BUMD/Badan Usaha Milik DaerahTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Bekasi No. 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD 2018/No.57 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Umum Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah
yang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka perlu untuk menetapkan
Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini menagtur tentang perubahan Pasal 2, dan Lampiran pada Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2017 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 57 Tahun 2018
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemkab Tegal sudah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 3 Tahun 2010; bahwa dengan adanya PP No 12 Tahun 2017 tentang Pebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda maka Perbup Tegal No 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemkab Tegal perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2016; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2006; PP No 18 Tahun2 016; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 23 Tahun 2007; Permendagri No 35 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan kebijakan pengawasan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2010 dicabut.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 57 Tahun 2018
penjabaran pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kabupaten
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2018/ No. 429
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2018 tentang Peranggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 31 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017; Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2017; Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 359 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini berisi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 57 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERWALI Kota Bontang No. 9 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kinerja PNS dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Manajemen
Kinerja terhadap pelaksanaan Perwali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan, dan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang dimuat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Perwali Kota Bontang No.9 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 6A, ayat (1) huruf b Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), ayat (2) huruf e Pasal 24 dan lampiran III
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
MENGUBAH PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2018
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Dan Rumah Potong Unggas Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memberdayakan dan terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, maka perlu adanya
pedoman teknis pemberian uang transport bagi Rukun
Tetangga (RT), Rukum Warga (RW) dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang; bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
Rukun Tetangga (RT),. Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport
Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota
Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian uang transport, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 No. 57
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Langsung Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memudahkan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Padang, khususnya metode pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung, perlu dilakukan secara elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pengadaan Langsung Elektronik.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/dasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/dasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/-Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2016.
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG PENGADAAN LANGSUNG ELEKTRONIK, dengan sistematika sebagai berikut :
1. KETENTUAN UMUM
2. PENGADAAN LANGSUNG ELEKTRONIK
3. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daeah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu untuk menetapkan pola Pengelolaan Area Pasar di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No,28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2017; Perda No.20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.4 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, wewenang dan objek pengelolaan pasar, penggolongan pasar, penunjukan dan pemakaian tempat usaha; sumber pendapatan perusahaan, kewajiban dan larangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
