Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kab Temanggung Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah dan menangani kerentanan sosial penduduk miskin di Kabupaten Temanggung selama masa berkabung, maka diperlukan perlindungan sosial; bahwa dalam rangka mewe=ujudkan perlindungan sosial tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memberikan santunan kematian dalambentuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Temanggungn No 11 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme penyaluran santunan kematian yaitu ahli waris harus melengkapi syarat administrasi, pembiayaan dibebankan pada APBD Tahun 2019 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial Santunan Duka Cita. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Keada Dinsos.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN BIDANG TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu standar pelayanan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.2 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 2006, Permenakertrans No.11 Tahun 2013, Permenpan RB No.15 Tahun 2014, Perbup No.37 Tahun 2012
ketentuan umum; ruang lingkup; standar, komponen dan penerapan; peran serta masyarakat; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
5 halaman dan 8 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
Tata cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Perwal No 5 Th 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perwal No 135 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas Perwal No 57 Th 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, namun dengan diterbitkannya Peraturan daeran No 4 Th 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 7 Th 2010 tentang Pajak daerah maka Peraturan Walikota No 57 Th 2014 tentang Tata Cara Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan perlu dilakukan Perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 19 th 1997 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2000; UU No 14 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 135 Th 2000; PP No 58 Th 2005; PP No 55 Th 2016; Perda No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda No 4 Th 2018; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 57 Th 2014 yg telah diubah dg Perwal No 135 Th 2016; Perwal No 80 th 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2014 tentang Tata cara Pengelolaan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan walikota Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pereubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 57 Tahun 2014
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 55 Tahun 2018
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018
ABSTRAK:
a. berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf dan d Persatuan Pemerintah Nomor 18 Taahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Belanja penunjang kegiatan DPRD disediahkan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa, Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan penyediaan tenaga ahli fraksi;
b.berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Jo Pasal 24 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No.17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No.2 Tahun 2008
6. UU No.12 Tahun 2011
7. UU No. 17 Tahun 2014
8. UU No.23 Tahun 2014
9. PP No.16 Tahun 2010
10. PP No.18 Tahun 2107
11. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006
12. PERDA No.04 Tahun 2017
13.PERBUP NO. 96 2017
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapakan dengan mempertimbangkan asa kepatutan , asas kewajaran dan standar kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 55 Tahun 2018
KRITERIA - KETENTUAN - PELAKSANAAN PENYALURAN - DANA BANTUAN SOSIAL - SANTUNAN KEMATIAN - MASYARAKAT MISKIN - KABUPATEN BATANG HARI - PERUBAHAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk tertib administrasi kelancaran pembayaran santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Batang hari, terutama bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka perlu mengubah Perbup Batang hari No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi masyarakat miskin di kabupaten Batang Hari Tahun 2018.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 11 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2017; Perda No. 35 Tahun 2016; Perbup No. 90 Tahun 2017; Perbup No. 36 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Batang hari No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi masyarakat miskin di kabupaten Batang Hari Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Menghapus ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c;
Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BD Tahun 2018/ No. 55
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (6) Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Perwako tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pengusulan inisiatif inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual, penerapan dan penilaian inovasi daerah, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penggalian potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak Reklame, perlu menetapkan nilai sewa rekalme sesuai hasil evaluasi dan pengkajian atas perkembangan penyelenggaraan rekalme; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2018, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali khususnya mengenai besaran nilai sewa rekalme permanen dan nilai sewa reklame non permanen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2003; Perda Kota Salatiga No 11 Tahun 2011; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2016; Perwali Salatiga No 42 Tahun 2010; PErwali Salatiga No 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengubah Lampiran 1 dan Lampiran 2.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA–SKPD)
Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019, perlu
mengatur dan menetapkan Standar Biaya Pemerintah
Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten
Blora Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
80 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
