Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.683 peraturan dalam 0,728 detik

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2023

Tata Cara Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah

Standar/Pedoman Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download :
Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Pembentukan - Peraturan - Dewan Perwakilan Daerah

2023

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah NO. 2, BN 2023 (373): 9 hlm, jdih.dpd.go.id

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah

ABSTRAK:

Untuk memperkuat tata kelola regulasi yang baik dalam pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Daerah dan untuk menjalankan tugas dan kewenangan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, perlu menertibkan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah.
Dasar hukum Peraturan DPD ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan DPD ini mengatur tentang tata cara pembentukan Peraturan DPD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan DPD merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Perencanaan penyusunan Peraturan DPD dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan DPD.

CATATAN:

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
Lampiran file: 16 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 9; lampiran hlm 10 sd 16).

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2023

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perbup Purwakarta 2 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024

Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2016

Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan

Kesehatan Perlindungan Konsumen Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 tentang Pedoman Periklanan Pangan

Download :
Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019

Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Standar/Pedoman Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Mencabut :

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Download :
Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Sistem Manajemen Kinerja

Kepolisian

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja

Download :
perpolri no 2 tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2024

Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2024

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kab Wonosobo Tahun 2024 No 2_ocr.pdf

Abstrak

Pedoman-Pasar Murah

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2024/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat maka perlu melaksanakan Operasi Pasar di Kabupaten Wonosobo; bahwa Operasi Pasar dilaksanakan dalam rangka tidak lanjut pengawasan dan perkembangan perubahan ketersediaan dan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat maka perlu melaksanakan Pasar Murah untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2024 yang meliputi Penyelenggaraan Pasar Murah, Jenis Dan Penyediaan Komoditas, Pembiayaan, Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Pasar Murah, Penatausahaan, dan Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
7 halaman

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Download :
Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2024

Tata Cara Perhitungan Presentase Tertentu Atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi Dan/Atau Kompensasi Yang Dikenakan Terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Yang Dibagihasikan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
2024pmkeuangan002.pdf

Abstrak

pnbp

2024

Peraturan Menteri Keuangan NO. 2, BN.2024 (8)/ 18 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan Presentase Tertentu Atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi Dan/Atau Kompensasi Yang Dikenakan Terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Yang Dibagihasikan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompenssi yang Dikenaka n terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang Dibagihasilkan;
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 9 Tahun 2018, UU Nomor 1 Tahun 2022, UU Nomor 28 Tahun 2022,UU Nomor 19 Tahun 2023, Perpres Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi energi yang dikenakan terhadap perkiraan kenaikan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan, perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi energi yang dikenakan terhadap perkiraan kenaikan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan batubara yang dibagihasilkan, penetapan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi energi yang dikenakan terhadap perkiraan kenaikan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi dan kegiatan usaha pertambangan batubara yang dibagihasilkan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi Terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Yang Dibagihasilkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2024

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Ciamis No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Download :
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.