Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
PNS - Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Tahun 2017/No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Izin Belajar dan Keterangan Belajar
Bab IV Penggunaan Gelar Akademik
Bab V Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tertib
pemerintah yang baik dan dalam rangka menindaklanjuti
perkembangan situasi saat ini, khususnya di kalangan Tenaga
Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati,
dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengelolaan
Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan, pakaian dinas, hak dan kewajiban, larangan, disiplin dna hukuman disiplin, cuti, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2022
Kesehatan - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN PERSALINAN GRATIS
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang, perlu menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pelayanan persalinan gratis; c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan persalinan gratis perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. Pasal 28h ayat (1) UUD 1945;
3. UU Nomor 12 Tahun 1950;
4. UU Nomor 17 Tahun 2003;
5. UU Nomor 1 Tahun 2004;
6. UU Nomor 40 Tahun 2004;
7. UU Nomor 36 Tahun 2009;
8. UU Nomor 12 Tahun 2011;
9. UU Nomor 13 Tahun 2011;
10. UU Nomor 23 Tahun 2014;
11. PP Nomor 23 Tahun 2005;
12. PP Nomor 39 Tahun 2012;
13. PP Nomor 12 Tahun 2019;
14. PP Nomor 64 Tahun 2020;
15. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018;
16. Permenkes Nomor 7 Tahun 2021;
17. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018;
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
19. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2000;
20. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dengan sasaran meliputi : a. masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM; b. masyarakat dengan kasus khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah/Lembaga terkait
dengan kriteria sebagai berikut : a. masyarakat Kabupaten Lumajang; dan/atau b. masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lumajang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri No 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Woogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 46, Pasal 53 dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri No 58 Tahun 2021 diubah.
13 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas
pengelolaan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah belum
sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini. Bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka selaku pembina Sistem Pengendalian Internal di Daerah perlu menyusun pedoman rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, pedoman rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten bangka, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 70 Tahun 2015
KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - PEDOMAN PELAKSANAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2015/No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan/pekerjaan di Kabupaten Karanganyar perlu adanya pedoman pelaksanaan kegiatan/pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016; bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 45/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4
Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
7 /PRT /M/2011 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pedoman pelaksanaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015.
68 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2010 ten tang Pajak Hiburan, maka perlu
mengatur pelaksanaannya; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pajak Hiburan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara pendaftaran dan pendataan, ketentuan perforasi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT, tata cara penghitungan pajak, tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pemeriksaan pajak dan pemasangan atau penempatan alat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD TAHUN 2021 NOMOR 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa-l 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2027;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2003
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2021
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang adalah satuan harga biaya
tertinggi/ maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten pandeglang
Tahun Anggaran 2O22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
3 HAL
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Mengubah :
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan standardisasi perjalanan dinas, honorarium, dan pengadaan barang/jasa dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran yaitu ketentuan honorarium pengelola keuangan, ketentuan honorarium kelompok kerja pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan, ketentuan honor instruktur/kursus, instruktur keterampilan di balai, ketentuan biaya santunan kelayan panti, santunan satu orang satu hari (sosh) kelayan panti swasta, ketentuan honorarium operator, penjaga, pengawas lapangan, ketentuan honorarium biaya blud, ketentuan honorarium tenaga teknis, tenaga keamanan, ketentuan honorarium non pns/lembaga/non pemprov/komisi, ketentuan asuransi kesehatan, premi asuransi kesehatan bagi anggota dprd, ketentuan biaya kegiatan jamuan makan untuk penerimaan tamu, penyelenggaraan rapat/resepsi/penataran/penyuluhan/kursus, jamuan minum dan makanan kecil, ketentuan biaya perjalanan dinas, biaya penginapan luar daerah tingkat b, dki jakarta, ketentuan golongan jasa dan sewa, jasa, ketentuan alat kantor dan rumah tangga, ketentuan alat bengkel dan alat ukur, alat bengkel, ketentuan barang pakai habis, ketentuan perlengkapan mesin, ketentuan alat laboratorium, ketentuan pupuk pertanian, ketentuan bibit perkebunan, ketentuan alat-alat kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2013.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 958
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No 83 Th 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Th 2017 tentang Perubahan atas 83 Th 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Perda Kab Kaur No 13 Th 2016 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa dapat diatur dalam Perbup; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 6 Th 2014;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 43 Th 2014;
6. PP No 8 Th 2016;
7. Permendagri No 83 Th 2015;
8. Permendagri No 113 Th 2014;
9. Permendagri No 80 Th 2015;
10. Permendagri No 84 Th 2015; dan
11. Permendagri No 1 Th 2017.
PERANGKAT DESA; MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; PELANTIKAN PERANGKAT DESA; PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; UNSUR STAF PERANGKAT DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Perbup Kaur No 15 Th 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
