Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
merupakan perwujudan otonomi yang seluas-luasnya
kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat;
b. bahwa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah
menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk
pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
yang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
konstitusional masyarakat;
c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa
Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pelaporan; Pendanaan; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
Jumlah Halaman: 20 HLM; Lampiran: 182 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 76 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengaturan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib
administrasi pengelolaan keuangan agar pelaksanaannya
berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu adanya
pedoman umum bagi pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah
Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang
Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah
Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2012 , Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2012
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam aturan ini merupakan dasar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten
Garut Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
mengatur mengenai Tentang Pedoman Umum Pengaturan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik, Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh masing-masing Menteri yang membidangi tiaptiap jenis pelayanan dasar;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu pengaturan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 39 Tahun 2008
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2017
PP No. 2 Tahun 2018
Permendagri No. 100 Tahun 2018
Perda Kab. Pasaman No. 12 Tahun 2014
Mengatur mengenai:
Jenis Standar Palayanan Minimal yang terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
ABSTRAK:
bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang,
dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan
keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan
dan pembangunan; bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara atas terjadinya
dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang,
dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk
mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang
Baik (Good Governance); bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat,
cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan
Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi
penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran
(Whistle Blowing System);
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Pelanggaran
Bab IV Hak Hak Pelapor
Bab V Pengelolaan Pengaduan
Bab VI Perlindungan Terhadap Pelapor
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara melalui pelayanan publik, pemerintah daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh masing-masing menteri yang membidangi tiap-tiap jenis Pelayanan Dasar; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu pengaturan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; Permendagri No 100 Tahun 2018; Permendagri No 101 Tahun 2018; Permensos No 9 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis standar pelayanan minimal, koordinasi penerapan standar pelayanan minimal, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2012 dicabut.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 huruf (e), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2011; Peraturan Derah Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Derah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, standar penyelenggaraan reklame, perencanaan penempatan dan penataan reklame, perizinan reklame, kewajiban dan larangan, perubahan materi reklame, tata cara dan ketentuan bentuk kerjasama, ketentuan mengenai pengesahan atau porporasi, jaminan bongkar, ketentuan mengenai tata cara pengawasan, sanksi administratif, pembongkaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
27 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan
eceran modern, maka keberadaan pusat perbelanjaan dan toko
swalayan diberdayakan agar serasi, dan saling menguntungkan
dengan pasar rakyat serta usaha kecil;
bahwa untuk membina pengembangan industri dan
perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi
barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan
pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta norma-norma
keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam
hubungan antara pemasok barang dengan pusat perbelanjaan
dan toko swalayan serta pengembangan kemitraan dengan
usaha kecil;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan
menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan
bidang tugas masing-masing melakukan penataan dan
pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan
Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pasar, perlu mengatur tata cara
pendirian, pengajuan izin dan jarak pendirian toko swalayan;
bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sragen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Sragen yang meliputi Kriteria dan bentuk pusat perbelanjaan dan toko swlayan, Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Batasan luas lantai penjualan dan permodalan, Penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Perizinan, Kewajiban dan larangan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan Sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 76 Tahun 2018
pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus penyertaan modal kepada badan usaha milik desa (bumdes) kabupaten pohuwato ta 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2018/No.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Pohuwato TA 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk mencapai daya guna dan hasil guna Badan Usaha Milik Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018 termasuk di dalamnya mengatur tentang sumber dana dan besaran bantuan keuangan khusus, mekanisme pelaksanaan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, mekanisme pengajuan pencairan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan evaluasi, serta tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
