Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2020/NO.53,LL KOTA PONTIANAK: 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Pemberian Gaji/Tunjangan Ketiga Belas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
6 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa .dalam rangka rnengantisipasi terjadinya perrnasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga dapat rnengakibatkan gangguan perturnbuhan fisik, perkembangan jaringan otak, dan kecerdasan anak atau disebut stunting, perlu adanya upaya pencegahan prevalensi stunting secara kornprehensif dan terpadu; bahwa guna optirnalisasi pencegahan prevalensi stunting sebagaimana dirnaksud huruf a dan guna mendukung Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas-PPG) sebagairnana diarnanatkan dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nornor 42 Tahun 20i3 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi perlu rnengatur percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nornor 34 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, pengorganisasian, koordinasi, kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
46 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik-integrative maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu mengatur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum mamasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
a. pelaksanaan PAUD pra Sekolah Dasar;
b. standar penyelenggaraan;
c. guru dan tenaga kependidikan;
d. kurikulum dan strategi pembelajaran;
e. evaluasi dan sistem pelaporan;
f. pembentukan gugus PAUD;
g. peran serta masyarakat;
h. bunda PAUD;
i. pendanaan;
j. pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 53 Tahun 2020
PERBUP Kab. Subang No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
27. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018;
29. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013;
30. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
31. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
32. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018;
33. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018;
34. Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014;
35. Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008;
36. Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011;
37. Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011;
38. Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011;
39. Perda Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 8 Tahun 2018;
40. Perda Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018;
41. Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018;
42. Perda Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012;
43. Perda Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013;
44. Perda Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016;
45. Perda Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2016;
46. Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015;
47. Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
48. Perda Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017;
49. Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018;
50. Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2019;
51. Perda Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2020.
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 237.377.706.041,60
b. Dana Perimbangan Rp 1.303.480.933.039,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Rp 395.700.395.917,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.936.559.034.997,60
2. Belanja
a. Belanja tidak langsung
1) Belanja Pegawai Rp 778.087.736.692,50
2) Belanja Hibah Rp 44.118.784.500,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp 3.111.000.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Rp 303.822.543.974,00
5) Belanja Tidak Terduga Rp 10.654.026.083,00
Rp 1.139.794.091.249,50
b. Belanja langsung
1) Belanja Pegawai Rp 38.037.977.547,60
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 457.310.516.900,93
3) Belanja Modal Rp 349.500.872.689,75
Rp 844.849.367.138,28.
Jumlah Belanja Rp 1.984.643.458.387,78
Surplus/(Defisit) Rp (48.084.423.390,18)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp 292.380.712.253,11
b. Pengeluaran Rp 5.591.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 286.789.712.253,11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 238.705.288.862,93
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pekalongan No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 7 Nomor Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.240.324.877.404,00 yang terdiri Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
767 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 53 Tahun 2020
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD No.53/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan gampong, perlu pengembangan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
bahwa untuk mempercepat pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 10 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 6 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip dan Tujuan, BAB III Rentang Kendali, BAB IV Ruang Lingkup, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nornor 14 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nornor 16 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun
2020
peraturan bupati ini mengatur mengenai
pertanggungjawaban
pelaksanaan
penjabaran
anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
jumlah 7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu
nifas dan bayi baru lahir serta menurunkan
angka kematian ibu dan bayi, Pemerintah Daerah
Kota Depok akan melaksanakan Pelayanan Jaminan
Persalinan;
b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Pelayanan
Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengatur pedoman pelaksanaan
Pelayanan Jaminan Persalinan di Kota Depok;
c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020,
menyatakan dalam rangka mendukung pelaksanaan
Jampersal, Bupati/Walikota dapat menetapkan
peraturan Bupati/Walikota tentang Jampersal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan
Persalinan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018
Terdiri dari 24 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, maksud, tujuan, dan ruang lingkup, pengelolaan, sasaran, mekanisme pelaksanaan peayanan jampersal, mekanismeklain dan pembayran, pembiayaan, pengawasan, pembnaan, evaluasi dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
PERBUP Kab. Sanggau No. 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan perjalanan dinas yang selektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau, maka perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perbup Sanggau No. 34 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
