PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASi INSTANSI PEMERiNTAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan
Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Daerah, maka perlu dibuat Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Permerintah
UU No.6 Tahun 1991, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2010, PermenPAN&RB No.14 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Halaman 34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 52 Tahun 2018
PROGRAM SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL - petunjuk pelaksanaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2018/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil
guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga
keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah
Daerah kepada pelaku usaha mikro kecil yang berorientasi
kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar; bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro kecil
tetap dapat bertahan dan berkembang, maka perlu untuk
dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi
bunga/ imbal hasil kepada usaha mikro dan kecil yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro Dan Kecil
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran program, Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 29 Tahun 2017 dicabut.
22 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018
Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan-PEMBENTUKAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD.2018/NO.52
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Perda No.7 Tahun 2018 Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4) tentang Pembangunan Perkebunan Bekelanjutan, Gubemur berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dan
menetapkan dalam Peraturan Gubernur
Dasar Hukum: UUD RI Tahun 1945 Pasal 18; UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; Perda No.7 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, tugas dan fungsi, susunan organisasi, rekomendasi, kerja sama dan laporan, masa jabatan, pemberhentian dan kode etik, dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
Peraturan yang Akan Diatur: tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diatur dalam anggaran dasar Forum KPB; Dalam hal masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3), dapat digantikan oleh unsur dari Multi Pihak yang mewakili sesuai dengan kemampuan dan keilmuan anggota yang diberhentikan, sebagimana diatur dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga Forum
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rasau jaya Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan bidang pembinaan sekolah menengah atas merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga perlu mencabut Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organsiasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organsiasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
pencabutan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organsiasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Kepala Kantr Pelayanan Perbendaharaan Sanggau Nomor : S-800/WPB.16/KP.167/2018 tanggal 31 Aguustus 2018 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2018 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharan Sanggau nomor ; S-813/WPB.17/KP.03/2018 tanggal 5 September 2018 perihal penyaluran dana desa tahap III dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018
UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 tahun 2014, PP NO.60 Tahun 2014, Perpres No.107 Tahun 2017, PMK No.50/PMK.07/2017, Permenkeu No.1999/PMK.07/2017, Permendagri No.113 Tahun 2014, PermendesPDTT No.19 Tahun 2017, Perda no.2 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2017, Perbup No.4 Tahun 2015, Perbup No.59 Tahun 2017
ERUBAHAN ATAS PASAL 10, PASAL 14 PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pengaturan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa perlu disesuaikan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Perbup No. 66 Tahun 2017
105
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 52 Tahun 2018
pendidikan - TATA CARA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang efisiensi dan
efektivitas proses belajar mengajar serta untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan
di Kabupaten Blora, maka dipandang perlu untuk
mengatur ketentuan penggabungan Sekolah Dasar
(SD) Negeri di Kabupaten Blora; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka
ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati
Blora Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penggabungan
Sekolah Dasar (SD) Negeri dipandang sudah tidak
sesuai, sehingga perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten
Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, persyaratan penggabungan sekolah dasar, mekanisme penggabungan sekolah dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 51 Tahun 2009 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perubahan APBD serta menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD), maka penyediaan dana SKPD didasarkan pada anggaran kas yang telah dibahas antara SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD)
UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2009, Perda No.10 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2018, Perbup No.43 Tahun 2018
Perubahan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 dalam 5 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
