Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administras Desa Siayuh Dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Siayuh dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/392/DS-SYH/XI/2019 dan Nomor 146.3/037/TGS-XI/2019 yang telah difasilitasi oleh
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua
Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Siayuh dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Siayuh Dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, di dalamnya berisi Batas Wilayah Administrasi Desa Siayuh dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, pengambilan titik koordinat sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Batas (terlampir)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penyesuaian sistem kerja; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, serta sejalan dengan Peraturan Menteri
Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan
Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang
Sistem Kerja Pada Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenjang, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 32 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 834
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kab. Kaur dipandang perlu ditetapkan petunjuk teknis persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2020. Untuk menyempurnakan Perbup tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada perlu dilakukan perubahan.
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 33 Tahun 2004
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 43 Tahun 2014
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Permendagri No. 112 Tahun 2014
9. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
10. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Petunjuk teknis persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
155
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020 Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2019 Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa wabah Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) merupakan bencana nasional
yang mempengaruhi stabilitas ekonomi
dan produktivitas sektor tertentu sampai
di tingkat daerah, sebagaimana telah
dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020
Tahun 2020 tentang Insentif Pajak
Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus
Corona, untuk menjaga stabilitas ekonomi,
memberikan keadilan dan kepastian hukum
terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak
serta tanggung jawab Pemerintah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
termasuk perpajakan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23
ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Wali Kota dapat mengurangkan
atau menghapus sanksi administratif
berupa denda dan mengurangkan ketetapan
pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak
atau kondisi tertentu Objek Pajak;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2020 dan Penghapusan
Sanksi Administrasi Tunggakan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2019
Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa
Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 , Keputusan Kepala Badan Nasional
Tahun 2020 , Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020, Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 443/Kep.189-Dinkes/2020.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2
Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21
Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8
Tahun 2017
Terdiri dari 8 Pasal, 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan Pengurangan Ketetapan dan pembebasan Sanksi, Jangka Waktu, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
mengatur mengenai Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020 Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2019 Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bogor
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administras Desa Tanjung Sari Dengan Desa Magalau Hilir Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Tanjung Sari dengan Desa Magalau Hilir Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru
Nomor 146.3/038/TGS-XI/2019 dan Nomor 146.3/114-K/KD-MHI/XI/2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten
Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Sari dengan Desa Magalau
Hilir Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Sari Dengan Desa Magalau Hilir Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, di dalamnya berisi Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Sari dengan Desa Magalau Hilir Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, pengambilan titik koordinat sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Batas (terlampir)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 33 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2016/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat bagi pegawai Negeri sipil yang memperoleh Surat Tanda Belajar/Ijazah merupakan kenaikan pangkat pilihan;
b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bulukumba;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1322);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
BAB III
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
NOMOR 33 TAHUN 2016
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 33 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Bancak
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk,
volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta
guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas bidang
pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Bringin,
maka dipandang perlu Kecamatan tersebut dikembangkan
menjadi 2 (dua) Wilayah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan
dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembentukan Kecamatan, ditegaskan bahwa
pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah; bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Kecamatan Bancak ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Kecamatan
Bab III Ketentuan Peralihan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2001.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN RUANG, PERLU MENENTAPKAN PERATURAN BUPATI
Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
atau perekonomian dan menghambat pembangunan daerah
untuk kepentingan masyarakat.
Bahwa untuk penguatan pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diperlukan system penanganan yang
cepat, tepat, responsif dan mudah serta melindungi pengadu.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistle Blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Derah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; . Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
