Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten Gianyar sebagai Daerah Pariwisata, mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya pembangunan usaha Akomodasi Pariwisata sebagai sarana penunjang Pariwisata; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata ;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MK/2010 ;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM53/HM.001/MPEK/2013 ;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 ;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 ;
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016;
Mengubah :
1. Ketentuan Pasal 5 ;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) ;
3. Ketentuan Pasal 7 ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat
ABSTRAK:
Guna menghindari dampak negatif pembangunan pariwisata pada Kawasan Wisata Darajat yang tidak selaras dengan kelestarian dan mutu lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut No 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut No 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut No 19 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat serta berdasarkan surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1991/45/BGL.V/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penjelasan Rekomendasi dari Laporan Singkat, telah dijelaskan bahwa rekomendasi berdasarkan surat Kepala Bandan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1957/45/BGL V/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal Laporan Singkat Pemeriksaan Gerakan Tanah di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan surat Kepala Bagian Tata Usaha Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 026/45/DGL.V/2018 tanggal 8 Januari 2018 hal Laporan Singkat Hasil Pemeriksaan Potensi Gerakan Tanah di Kawasan Wisata Darajat Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan untuk bangunan yang belum berdiri atau akan berdiri bukan untuk bangunan yang sudah ada, maka ketentuan mengenai penataan fasilitas pariwisata berupa penataan fasilitas akomodasi, rumah makan/restoran, fasilitas informasi pelayanan pariwisata/pusat informasi pariwisata dan fasilitas toko cinderamata (souvenir), perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian
UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2002; UU No 24 Tahun 2007; UU No 26 Tahunu 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2004; PP No 44 Tahun 2004; PP No 34 Tahun 2006; PP No 6 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No 3 Tahun 2008; PP No 10 Tahun 2010; PP No 15 Tahun 2010; PP No 24 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Garut No 29 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Garut No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut No 19 Tahun 2016 Tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
PENGGUNAAN LAGU MARS KONASARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/No. 230
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Lagu Mars Konasara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
lagu Mars Konasara merupakan hasil karya seni yang merupakan simbol dan identitas atas program Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kerja serta pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik dan terarah; sebagai lagu yang menjadi symbol dan identitas dari Kabupaten Konawe Utara, perlu diatur dalam pengelolaan dan penggunaan atas lagu Mars Konasara dalam berbagai kegiatan serta program-program kerja Pemerintah Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Penggunaan Lagu Mars Konasara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 TAhun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2016; Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PENGGUNAAN LAGU MARS KONASARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEAMTIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. BENTUK DAN MAKNA LAGU MARS KONASARA 4. PENGGUNAAN LAGU MARS KONASARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 5. KEDUDUKAN DAN PUNGSI MARS PEMERINTAH DAERAH 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2003
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu adanya penekanan pada perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui Program Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Pemprov Kaltim. Pergub No.86 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemprov Kaltim sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti. Maka perlu, menetapkan Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; Permen PAN No.1 Tahun 2007; Permen PAN-RB No.39 Tahun 2012
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:
a. mekanisme penerapan budaya kerja; dan
b. evaluasi penerapan budaya kerja.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali
dan dengan telah dilaksanakanya evaluasi terhadap
uraian tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata Kabupaten Boyolali, ketentuan dalam
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2018
tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemuda,
Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, sudah
tidak sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 3 Tahun 2005, UU Nomor 40 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Perbup Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 dan Perbup Boyolali Nomor 26 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, uraian tugas dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
42 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2015
APBDKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPariwisata dan KebudayaanPendidikanPerikanan dan KelautanPangan, Pertanian dan PeternakanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Bantuan Khusus Dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan khusus dari provinsi
kepada kabupaten peruntukan dan pengelolaan yang diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan;
b. bahwa dengan adanya penambahan Anggaran pada bidang pendidikan dan bidang infrastruktur untuk belanja bantuan keuangan khusus dari Provinsi kepada Kabupaten yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2015;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 29 Tahun 2014; Pergub No. 30 Tahun 2015; Pergub No. 9 Tahun 2015
Pergub ini mengatur Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2015.
Alokasi bantuan khusus untuk Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp 61.559.515.000,00
Alokasi bantuan untuk bidang pendidikan, infrastruktur, pariwisata, pertanian dan peternakan, perikanan dan perdagangan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015.
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2015
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Brand Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
