DASAR PEMBENTUKAN - KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2005/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Persiapan
ABSTRAK:
bahwa daiam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat teiah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen; bahwa dengan dioperasionalkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Kabupaten Pati sebelum ditetapkannya klasifikasinya oleh Menteri Kesehatan, perlu dibentuk keiembagaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kayen Persiapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/ll/1998; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan RSUD Kayen Persiapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2005.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat
Badan Pembina PD BPR SKK / BKK Kabupaten
Banyumas guna mendukung pembinaan pada PD BPR
BKK / BKK Kabupaten Banyumas, maka perlu disusun
Rencana Anggaran dan Belanja Sekretariat Badan
Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun
2005 ; bahwa untuk mengesahkan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD
BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Oaerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/ BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 dan anggarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2005
PETUNJUK - PELAKSANAAN - GERAKAN - REHABILITASI - LAHAN - KRITIS - DI - KABUPATEN - CIAMIS - TAHUN - 2005
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2005/21 SERI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kabupaten Ciamis Tahun 2005
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan lahan kritis di Kabupaten Ciamis masih cukup luas, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan fungsi tata air, kesuburan tanah dan erosi, untuk menanggulangi keberadaan lahan kritis tersebut perlu dilakukan upaya melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), yang ditetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 34 Tahun 2002; Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 61 Tahun 2004 dan Perpres No. 32 Tahun 2005; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2005; Kepgub Jabar No. 6 Tahun 2005; Perda Kab. Ciamis No. 14 Tahun 2002; Perda Kab. Ciamis No. 21 Tahun 2004
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kabupaten Ciamis Tahun 2005, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sasaran Program; Pokok-Pokok Kebijaksanaan; Pelaksanaan GRLK; Sosialisasi, Bimbingan, Pembinaan, dan Pengawasan Sosialisasi Pelaksanaan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2005.
Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 61 Tahun 2004 dan Perpres No. 32 Tahun 2005
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar negeri
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan
upaya penggabungan sekolah dasar negeri yang tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar; bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar, sehingga perlu dilakukan
penggabungan dengan sekolah dasar negeri lain yang terdekat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping)
173 (seratus tujuh puluh tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan penggabungan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan penanggung jawabnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Propinsi dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, perlu mengatur kembali penyelenggaraan tarif dasar dan tarif angkutan penumpang pedesaan dan angkutan
kota dengan mobil bus umum kelas eknomi di Kabupaten Sukoharjo;
bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 551.2/840/2000 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan dan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi (tempat duduk kurang dari 26 penumpang) di Kabupaten Sukoharjo, tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
dasar hukum Perbup ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Talmn 1950; Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2001
materi pokok yang diatur dalam Perbup ini adalah tentang Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Kabupatcn Sukoharjo sebesar Rp 114,00
(seratus empat belas rupiah) per penumpang per kilometer.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2005.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2005/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
babwa untuk tercapainya pelaksanaan pemeliharaan dan
perawatan arsip pada lnstansi-instansi Pemerintah Daerah
dan Badan USaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal perlu adanya Pedoman Pemeliharaan
Arsip
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 tahun 1971; UU No 8 tahun 1997; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 15 Tahun 1976; PP No 87 Tahun 1999; Pp No 88 Tahun 1999; Pp No 25 Tahun 2000; Kepmendagri No 30 Tahun 1979; Perda Kab Kendal No 6 tahun 2001; Perda Kab Kendal No 8 Tahun 2002; perda Kab Kendal No 10 Tahun 2003
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pemeliharaan arsip pada instansi pemerintah dan BUMD di lingkungan Pemkab Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2005.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisagi, Tugs Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara agar lebih efektif dan efisien maka pertu ditetapkan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lepata; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/8KB/M PAN/4203; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa guna penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 maka Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 perlu diadakan perubahanbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan · Pemerintah Norn or 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Bupati Pati Nemer 11 Tahun 2005
PERBUP ini mengatur tentang perubahan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2005.
PERBUP Kab. Pati No. 11 Tahun 2005 diubah
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
