Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA BIMA
ABSTRAK:
Berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 10 tahun 2016 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat, layanan nomor tunggal panggilan darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 kota bima.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000, Peraturan menteri telekomunikasi dan informatika nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010, Peraturan menteri komunikasi dan informatikan nomor 18 tahun 2014, Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 10 tahun 2016
Ketentuan umum, Ruang lingkup, Pelaksana, Jenis layanan, Pelaksanaan, Tugas dan tanggungjawab, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, Pelaporan, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
-
-
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Aplikasi Pelayanan dalam Jaringan Hallo Palembang dan Penerapan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan tanda tangan elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap data dan informasi, dan dalam rangka melindungi risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2017; Peraturan Walikota Palembang No. 14 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penyelenggaraan aplikasi pelayanan dalam jaringan Hallo Palembang, meliputi pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan, dan pelayanan kependudukan. Pelayanan tersebut diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan dengan tata laksana penyelenggaraan pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2019
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 37/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018 serta perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi.
1. UU Nomor 5 Tahun 1999;
2. UU Nomor 18 Tahun 1999;
3. UU Nomor 36 Tahun 1999;
4. UU Nomor 28 Tahun 2002;
5. UU Nomor 26 Tahun 2007;
6. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. UU Nomor 30 Tahun 2014;
9. PP Nomor 52 Tahun 2000;
10. PP Nomor 12 Tahun 2017;
11. PP Nomor 24 Tahun 2018;
12. Permenkominfo Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008;
13. Permenkominfo Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/4/2009;
14. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo dan Kepala BPKM Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009;
15. Perda Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2010;
16. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011;
17. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018;
18. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
19. Perda Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017;
20. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:
a. penetapan zona;
b. penataan menara bersama;
c. pembangunan menara baru;
d. tata cara pemberian rekomendasi ;
e. tata cara perizinan;
f. pemasangan perangkat telekomunikasi;
g. pengawasan dan pengendalian;
h. kewajiban; dan
i. sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
24 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Gender dan Anak Berbasis Elektronik Kota Medan
ABSTRAK:
Dalama rangka meningkatkan pelayanan informasi Gendr dan Anak yang berkualitas dan berbasis elektronik diperlukan Peraturan Penyelenggaraan Sistem Informasi Gendr dan Anak Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 8 Drt Tahun 1956;
UU No 23 Tahun 2002;
UU No 23 Tahun 2004;
UU No 21 Tahun 2007;
UU No 11 Tahun 2008;
UU No 14 Tahun 2008;
UU No 24 Tahun 2009;
UU No 11 Tahun 2012;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 22 Tahun 1973;
Perpres No 59 Tahun 2017;
Inpres No 9 Tahun 2000;
Pemendagri No 15 Tahun 2008;
Permen Negara Pemberdayaan Perempuan No 6 Tahun 2009;
Permen Negara Pemberdayaan Perempuan No 5 Tahun 2014;
Perda Kota Medan No 2 Tahun 2013;
Perda Kota medan No 15 Tahun 2006;
Perwali Medan No 1 tahun 2017;
Perwali Medan No 57 Tahun 2017;
Perwali Medan No 56 Tahun 2018.
pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) berbasis Elektornik kota medan yang mencakup : Data Terpilah; Data Kekerasan; Informasi Dasar; Program Unggulan; dan Data Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 29 Tahun 2019
Pajak dan Retribusi Daerah - Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
bahwa agar pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu
diatur tata cara pemungutan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRiBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. TARIF RETRIBUSI
3. TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
4. TATA CARA PERBITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2019
Badan Layanan UmumTelekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Pagar Alam No. 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 9 Tahun 2010 Tentang lembaga penyiaran Radio Bersemah FM /TV Kota Pagar Alam
Perubahan-Atas-Peraturan Walikota Pagar Alam-Nomor 28 Tahun 2017-Tentang-Pelaksanaan-Peraturan Daerah-Kota Pagar Alam-Nomor 9 Tahun 2010-Tentang-Lembaga Penyiaran Radio Besemah FM/TV-Kota Pagar Alam
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pelaksananan Peraturan Dearah Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Lembaga Penyiaran Radio Besemah FM/TV Kota Pagar Alam
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyesuaikan dengan kemampuan pasar di Kota Pagar Alam, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pada Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2017 pada Bab IV Pasal 6 angka 1 dan 2
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2005; Perda Kota Pagar Alam No. 2 Tahun 2009; Perda Kota Pagar Alam No. 9 Tahun 2010; Perda Kota Pagar Alam No. 8 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 6 angka 1(b) dan angka 2 dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2017 tentang klasifikasi besarnya tarif
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2019
PERWALI Kota Banjarbaru No. 85 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
PERWALI Kota Banjarbaru No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan
perubahan terhadap kedudukan, susunan
organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Banjarbaru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun
2017;
Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan;
3. Susunan Organisasi;
4. Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
6. Tata Kerja;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :
1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64); dan
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2018 Nomor 85);
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, Sandi, Dan Statistik.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 peraturan daerah kota cilegon nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika, sandi, dan statistik.
UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Ri No 14 Th 2016; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. tata Kerja. 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
81 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Melalui Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Kota Banjar Dengan Media Massa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Banjar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, perlu dilakukan publikasi oleh media massa; Dan bahwa untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan program pelayanan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar berjalan dengan baik melalui kerja sama publik; Sehingga untuk memberikan landasan dan acuan dalam penyebarluasan informasi melalui kerja sama publikasi diperlukan suatu pedoman; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi melalui Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan Media Massa.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor07/PER/M. KOMINFO
/6/2010 Tahun 2010 , Peraturan Dewan Pers Nomor : 4/Peraturan-DP/III/2008, Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-DP/III/2012.
Ketentuan Umum, Persyaratan Dan Kriteria, Prinsip Kerja Sama Dan Spks, Tim Verifikasi, Tata Cara Kerja Sama, Ruang Lingkup Dan Jenis Kerja Sama, Perhitungan Pembayaran, Etika Kerja Sama, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama
Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) di Kota Semarang; bahwa penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) Kota Semarang perlu mengacu pada
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan
Renstra OPD Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-
2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentukPeraturan
Walikota Semarang tentang Roadmap Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Tahun 2016-2021;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 32 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan yang memuat kondisi Sistem Inovasi Daerah saat ini, tantangan dan peluang Sistem Inovasi Daerah, kondisi Sistem Inovasi Daerah yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah, fokus dan program prioritas Sistem Inovasi Daerah dan rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 134 Tahun 2016 dicabut.
235 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
