TATA - CARA - PENYELENGGARAAN - PENANGGULANGAN - PENYAKIT - MENULAR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2022/55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perda Nomor 19 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Permenkes No.45 Tahun 2014; Permenkes No.82 Tahun 2014; Perda Kab.Bandung No.19 Tahun 2016; Perda Kab.Bandung No.12 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penanggulangan penyakit menular, kelompok dan jenis penyakit menular, sumber daya, pembatasan kegiatan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 55 Tahun 2022
petunjuk - pelaksanaan - pelayanan - parkir - berlangganan - di - tepi - jalan - umum
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2022/55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, mengamanatkan Tatacara dan Kerjasama serta penarikan retribusi parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum perlu adanya petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum di Kabupaten Ciamis dan perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022.
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum berlangganan di Kabupaten Ciamis dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan parkir, juru parkir, penggunaan lahan parkir dan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum berlangganan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa standar perjalanan dinas atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7); Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6); Ketentuan Lampiran II dan Lampiran VII Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2022 tentang standar perjalanan dinas atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mempawah diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
merubah peraturan bupati nomor 55 tahun 2022
5 halaman peraturan dan 18 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang- undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Yahukimo tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah pada Kabupaten Yahukimo. Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Pengendali Mutu/Penanggung jawab setinggi- tingginya sama dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan. Pertanggungjawaban biaya khusus operasional pengawasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani seluruh personil Tim Pengawas disertai dokumen pendukung yang diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022 - 2026
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik merupakan penggerak utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16
ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan;
3. Susunan Organisasi;
4. Tugas dan Fungsi;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Kelompok Jabatan;
7. Tata Kerja;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Mencabut Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Tilawah Tigapuluh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menanggulangi masalah baca-tulis Al - Quran, malas membaca quran dan gejala abai Al - Quran dan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Kitab Suci Al-Quran pada masyarakat Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan langkah-langkah guna mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dalam rangka mewujudkan masyrakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan cinta Al - Quran dibentuk Komunitas Tilawah Tiga Puluh (KTT), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Tilawah Tiga Puluh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalh UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perbup Sukabumi No. 100 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan Program KTT Kabupaten Sukabumi, Pendanaan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
