Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
b. bahwa sebagai akselerasi peningkatan pelayanan yang berlandaskan asas umum pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan perpajakan daerah perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaskud huruf a
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 5 Tahun 1960; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 30 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 40 Tahun 1996; PP No 24 Tahun 1997; PP No 37 Tahun 1998; PP No 135 Tahun 2000; PP No 136 Tahun 2000; PP No 137 Tahun 2000; PP No 91 Tahun 2010; PerKep BPN No 1 Tahun 2006; PerMenKeu No 147/PMK.07/2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 12 Tahun 2011; PERWAL No 71 Tahun 2011
Peraturan Ini Memuat; 1. Peralihan Kepemilikan atas Bidang Tanah; 2. Dinas Melakukan Validasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2013.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
- Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan pedoman bagi pejabat/pegawai dalam mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang mongondow;
- Belum ada dasar hukum sebagai pedoman dalam Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- UU No. 29 Tahun 1959;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 60 Tahun 2008;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- Perpres No. 55 Tahun 2012 ;- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 6 Tahun 2015;
- Permendagri No.80 Tahun 2015
- Ruang Lingkup pengaturan dalam Perbup ini meliputi: a. Ketentuan Umum; b. Maksud, Tujuan, dan Prinsip; c. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; d. Unit Pengendalian gratifikasi; e Wewenang dan Kewajiban UPG; f. Pengawasan (Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran Perbup ini agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui email); g. Perlindungan dan Penghargaan; h. Pembiayaan (dibebankan pada APBD); i. Ketentuan Penutup.;
- Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK RI agar dikelola Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu: a. dimanfaatkan oleh Pemda untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lain; c. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi; d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; atau e. dimusnahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
21 halaman, terdiri dari 15 halaman batang tubuh (21 Pasal), dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kab. Jombang Tahun 2019 No 22/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkab Jombang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjangdaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pernerintah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
3. Penyelenggaraan SAKIP;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nornor 34 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 34/E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
52 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi diantara Pimpinan Perangkat Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Buapti ini mengatur tentang tugas dan fungsi asisten sekretaris daerah, mengkoordinasikan tugas dan fungsinya, langkah-langkah yang diperlukan, serta laporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 11b Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki
peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit
dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bennutu yang
dapat dijangkau masyarakat; bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien rumah sakit, perlu tata kelola rumah
sakit untuk mencapai sinergi antara manajemen rumah
sakit dan profesi medis untuk kepentingan pasien; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Rumah Sakit
Umum Daerah Limpung perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hospital by Laws, Identitas, Visi, Misi, Filosofi, Motto dan Tujuan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit, Pemilik, Dewan Pengawas, Susunan Organisasi, Pengelola BLUD RSUD Limpung, Pengelompokan fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2018 dicabut.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 22 Tahun 2017
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH-DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-spiP
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No. 631
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Boalemo Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena sistem pengendalian intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dibangun dan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah sehingga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi. Bahwa sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 50 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006 ; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2017, termasuk di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Boalemo dan penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2021 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 20 16 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112, maka layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LAYANAN JENIS LAYANAN; BAB III PELAKSANAAN; BAB IV PENGANGGARAN; BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN; BAB VI PELAPORAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang
akuntabel, perlu dilakukan sinkronisasi, sinergitas, dan
kesinambungan antara perencanaan, pengukuran,
pelaporan, dan evaluasi kinerja; bahwa berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga
Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan umum; penyelenggaraan sakip; tindak lanjut hasil evaluasi akip; sistem informasi manajemen; tim penyelenggaraan sakip; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2020
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar embung pontolo, embung ilangata, dan embung tolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/No. 432
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, serta untuk mewujudkan tertib tata ruang pada kawasan sekitar embung Pontolo, embung Ilangata, dan embung Tolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 2010; Perda Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2011; Perda Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2014; Perda Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2014; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, maksud dan tujuan, rencana teknik antara dan pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian insentif, perizinan, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
