PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.572 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2008
Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PERDA Kab. Boalemo No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    Ketentuan Pasal 3 ayat (4) yang mengatur tentang kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan OTK Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perda Kota Cimahi No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
Diubah dengan
  1. Perda Kota Cimahi No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Cimahi
Mencabut
  1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2008
Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 07 Tahun 2008
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERDA Kota Pangkal Pinang No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kota Cimahi No. 5 Tahun 2015 tentang SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
Diubah dengan
  1. PERDA Kota Cimahi No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi
Mencabut
  1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2008
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Bangka No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka
Mencabut
  1. PERDA Kab. Bangka No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2008
Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 5 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan