Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
UU Nomor 29 Tahun 1959;
UU Nomor 17 Tahun 2004;
UU Nomor 1 Tahun 2004;
UU Nomor 12 Tahun 2011;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
PP Nomor 58 Tahun 2005;
PP Nomor 60 Tahun 2008;
PP Nomor 12 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/KILB/2009; Perka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012;
Perda Nomor 14 Tahun 2016.
Perbup ini sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta merupakan pedoman dalam melakukan penilaian risiko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
6 Pasal (5 hlm), lampiran 24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kendalı Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas; dan dalam rangka mewujudkan pengawasan yang berkualitas sesuai dengan mandat Audit masing-masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan sistem pengendalian mutu audit
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2016
Peraturan ini memuat Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana
yang wajib digunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing, rincian terdapat pada lampiran peraturan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur Manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungiawab; bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Permendagri No.28 Tahun 2007, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No.19 Tahun 2009, Perbup Sambas No.33 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Capaian; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran perlu disusun Analisis Standar Belanja; Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu disusun Pedoman Analisis Stndar Belanja Pemerintah
Kabupaten Sumba Tengah; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja merupakan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah No. 1 Tahun 2019
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan; III. Muatan ASB; IV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2018.
10 Halaman Isi; 7 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 42 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 71 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 70 Tahun 2018 tentang perubahan ketika atas peraturan bupati kubu raYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 59 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda no.25 Tahun 2010, Perbup No.75 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan mengenai standar pembiayan tim/panitia/satuan tugas dalam lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
2 halaman dan 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 25 Tahun 2018
KEBIJAKAN PENGAWASAN - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diperlukan rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2017; Permendagri No 35 Th 2018; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perbup Kab Lebak No 30 Th 2016.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sıstem Pengendalıan Intern Pemerıntah Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendaan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016
PEraturan ini memuat tentang penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KAb Empat Lawang dan penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaporkan kekayaannya dan untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara; tim pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara Negara; sanksi; tata cara penjatuhan sanksi; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Peraturan ini terdiri dari 8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
