PERBUP Kab. Bintan No. 10 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan
dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 53)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 3) dan Naskah
Dinas yang mengatur Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam
rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENCEGAHAN DAN PENANGAN COVID - 19 - penerapan protokol
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan upaya pencegahan di berbagai aspek kehidupan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus penderita Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan peningkatan terhadap penegakan protokol kesehatan, bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; Inpres No.6 Tahun 2020; InMendagri No.4 Tahun 2020
Pelaksanaan, Moniotoring dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Tata Cara Perencanan Sanksi, Sosialisasi dan Pertisipasi, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati Ogan Kombering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Kombering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN - ATAS - LAMPIRAN - PERTURAN - BUPATI - OGAN - KOMBERING - ULU - TIMUR - NOMOR 39 TAHUN 2019 - TENTANG - PENETAPAN - STANDAR - SATUAN - HARGA DAN ANALISA - STANDAR - BELANJA - PEMERINTAH - KABUPATEN - OGAN - KOMBERING - ULU - TIMUR - TAHUN - ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Ogan Kombering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Kombering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : dengan adanya beberapa perubahan harga satuan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan kabupaten ogan komering ulu timur ,maka perlu dilakukan penyesuaian standar satuan harga dan analisa standar belanja pemerintahan pada lampiran peraturan bupati ogan komering ulu timur tahun 2019
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;Perpres No 16 Tahun 2018;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Ogan Komring Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang penetapan standar satuan harga dan analisa standar belanja pemerintahan kabupaten ogan komering ulu timur tahun anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 52 Tahun 2020
SATUAN BIAYA HONORARIUM, BIAYA MAKAN DAN MINUM, BIAYA DIKLAT/KURSUS, DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH - standar
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2020/ No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya
Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus, dan Standar
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah
Daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan
beitanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan
kepastian hukum penggunaan standar satuan biaya
honorarium, biaya makan dan minum, biaya
diklat/kursus, dan standar harga pengadaan barang/jasa
kebutuhan pemerintah Kabupaten Boyolali yang dibiayai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka
perlu mengatur ketentuan mengenai standar satuan biaya
honorarium, biaya makan dan minum, biaya
diklat/kursus, dan standar harga pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Biaya Honorarium, Biaya
Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus, dan Standar
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penggunaan standar satuan biaya honorarium, biaya makan dan minum, biaya diklat/kursus, dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
145 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 52 Tahun 2020
PERWALI Kota Depok No. 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Wali Kota
menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD
kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD
Provinsi ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016,
Terdiri 4 pasal, 3 bab yaitu rencana kerja pemerintah daerah, sistematika, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
mengatur mengenai rencana kerja pemerintah daerah kota depok tahun 2021
8 halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
ABSTRAK:
a. bahwa persampahan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu mendapatkan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Buton Tengah demi terwujudnya Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang B-E-R-K-A-H (Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis, dan Harmonis);
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Tengah dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan persampahan, perlu adanya pengaturan teknis pengelolaan sampah;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam rangka perlindungan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pengelolaan persampahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Buton Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
MAK BUD DAN TUJUAN
BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI
BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat
(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/ Jasa di Pekon
UU No.28 Tahun 1999, UU No.48 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016, Permendagri No.20 Tahun 2018, PeraturanLKPP No.12 Tahun 2019,
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Halaman 27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan Bupati dapat memberlakukan pemutihan uji berkala berupa pembebasan denda terhadap kendaraan
wajib uji yang tidak mengujikan kendaraan tepat pada waktunya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b serta guna mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas melalui pengujian terhadap kendaraan bermotor serta sebagai upaya meringankan beban masyarakat Kabupaten Magetan perlu memberikan pembebasan atas
denda keterlambatan uji kendaraan bermotor;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, dan c , perlu menetapkan Peratu ran Bupati Magetan tentang Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009;
6. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993;
14. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Per hubungan Nomor PM 133 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018;
17. Perda Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas;
18. Perbup Magetan Nomor 14 Tahun 2012;
19. Perbup Magetan Nomor 16 Tahun 2020.
Dengan Peraturan ini ditetapkan pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor di Kabupaten Magetan Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Boaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Pekalongan TA 2021 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Perwali tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Stanadarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemko Pekalongan Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang patokan harga satuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
110 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; . Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; tujuan; perubahan RKPD Kabupaten Batubara Tahun 2020; dan sistematika penyusunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
-
-
7 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
