Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat No 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa dengan adanya beberapa usulan dari Pemerintah Nagari dan untuk menunjang kegiatan dan tugas-tugas Pemerintah Nagari maka perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan RI No 32/PMK.02/2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 14 Tahun 2018; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 86 Tahun 2018; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 90 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 diubah, yaitu Ketentuan pada huruf A angka 1 dan angka 2 diubah; Ketentuan pada Lampiran Huruf B angka 2, angka 4, angka 5, angka 12, angka 13, angka 15, angka 17, angka 19, angka 20, angka 34, angka 35, angka 42, angka 43, angka 45, diubah dan ditambah 1 angka yaitu angka 46;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan yang akan diubah yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati No 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2019
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasla 12 Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan Perbup Kudus No 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari APBD Kab Kudus; bahwa dengan diundangkannya Perpres No 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas perpres no 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, terjadi kenaikan iuran peserta jaminan kesehatan, bagi penduduk Kab Kudus yang dibiayai dari APBD Kab Kudus; bahwa dengan adanya kenaikan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b dan guna menyesuaikan dengan kemampuan daerah, maka Perbup Kudus No 4 Tahun 2019 tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang bersumber APBD Kab Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang bersumber APBD Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, penyelenggaraan pemberian bantuan, penerima bantuan iuran daerah, pembayaran iuran penerima bantuan iuran daerah, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tabun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerab dan Rencana
Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubaban Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintab
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubaban Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46
Tabun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotabaru Tabun 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018; Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17
Tahun 2016; Peraturan Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 diubah yaitu meliputi: kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; penambahan darr/atau pengurangan
program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2019 telah diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
ditetapkan dengan tipe A, terdiri atas:
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Bidang Pembinaan Masyarakat;
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
a. Pasal 471 sampai dengan Pasal 493 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47); dan
b. Pasal 448 sampai dengan Pasal 468 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016 Nomor 55).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di pada Sekolah Swasta Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.14 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; Perda No.31 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penerima Tambahan Penghasilan; Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Waktu Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Mesuji diperlukan adanya gudang/lumbung Cadangan Pangan yang pengelolaan nya dikelola oleh Pemerintah Daerah
UU No.28 Tahun 1999; UU No.9 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2004; PP No.17 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian No.65/PERMENTAN/0T.140/12/2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mesuji No.11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan, anggaran, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 54, BN.2019/NO.1374, PERATURAN.GO.ID : 22 HLM
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
