Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat
memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang
Pendidikan kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan
pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang
Pendidikan Dasar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal
bidang Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar
yang meliputi
SPM Bidang Pendidikan Dasar,
Pengorganisasian, dan
Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2013.
8 halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2011/No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai basil dari proses perencanaan pembangunan yang aspiratif,
partisipatif, traasparan dan terintegrasi perlu dilakukan Mnsyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan
Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedornan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pernerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200; Undang-Undang Nomor I 7 T ahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahon 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nornor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Ternanggung Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tahapan musrenbang RKPD, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 dicabut.
49 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 81 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang mengakibatkan pergeseran harga, dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggaran Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan Standar Biaya Masukan, perubahan Standar Biaya Masukan dilakukan dalam rangka menjamin kewajaran dan rasionalitas pelaksanaan anggaran serta mengimbangi harga pasaran sebagai patokan, memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap perubahan Standar Biaya Masukan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 82
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima menuju Good Governance maka Pemerintah Provinsi Bali menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
-
-
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan notulen rapat terkait perubahan standar satuan harga tahun 2022 atas usulan SKPD yaitu RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala tentang penyesuaian standar harga dan standar biaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daearah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pelaksanaan pembniaan dan pengawasan badan layanan umum daerah oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pcmbinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Grobogan khususnya pembinaan dan pengawasan dalam bentuk penilaian kinerja, dipandang perlu menctapkan pedoman penilaian kinerja badan layanan umum Daerah yang dituangkan dalarn bentuk Peraruran Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ruang lingkup penilaian kinerja, penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah, hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan, perlu dilaksanakan kegiatan pembangunan
sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan; bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana, prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel
dalam pengelolaannya, maka perlu mengatur Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana
Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II kegiatan
Bab III Penganggaran
Bab IV Pelaksanaan Anggaran
Bab V Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Bab VI pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah, serta dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah, perlu disusun uraian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah sesuai peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut;
Bahwa untuk maksud dan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-undang Nomor 27 Tabun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tabun 2011; Undang-UndangNomor5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang .
Peraturan Bupati ini memuat tentang,Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah, serta dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan sistem matika KETENTUAN UMUM; UNSUR-UNSUR JABATAN PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS; Dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
26 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
