Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun PelaJaran 2019/2020 di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Purbalingga secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan sesuai dengan usia, domisili, minat dan bakat calon peserta didik maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tenlang Penerimaan Pescrta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang penerimaan ca.Ion peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa tata cara pengalokasian pelaksanaan dan penatapan lokasi besaran Dana Desa Kab tegal tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019; bahwa beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ada yang disesuaikan dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Kab tegal Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 tahun 2018; Permendes PDTT No 16 Tahun 2018; permenkeu No 193/PMK.07/2018; Perda Kab Tegal No 14 tahun 2016; Perda Kab tegal No 8 Tahun 2018; Perbup tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 75 Tahun 2016; Perbup Tegal no 23 Tahun 2017; Perbup Tegal No 8 Tahun 2018; Perbup Tegal No 53 Tahun 2018; Perbup Tegal No 65 Tahun 2018; Perbup Tegal No 72 Tahun 2018; Perbup Tegal No 1 Tahun 2019; Perbup Tegal No 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan pada ayat (4) huruf e dan ayat (11) Pasal 11, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k Pasal 15, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37, ayat (1) huruf a Pasal 38, ayata (1) pasal 39, serta penghapusan ayat (1) Pasal 40.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kab. Agam Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya APBD Kab. Agam TA 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelayanan RSUD Lubuk Basung, telah ada Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Bedah dan Dokter Spesialis Anak. Bahwa untuk memenuhi standar pelayanan di RSUD Lubuk Basung dibutuhkan keberadaan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Perda Kab. Agam No. 11 Tahun 2016, Perda Kab. Agam No. 5 Tahun 2018,, Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2019
Ketentuan Pasal 79 dalam Perbup. Agam No. 35 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya APBD Tahun 2019 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2018
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dalam rangka pencapaian Target/ Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Kabupaten Banjar perlu disusun Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) tujuan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Matriks RAD TPB/SDGs, 3. Pemantauan dan Evaluasi, 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
APBNPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permentan No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain; bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain perlu dibentuk aturan sebagai pedoman bagi para pihak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jenis, pedoman dan bidang KSDD, dokumen KSDD, tahapan KSDD, koordinasi teknis, persetujuan DPRD, penyelesaian perselisihan, berakhirnya KSDD, TKKSD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 52 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 206
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh perlu disusun Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar perhitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan, sehingga perlu menetapkan PERWALI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kamper Nomor 3 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 11 (sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; Tata Cara Dan Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif; Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
