Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barite Kuala, perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 14 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 104 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusutan arsip pada pencipta Arsip dan penambahan arsip statis di Perangkat Daerah Kearsipan perlu dilakukan akuisisi arsip statis;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 8 (Delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Prinsip Dan Strategi Akuisisi Arsip Statis; Penilaian Dan Verifikasi Arsip Statis; Serah Terima Arsip Statis; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai
pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan
penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan
melalui kegiatan akuisisi arsip statis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011
tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 118).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Akuisisi Arsip statis meliputi :
a. prinsip dan strategi akuisisi arsip statis;
b. penilaian dan verifikasi arsip statis; dan
c. serah terima arsip statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA
ABSTRAK:
a. bahwa wilayah Kabupaten Lamongan memiliki
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan
demografis yang memungkinkan terjadinya
bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam,
faktor nonalam maupun faktor manusia yang
menyebabkan timbulnya kerusakan, kehilangan
dan/ atau penyalahgunaan arsip Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta dalam rangka pelindungan
dan penyelamatan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara untuk kepentingan
negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan
kesejahteraan rakyat, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelindungan dan Penyelamatan
Arsip Dari Bencana.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Kegiatan pelindungan clan penyelamatan Arsip dari
bencana meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinergitas Penyelenggaraan
Kearsipan di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang akuntabel perlu didukung dengan ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 13 (Tiga belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kearsipan; Pelaporan Dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Dan Penyerahan Arsip Statis Di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu disusun pedoman pelaksanaan pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Dan Penyerahan Arsip Statis Di Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 09 Tahun 2000; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, dan Penyerahan Arsip Statis serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/77/2019 Tanggal 24 Mei 2019 perihalPersetujuan Jadwal RetensiArsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara serta Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas fungsi dan uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; JRA dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Dengan berlakunya PeraturanBupati ini,maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/00339 Tahun 1994 tentangJadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyataka ntidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 54 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 13 (Tiga belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pemeliharaan; Penataan Arsip Inaktif; Penyimpanan Arsip Inaktif; Alih Media Arsip; Perlindungan Arsip Inaktif; Pengunaan Arsip Inaktif; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2019
SISTEM - KLASIFIKASI - KEAMANAN - DAN - AKSES - ARSIP - DINAMIS
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD 2019/43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Per ANRI No. 17 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016; Perbup Kuningan No. 57 Tahun 2016; Perbup Kab. Kuningan No. 63 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang meliputi ketentuan umum, klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2019
Arsip - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHARGAAN DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghargaan Penyerahan Arsip Statis.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2015
tentang lmbalan Penyerahan Arsip Statis; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Pemberian Penghargaan berupa uang kepada Masyarakat dalam rangka penyerahan
arsip statis yang dimiliki atau dikuasai kepada Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
