ArsipKeagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPariwisata dan KebudayaanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerekonomianKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal retensi Arsip Substantif Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Agama, Urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan SuratKepala Arsip Nasional Republik IndonesiaNomor B-PK.02.09/77/2019 tanggal 24 Mei 2019 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara serta SubstantifPemerintah Daerah Kabupaten Brebes,perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; JRA; dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/ 00339 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Sampah Plastik Pada Tempat Daya Tarik Wisata
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kulon Progo
Bebas Sampah Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga, perlu mengatur pengendalian
sampah plastik pada tempat daya tarik wisata
di Kabupaten Kulon Progo;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2013; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengendalian Sampah Plastik; Kelembagaan Pengelola Sampah; Pembinaan Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 35 Tahun 2019
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - EVENT BUDAYA GREBEG BESAR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2019/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kegiatan Event Budaya Grebeg Besar Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa event budaya Grebeg Besar adalah kegiatan tahunan dalam upaya memelihara dan melestarikan nilainilai budaya tradisional sekaligus sebagai upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Demak; bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, event budaya Grebeg Besar merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah yang perlu dioptimalkan sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada kegiatan Event Budaya Grebeg Besar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Kegiatan Event Budaya Grebeg Besar Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, objek retribusi dan pajak daerah, pelaksanaan dan lokasi keramaian, tata cara pengelolaan, tata cara pembayaran, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 32 Tahun 2019
Potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Karo merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; Dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015.
Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata; Pembangunan Desa Wisata; Organisasi Pengelola Desa Wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 31 Tahun 2019
PEMBENTUKAN-MESS-SERBA GUNA-BAGI-KOMUNITAS-ADAT TERPENCIL-KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Mess Serba Guna Bagi Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2012
Dalam peraturan ini berisi penjabaran nomenklatur, kedudukan dan tugas organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pembentukan mess serba guna, serta informasi terkait kepegawaian dan tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan yang bermutu padajenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan sekolah;
b. bahwa dalam rangka pengawasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan pengangkatan Pengawas Sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa perlu dilakukan pengembangan Desa Wisata berbasis kewirausahaan Pemuda di kabupaten Tegal; bahwa untuk terwujudnya suatu standar pengembangan Desa Wisata berbasis kewirausahaan Pemuda di kabuoaten Tegal diperlukan adanya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 40 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 41 Tahun 2011; PP No 43 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 2 Tahun 2019; Perda Kab Tegal no 7 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan ruang lingkup, maksud, tujuan dan fungsi, strategi dan model pengembangan, pengembangan desa wisata, hak dan kewajiban, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha wisata, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Seniman Masuk Sekolah
ABSTRAK:
a. bahwa Sekolah sebagai institusi formal perlu
mengembangkan peserta didik yang memiliki beragam
kecerdasan, minat, bakat melalui implementasi seni
budaya lokal sehingga mampu membentuk karekter
dan jati diri peserta didik;
b. bahwa sebagai upaya untuk memfasilitasi
keterbatasan sekolah dalam sumber daya manusia di
bidang seni budaya, perlu didukung oleh Pemerintah
Daerah melalui program Gerakan Seniman Masuk
Sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan
Seniman Masuk Sekolah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 119).
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Ruang lingkup penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk
Sekolah meliputi :
a. Seni Pertunjukan, antara lain : Seni Musik, Seni Tari, Seni
Teater;
b. Seni Rupa;
c. Seni Media; dan
d. Seni Sastra.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya penataan lingkungan sebagai upaya pelestarian
potensi alam dan mempertahankan kebudayaan lokal sebagai
potensi wisata dan untuk memberikan motivasi kepada
masyarakat untuk menciptakan peluang sebagai pelaku
usaha dengan adanya wisata desa;
b. bahwa seiring berkembangnya potensi wisata di Kabupaten
Mamasa melalui inovasi-inovasi Desa baik wisata yang
berbasis seni, kerajinan tangan/souvenir, wisata agro
maupun wisata buatan oleh karena itu perlu menambahkan
dan menetapkan desa-desa di Kabupaten Mamasa yang
memiliki inovasi wisata menjadi Kawasan Desa Wisata
sehingga Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa
harus diubah.
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
f. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008
tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi
Pariwisata Unggulan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2008 Nomor 43);
Peraturan ini berisi tentang penetapan 10 desa sebagai desa wisata unggulan di wilayah mamasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
