Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya resiko sosial
bagi warga miskin atau tidak mampu yang mengalami
musibah anggota keluarganya meninggal, maka perlu
adanya pemberian santunan bagi ahli waris keluarga
miskin atau tidak mampu yang anggota keluarganya
meninggal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi
Keluarga Miskin di Kabupaten Pati.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4967); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2016 Nomor 59);15. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor
80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor
101).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati. Pelaksana program bantuan santunan kematian
adalah :
a. DINAS SOSIAL;
b. BPKAD;
c. DISDUKCAPIL;
d. DISKOMINFO;
e. Kecamatan se-Kabupaten Pati;
f. Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri sepanjang mengatur standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tangerang No. 75 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jenis belanja bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 18 Ayat (6) UU Dasar Negara Ri Th 1945; UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diuabh UU NO 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yang telah diubah PP No 47 Th 2015; PP No 12 Th 2017; PP No 60 Th 2014; Permendagri No 82 Th 2015 yangh telah diubah Permendagri No 66 Th 2017; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014 yang telah diubah Perda No 9 Th 2019; Perbup Tangerang No 79 Th 2014 yang telah diubah Perbup No 23 Th 2019; Perbup Tangerang 102 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 perlu penyempurnaan dan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 29 Tahun 2014; Permenpan No. 9 Tahun 2007; Permenpan No. 20 Tahun 2008; Perbup No. 62 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016
90 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 70 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Hubungan Media
ABSTRAK:
pemerintah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dengan publiknya melalui proses komunikasi yang baik; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Hubungan Media
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2010; PERMENRB No.55 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2012.
Pedoman umum Hubungan Media di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis hubungan media di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan Pedoman umum Hubungan Media di pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan media dalam penyelenggaraan humas pemerintah. Azas-azas yang berhubungan dengan media meliputi : a. faktual; b. cepat; c. keseimbangan; d. harmonis; e. etis; f. kemitraan; g. profesional; h. transparan; i. akuntabel; dan j. Partisipasif. Manfaat pedoman umum ini adalah meningkatkan pemahaman praktisi humas pemerintah dalam berhubungan dengan media secara optimal, efektif dan efisien. Hubungan media menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan media serta pemangku kepentingan karena: a. instansi pemerintah merupakan sumber informasi mengenai kebijakan publik yang disebarluaskan oleh medis; b. media merupakan saluran informasi yang mempunyai jangkauan luas dalam membentuk opini serta menyerap aspirasi publik; c. masyarakat luas dan pemangku kepentingan merupakan pihak yang menjadi sasaran kebijakan publik dan terkait erat dengan hubungan media; d. hubungan media yang harmonis, saling menguntungkan dan berkelanjutan merupakan harapan semua pihak agar terwujud tata kelola hubungan media yang baik, efisien, efektif dan relevan; dan e. hubungan media harus dapat membangun citra dan reputasi instansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Jenis-jenis yang digunakan dalam hubungan media sebagai berikut: a. media cetak, yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid b. media penyiaran, yang meliputi radio siaran dan televisi siaran; dan c. media daring (online) yaitu : portal berita, media social, pesan, layanan singkat, surat elektronik dan situs web (website)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64, Pasal 66,
Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78,
Pasal 79 dan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor
14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak
Hiburan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendataan, pendaftaran objek pajak, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cata pemberian pengurangan, keringanan,
dan pembebasan pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang
sudah kedaluwarsa, kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan, tata cara pemeriksaan pajak, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendataan, pendaftaran objek pajak, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cata pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan, tata cara pemeriksaan pajak, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 70 Tahun 2014
PERBUP Kab. Karanganyar No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan
motivasi keija pegawai serta memberikan identitas dan
keseragaman berpakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil
Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dipandang perlu mengatur penggunaan
pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya; bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian
Dinas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 72 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997; Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian dinas, atribut pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 dicabut.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) hurup a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri; Dan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibum dan Linmas telah di tetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat sebuah kebijakan publik mengenai jenis Pelayanan, Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Jasa yang menjadi urusan wajib daerah dan berhak di peroleh masyarakat secara minimal; Sehingga untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima, Tim Taksir Kerugian Dampak Penegakan Perda Dan Perkada, Tata Cara Pemenuhan Standar Teknis, Pelaksanaan Dan Penerapan, Batas Waktu Penerapan Dan Pencapaian, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Muatan Lokal Bahasa Sunda
ABSTRAK:
bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra dan aksara sunda sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2OO9 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan, Pemerintah Daerah wqiib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra. Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagran dari kekayaan Budaya Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Muatan lokal Bahasa Sunda;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksaan pembelajaran, pengawasan monitoring dan evaluasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
