Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
kebersihan merupakan salah satu segi dalam kehidupan yang perlu dipelihara, ditangani dan ditingkatkan secara terusmenerus baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Masyarakat sendiri demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau, indah, nyaman, tertib dan rapi. Dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kebersihan Kabupaten Mamuju Utara, maka perlu diatur cara-cara penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan yang selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kota dan peran serta seluruh lapisan masyarakat secara aktif.
dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010.
dalam PERDA ini diatur tentang nama, objek dan subjek retibusi; golongan retribusi; ketentuan pemeliharaan kebersihan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; besarnya tarif retribusi; dan wilayah pemungutan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
10 halaman, Penjelasan 2 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD 2003/25 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2003.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD Kota Batu Tahun 2022 No 26/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Masyarakat yang Lahannya di pergunakan untuk kepentingan umum
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu dilaksanakan pemberian
pembebasan atau dikecualikan dari obyek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi Masyarakat yang Lahannya Dipergunakan untuk Kepentingan Umum;
UU No 11 Tahun 2001;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
UU No 1 Tahun 2022;
PP No 91 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kota Batu No 9 Tahun 2021;
Perwali Batu No 89 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Batu No 89 Tahun 2021;
Maksud pemberian pembebasan pembayaran PBB adalah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah dengan sukarela merelakan lahannya tanpa mendapatkan imbalan untuk kepentingan umum. Sasaran pembebasan pembayaran PBB adalah Wajib Pajak yang memiliki PBB terutang yang lahannya dipergunakan untuk kepentingan umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang bagi Pengusaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena
pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang
digunakan untuk membiayai pembangunan; bahwa dalam rangka tertib administrasi, pembinaan dan
menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana,
serta dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari
penerima bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku
usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kota
Pekalongan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
Cabang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pendaftaran Wajib Pajak
Cabang bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha
dan /atau Pekerjaan di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang NPWP, tata cara pendaftaran NPWP cabang, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2014
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN - PERUBAHAN TARIF
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
kesehatan pada .Jaminan Kesehatan Nasional di
Kabupaten Grobogan agar dapat berjalan dengan tertib
sebagaimana dalam xetentuan Pasal 39 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, maka besarnya tarif dimaksud
dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 25 Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Grobogan
perlu diadakan perubshan pada besarnya tarif retribusi
pelayanan rawat inap, pertolongan persalinan, dan
pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kab Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Unda.ng-Unda.ng Nomor 40 Tahun 2004; Unda.ng - Unda.ng Nemer 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nornor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013; Peraturan Daerah Kabu paten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayar (2), Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 diubah.
7 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan agar dapat melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011.
Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.
Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
8 HLM; -
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2015
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, LD.2015/25
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR;
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR;
PENAGIHAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK;
PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA;
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK;
KOMPENSASI;
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN;
KEBERATAN;
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF;
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2015.
38 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan
asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi
daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa
Tengah telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah dan Pasal 105 Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, tarif retribusi
daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan
perekonomian, serta kemampuan masyarakat, yang
penetapannya dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi
Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Gubernur ini menetapkan perubahan Tarif Retribusi Daerah
Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu tentang perubahan tarif retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur
Perangkat Daerah dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 51 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pendaftaran dan pelaporan;
3. Penetapan pembayaran;
4. Penagihan;
5. Bon Penjualan (Bill);
6. pembukaan dan Pemeriksaan;
7. Keberatan dan Banding;
8. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
9. pengembalian kelebihan pembayaran;
10. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
