Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.424 peraturan dalam 0,074 detik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pengelolaan Dana Desa

Abstrak

Desa Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

Download file:

2023pmkeuangan145.pdf

add

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 145, BN.2023 (1051)/56 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan kententuan Pasal 106 Undang• Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana desa merupakan salah satu dari jenis transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah c. diatur dengan Peraturan bahwa berdasarkan Menteri Keuangan; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pejabat perbendaharaan negara pengelolaan dana desa, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatanusahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, pengggunaan, pemantauan dan evaluasi, pengehntian dan/atau penundaan penyaluran dana desa, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
56 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Dana Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Dicabut sebagian dengan

PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
lampiran huruf H

Diubah dengan

PMK No. 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

Mencabut

PMK No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
PMK No. 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Mencabut sebagian

PMK No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14

Download file:

222_PMK.07_2020_opt.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.07/2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBN Desa

Download file:

PMK Nomor 226 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.07/2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Download file:

199_PMK.07_2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Mencabut

PMK No. 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Download file:

PMK Nomor 49 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik Desa Badan Usaha Milik Desa Cipta Kerja

Download file:

40 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Productovop) di Sentra

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Productovop)Di Sentra

Download file:

Permenperin Nomor 13 Tahun 2021.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/7/2009 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 20/PER/M.KOMINFO/10/2011 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

Mencabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Stadar PelayananMinimal Balai Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

Download file:

Permen Kominfo Nomor 28 Tahun 2009.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.