Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 tahun 2018 tentang Standar Satuan harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan penyesuaian harga material dengan kondisi lapangan saat ini, maka perlu meninjau kembali Perbup Jepara No 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan harga Pemerintah Kab Jepara Tahun2 019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang perubahan atas Perbup Jepara No 36 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kab Jepara Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006; Perbup Jepara No 36 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Perbup Jepara No 36 Tahun 2018 yaitu perubahan pada ketentuan dalam Romawi Ihuruf b mengenai Blangko/Cetak Formulir, perubahan pada ketentuan Romawi I huruf AB mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 56 Tahun 2018
MEKANISME PENDANAAN TANGGAP DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/N0.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENDANAAN TANGGAP DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11).
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Tanggap Darurat Bencana
4. Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Keadaan Darurat Bencana
5. Prosedur dan Mkeanisme Pencairan Dana
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
7. Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya yang Telah Ditutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan nilai
nilai budaya dan berkembang di Wawonii untuk
membentuk karakter anak bangsa sejak dini bagi pelajar,
maka perlu adanya Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan
Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah
Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlumenetapkan Kurikulum Muatan Lokal
Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan
Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 nomor 78,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 13Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
BAB III RUANG LINGKUP KURIKULUM MUATAN LOKAL
BAB IV PELAKSANAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
BAB V KERANGKA KURIKULUM
BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA
BAB VII EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Informasi Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyeragaman uraian jabatan, nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi kerja dan resiko kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada, perlu mengatur informasi jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permenpan RB No. 33 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Permenpan RB No. 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 54 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang Informasi jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
3 halaman; 19 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 171 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Pekon
UU No.6 Tahun 1991, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, PermenKeu No.50/PMK.07 /2017, PERDA No.4 Tahun 2015, PERDA No. 8 Tahun 2016, PERBUP No.58 Tahun 2014
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 104
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2018
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Kecamatan
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 13
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 349);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BAB V TATAKERJA
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
NOMOR 56 TAHUN 2018
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2018/ No. 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Daerah Yang Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah aerah lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf g dan Pasal 47 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemda Lian yang Bersumber dari APBD;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 22 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang bantuan keuangan bersifat khusus, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, optimalitas potensi desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka perlu adanya kerjasama antar Badan Usaha Milik Desa dan pihak ketiga; bahwa Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa lain dan pihak ketiga maka diperlukan pedoman kerjasama; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Kerjasama; Bab IV Perjanjian Kerjasama; Bab V Pertanggungjawaban dan Audit; Bab VI Berakhirnya Kerjasama Badan Usaha Milik Desa; Bab VII Pembinaan dan Pengawasan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 56 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2019
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 56
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaiman telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 2019
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU no. 17 Tahun2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Perbup No. 68 Tahun 2017
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 56 Tahun 2018
PERBUP Kab. Blora No. 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Blora
Mengubah :
Peraturan Blora Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Blora Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran dan
memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pemberian dan penyaluran alokasi
dana desa di Kabupaten Blora, termasuk untuk
alokasi dana desa yang teranggarkan dalam
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada tahun berkenaan, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor
53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017
tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat (4) pada Pasal 11, perubahan Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (6).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 diubah.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat