ruang No. 38/PRT/M/2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015; Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahna Rakyat No. 25/PRT/M/2016; Permen Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002; Permen Kes No. 715/Menkes/SK/2003; Permen Kes No. 942/Menkes/SK/VII/2003; Keputusan Mentri Kesehatan No. 1098/Menkes/SK/VII/2003; Perda Kab Bogor No. 6 tahun 2004; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 7 Tahu 2012; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2012; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2013; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 14 tahun 2012; Perbup Bogor No. 59 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2013; Perbup No. 67 Tahun 2014; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 54 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 55 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 58 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 59 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 60 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 62 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati In Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang , Standar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Ketentuan Perlihan , Dan ketentun Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
18 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perbup Musi Rawas No 2 Tahun 2017.pdf

KAWASAN - TERTIB - LALU - LINTAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, LD.2017/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas diubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2O10 perlu diadakan perubahan;
Dasar Hukum dalam peraturan ini ialah ;UU No 28 Tahun 1959;UU No 33 Tahun 2004;UU No 33 tahun 2004;UU No 38 tahun 2004;UU No 22 Tahunn 2009;UU No 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 1993;PP No 44 Tahun 1993;PP No 34 Tahun 2006;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 41 Tahun 2010;PErbup No 39 Tahun 2016;
Materi Pokok dalam peraturan Bupati ini antara lain :Kawasan Tertib Lalu Lintas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 109 diubah sehingga 1. Nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.Nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas harus dibaca dan dimaknai sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.
peraturan yang di ubah ;Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2O10
3 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Abstrak

APBD Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Download file:

PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

ABSTRAK:

bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.PP No.58 Tahun 2005 ;4.PP No.71 Tahun 2010 ;5.PMDN No.13 Tahun 2006 ;6.PMDN No.32 Tahun 2011
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.hibah;4.bantuan sosial;5.monitoring dan evaluasi ;6.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
57 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penutupan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016

Download file:

2. Tata Cara Pembagian da...Dana Setiap Desa.pdf

desa - keuangan - DANA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017, meliputi: Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; dan Sanksi. Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa, yakni dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: tahap I pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT