Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.687 peraturan dalam 0,069 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1951

Pembebas Tugasan Kepala Jawatan Urusan Internasional

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.231 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 231 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Purwakarta No. 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 231 Tahun 2008

Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP Kab. Garut No.231 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1950

Pengangkatan Padri Jon Padmosepoetro Sebagai Padri Tentara Dengan Pangkat Letnan Kolonel Tituler

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.231 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1952

Penetapan Prof. Dr. Priyono Dan Prof. Dr. Tjan Tjoe Siem Sebagai Pegawai Negeri Tetap

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 231 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 231 Tahun 2020

Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO 231 TH 2020 TTG ANJAB ABK DAN EVJAB.pdf

Abstrak

ANALISIS JABATAN,- ANALISIS BEBAN KERJA - DAN EVALUASI JABATAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 231, BD.2020/No.231

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap Intansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegwai neb=geri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Surat menteri Perdayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/314/M.SM.04.00/2019 tangal 29 Maret 2019 hal persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten banyuasin ,surat sekretariat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/385/VII/2020 tangal 8 April 2020
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002 ;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2002;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017 sebagimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;Perpres No 81 Tahun 2010;Permendari No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 34 Tahun 2011;PPermendagri No 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 20 Tahun 2016;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 41 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 1 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 12 Tahun 2011;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2018
Materi poko dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan,Fungsi dan penyusunan analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ,Ruang lingkup dan penetapan hasil analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ,Informasi jabatan ,fasilitas dan pembiayaan ,ketentua penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
8 Hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 232 Tahun 1952

Pemberhentian Suwiryo Dari Pegawai Tinggi Diperbantukan Pada Departemen Dalam Negeri Karena Kelebihan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 232 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 232 Tahun 1950

Pemberhentian Letnan Kolonel Achmad Kardjoko Dari Jabatan Inspektur Administrasi Militer Pusat

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.232 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 233 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah :

Permen PAN & RB No. 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS

Download :
PERMENPAN NOMOR 233 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234 Tahun 2015

Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengadaan Barang/Jasa Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 139 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERGUB_234_TH_2015.pdf

Abstrak

jabatan fungsional-kepegawaian-pengadaan barang

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 234, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 72173

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2014 tentang Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 std UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994 std PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2000 std PP No. 54 Tahun 2003; PP No. 98 Tahun 2000 std PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 std PP No. 63 Tahun 2009; Keppres No. 87 Tahun 1999 std Perpres No. 97 Tahun 2012; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 std Perpres No. 4 Tahun 2015; Kepmen PAN KEP/ 23.2 / M.PAN/ 2 / 2004; PermenPAN RB No. 33 Tahun 2011; PermenPAN RB No. 77 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 14 Tahun 2003; Perda No. 12 Tahun 2014; Kepgub No. 85 Tahun 2002; Kepgub No. 851 Tahun 2002; Kepgub No. 5 Tahun 2004; Pergub No. 58 Tahun 2008; Pergub No. 163 Tahun 2010; Pergub No. 249 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.
9 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .