PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 51, BN.2020/NO.724, jdih.menpan.go.id : 69 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di
bidang analisis dan evaluasi hukum, perlu menetapkan
Jabatan Fungsional Analis Hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
Mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan; Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional; Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Jenjang Jabatan dan Hasil Kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan Pangkat dan kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan;Tugas Instansi Pembina; Organisasi Profesi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
91 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU No 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020; Kepmendagri Nomor 440-830; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Perbub Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019; Perbub Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah Pasal 3; Pasal 3A; Pasal 3B; Pasal II;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 51 Tahun 2020
6
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah - Penanaman Modal dan Investasi
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 51/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaanya.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Angota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai berikut:
a. penghasilan Anggota Dewan Pengawas;
b. jasa pengabdian akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas;
c. penghasilan Anggota Direksi;
d. jasa pengabdian akhir masa jabatan Anggota Direksi;
e. kerjasama;
f. pinjaman;
g. pengadaan barang dan jasa;
h. penggunaan dana cadangan umum, dana sosial pendidikan, tantiem, bonus, sumbangan dana pensiun dan sokongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
18 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan sebagai ana dimaksud dalam huruf b diperiukan kebijakan pemberiakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dan i penularan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 stdd UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 88 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Pergub Ni. 33 Tahun 2020
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Masa Transisi dan Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan sehat/PHBS Pencegahan Covid-19, Peningkatan Penanganan Kesehatan, Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat, Pengendalian Moda Transportasi, Pengawasan dan Penindakan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2020.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kab. Kep. Mentawai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pemberian efek jera atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman covid-19 di kabupaten kep. mentawai, perlu pengaturan penjatuhan sanksi berupa denda administratif atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020. bahwa berdasarkan pertimbangan itu, perlu menetapkan Perbup tentang perubahan atas Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020.
UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 1991, Perpres No. 17 Tahun 2018, Inpres No. 6 Tahun 2020, Permenkes No. HK.01.07/Menkes/413/2020, Perda Kab.Kep. Mentawai No. 2 Tahun 2017, Perda Kab.Kep. Mentawai No. 3 Tahun 2017, Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020,
Beberapa ketentuan Perbup Kep. Mentawai No. 30 Tahun 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah
2. Ketentuan Pasal 9 diubah
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dubah dan ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (5)
5. Ketentuan Pasal 17 diubah
6. Ketentuan Pasal 28 diubah
7. Ketentuan Pasal 32 diubah
8. Ketentuan Pasal 34 diubah
9. Ketentuan Pasal 35 diubah
10. Ketentuan Pasal 36 diubah
11. Ketentuan Pasal 39 diubah
12. Ketentuan Pasal 41 diubah
13. Ketentuan Pasal 43 diubah
14. Ketentuan Pasal 44 diubah
15. Ketentuan Pasal 46 diubah
16. Ketentuan Pasal 50 diubah
17. Diantara Bab IX dan Bab X ditambahkan satu Bab baru yakni Bab IXA dan diantara Pasal 50 dan Pasal 51 ditambahkan satu pasal baru yakni Pasal 50A
10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
ahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak nomor 43
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi
Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di
Kabupaten Demak;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di
Kabupaten Demak dan sesuai dinamika peraturan
perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 43
Tahun 2015 perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Di Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
