Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab. Sidoarjo Tahun 2019 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kab. Sidoarjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa;
3. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
4. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Minimal Kemampuan Modal Penyedia BarangJasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kepastian menilai kemampuan modal calon penyedia barang Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perlu menetapkan batas minimal kemampuan calon penyedia barang/jasa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019.
Materi pokok : mengatur tentang batas minimal kemampuan modal calon penyedia barang/jasa sebagai pedoman menilai kemampuan modal calon penyedia barang Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Indek
Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
Mengubah
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap tamu
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten
Banjarnegara, perlu dilakukan penyesuaian besaran indek
standarisasi daerah; bahwa dalam upaya peningkatan pelaksanaan penilaian
aset/barang milik daerah Kabupaten Banjamegara yang
akan dipindahtangankan, perlu ditetapkan standarisasi
biaya daerah; bahwa dengan adanya perubahan istilah dari Unit Layanan
Pengadaan menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa,
maka perlu mengubah perincian pekerjaan pada honorarium
kegiatan Lainnya; bahwa guna kelancaran kegiatan pemilihan Kepala Desa,
perlu dilakukan penyesuaian besaran indek standarisasi
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018
tentang Standarisasi lndek Biaya Honorarium Kegiatan,
Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Banjamegara Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2019
PENGADAAN - BARANG - JASa - PADA - bADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - (bLUD) - PUSKESMAS - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2019/19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa BLUD Puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan darurat serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 105 Permendagri No. 61 Tahun 2007 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada BLUD Puskesmas di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU RI No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 23 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 92 / PMK.05 / 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fleksibilitas, Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diatur tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kelola Administrasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kelurahan, perlu disusun suatu pedoman/tata cara yang jelas sebagai petunjuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2018; PLKPP No. 13 Tahun 2013; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 69 Tahun 016; PERBUP Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Sidoarjo Tahun 2019 No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip–prinsip Pengadaan Barang/ Jasa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa dilakukan secara elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik;
a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup peraturan bupati;
3. Pelaksanaan Pengadaan Langsung secara elektronik;
4. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, tidak mengatur standar dokumen pengadaan langsung jasa konstruksi melalui penyedia; bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan pengadaan langsung jasa konstruksi melalui penyedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, maka perlu diatur standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konstruksi melalui penyedia.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2018.
Materi pokok : Standar, Pedoman dan Tata Cara Pemilihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 196 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan belanja Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berasaskan transparan, akuntabilitas, partisipatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Harga Satuan;
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
