Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Dan Sistematika Perubahan Renja Pd Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
sektor perkebunan selain berperan untuk menghasilkan komoditas perkebunan juga berperan untuk
mengembangkan wilayah pengembangan ekonomi kerakyatan pengembangan energi baru terbarukan perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau dan masih banyak kejadian konflik kepentingan para pihak terkait pengembangan perkebunan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2015; Perda Prov. Kaltim No.7 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan, termasuk juga diatur tentang: Pembentukan; Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Laporan, Rekomendasi dan Kerjasama; Masa Jabatan, Pemberhentian dan Kode Etik; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 52 Tahun 2019
PERBUP Kab. Pati No. 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan
ketertiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat
(2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 26, dan Pasal 28
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014
tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2014 tentang Kepala Desa perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 112 Tahun 2015; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 9 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pilkades
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
97 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan besaran tunjangan BPD Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Bab III Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Bab IV Besaran Tunjangan Kedudukan BPD
Bab V Besaran Tunjangan Kinerja BPD
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 52 Tahun 2019
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan Dinas dalam pelayanan bidang kepegawaian, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
UU No.30 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka mengakomodir usulan pengeluaran
belanja keadaan darurat sehubungan dengan kebakaran
hutan dan lahan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun
2019.
Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah, yaitu Lampiran I untuk Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan pada PPKD diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan APBD bagi perangkat daerah/SKPD dan satker pengelola keuangan daerah serta guna menjamin tertib administrasi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan APBD; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permnedagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahn Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2003; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 69 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 32 Tahun 2011;Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 130 Tahun 2018; Permenkeu No 187/PMK.07/2018; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perbup Kudus No 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang siitematika pedoman pelaksanaan APBD Kab Kudus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 dicabut.
106 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengesahan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900/002/2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2019 disusun oleh Direksi untuk selanjutnya diperiksa dan disampaikan Dewan Pengawas \kepada Walikota guna mendapatkan pengesahan;
b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020 telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas tentang Persetujuan Usulan RKAP 2019 tertanggal 9 Desember 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900/002/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengesahkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900/002/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020 yang merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Standarisasi lndeks Belanja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi lndeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraluran Menleri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 78/PMK.02/2019.
Peraturan ini mengatur tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
