Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, efektifitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan kebijakan dan pedoman penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020
Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati
Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Buleleng Nomer 52 Tahun 2022
77 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 697
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen 1 Nomor Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 32 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pengamanan dan Pemeliharaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
18
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 52 Seri E: https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/45655/2022PERGUBJATIM0035052.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:
a. bahwa Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
36 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai syarat dan ketentuan perpindahan PNS dari dan keluar lingkungan Pemerintah Provinsi.
Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud meliputi:
a. perpindahan tugas untuk pegawai pindahan; dan b. perpindahan tugas untuk pegawai titipan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 52 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubemur
Jawa Tengah Nomor 061/1959 perihal
Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan
surat Menteri Dalam Negeri Nomor
800/3451/OTDA tentang Persetujuan
Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu
mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 123
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 123 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, penghapusan Paragraf 2 Bagian Keempat Bab III, penghapusan Pasal 15 dan Pasal 16, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 30, perubahan lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 123 Tahun 2021 diubah.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
b
ahwa u
nt
uk mel
aksanakan ke
t
e
n
t
uan P
asal 1
0
4 a
y
at (
2
) Pe
ratu
r
an M
e
nt
eri D
alam N
egeri N
omo
r 8
6 T
ahun 2
0
1 7 t
e
n tang T
ata C
ara Pe
r
e
n
canaan
, Pe
n
ge
ndal
i
an d
an Evaluas
i Pembangunan D
a
e
rah, T
ata C
ara Ev
a
l
uas
i R
an
c
an
gan Pe
raturan D
a
e
rah t
e
n
t
ang R
enc
ana Pembangunan Jan
gka P
an
j
an
g D
a
e
rah
, se
rta T
ata C
ara Pe
rubahan Re
n
c
ana Pembangunan Jangka P
an
j
an
g D
a
e
rah, Re
n
c
ana Pemban
gunan Jan
gka M
ene
n
g
ah D
a
e
rah
, d
an Re
n
c
ana Kerj
a Pemerin
t
ah D
a
e
r
ah, pe
r
l
u me
n
ga
tur Re
ncana K
erj
a Pemerin
t
ah D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
022 dalam Pe
ratu
r
an B
upati.
1
. P
asal 1
8 ay
at (
6
) U
n
dan
g-U
n
dan
g D
asar N
egara Repub
li
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 1
945; 2
. U
ndang
-U
ndang Nomo
r 2
9 T
ahun 1
959 t
e
n
t
ang Pembe
nt
ukan D
a
e
rah Ti
ngkat I
I di S
u
l
a
we
s
i (
Le
mb
aran N
eg
ara Republik I
ndones
i
a T
ahun 1
959 N
omo
r 7
4, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Repub
lik I
ndone
s
i
a N
omo
r 1
8
22
)
; 3. U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 1
7 T
ahun 2
003 t
e
n
t
ang Ke
uan
gan N
eg
ara (
Le
mb
aran N
egara Repub
li
k I
ndones
i
a T
ahun 2
003 N
omo
r 47, T
ambahan Le
mb
a
ran N
egara R
epubli
k I
n
do
n
e
s
i
a N
omo
r 4286
)
; 4. U
ndang-Undang N
omo
r 1 T
ahun 2
004 t
e
n tan
g Pe
r
be
ndaharaan N
eg
ara (
Lembaran N
egara Republik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
004 N
omo
r 5, T
amb
ahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndone
s
i
a N
omo
r 4
355
)
; 5. U
ndang-U
ndang N
omo
r 2
5 T
ahun 2
004 t
e
nt
an
g S
is
t
em Pe
r
e
ncanaan Pemb
an
gunan N
as
io
nal (
Lembaran N
eg
ara Repub
lik I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
004 N
omo
r 1
0
4, T
amb
ahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 4
421)
; 6. U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 1
7 T
ahun 2
007 t
e
nt
ang R
e
n
c
ana Pemban
gunan Jan
gka P
an
j
an
g N
asio
nal T
ahun 2
005-2025 (
Le
mbaran N
egara R
epub
li
k I
ndones
i
a T
ahun 2
007 N
omo
r 3
3, T
amb
ahan Le
mbaran N
egara Republik I
ndones
i
a N
omo
r 4700
)
; 7. U
ndang
-
U
ndang N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
1 t
e
nt
ang Pembe
nt
ukan Pe
raturan Pe
rundan
g-
undangan (
Lembaran N
eg
ara R
epublik I
ndone
s
i
a T
ahun 2
0
11 N
omo
r 82, T
ambahan Le
mb
aran N
eg
ara Repub
li
k I
ndones
ia N
omo
r 5
234
) seba
gaimana t
el
ah diubah bebe
ra
p
a kali t
e
rkahir den
g
an U
ndang-U
ndang N
omo
r 1
3 T
ahun 2
0
22 t
e
n
t
an
g Pe
rubahan K
edua a
tas U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
11 t
e
ntang Pembe
nt
ukan Pe
rat
u
ran Pe
run
dan
g-
undan
g
an (
Lemb
aran N
egara Re
publ
i
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
022 N
omo
r 1
4
3, T
ambahan Le
mb
aran N
egara Re
publi
k I
ndone
s
i
a N
omo
r 6
801); 8. U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 2
3 T
ahun 2
0
1
4 t
e
n
t
ang Pemerin
t
ahan D
a
e
rah (
Le
mbaran N
egara Republik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
44, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Rebuplik I
ndone
s
i
a N
omo
r 5
587
) seba
g
aimana t
el
ah diubah bebe
rapa kal
i t
e
rakhir de
n
gan U
n
dan
g-U
ndang N
omo
r 1 T
ahun 2
022 t
e
n
t
ang H
ubun
gan Ke
uang
an antara Pemerintah Pu
sat dan Pe
merintahan D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Re
publi
k I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
022 N
omo
r 4, T
ambahan Le
mbaran N
egara I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 6
757
)
; 9. U
ndan
g
-U
ndang N
omo
r 3
0 T
ahun 2
0
1
4 t
e
ntang A
dmi
ni
strasi Pemerin
t
ahan (
Lembaran N
egara R
epublik I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
29, T
ambahan Le
mbaran N
egara Repub
li
k I
ndone
s
i
a N
omo
r 560
1) se
ba
gaimana t
el
ah diubah dengan U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 1
1 T
ahun 2
020 t
e
n
t
ang Cip
t
a K
erj
a (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
020 N
omo
r 2
45, T
amb
ahan Le
mbaran N
eg
ara I
ndon
e
s
i
a N
omo
r 6
573
)
; 1
0
. U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 1 T
ahun 2
022 t
e
ntan
g H
ubun
g
an Ke
ua
ngan antara Pemerin
t
ah P
usat D
an Pemerin
t
ahan D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndone
s
i
a T
ahun 2
022 Nomo
r 4, T
ambahan Le
mbaran N
egara R
epub
lik I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 6757
)
; 1
1
. Pe
raturan Pemerin
t
ah N
omo
r 8 T
ahun 2
008 t
e
n
t
ang T
aha
pan
, T
ata C
ara Pe
n
yusunan
, Pe
nge
ndal
i
an dan Ev
a
l
uas
i Pelaksanaan Re
ncana Pemban
g
unan D
a
e
rah (
Le
mbaran N
eg
ara Republik I
n
done
s
i
a T
ahun 2
008 N
omo
r 21
, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 4
81
7
)
; 1
2. Pe
raturan Pemerin
t
ah N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
7 t
e
n
t
an
g Pembi
naan d
an Pe
nga
w
asan Pen
yele
n
gg
araan Peme
r
i
n
t
ahan D
a
e
rah (
Le
mb
aran N
egara Repub
lik I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
7 N
omo
r 7
3, T
ambahan Le
mbaran N
egara Repub
li
k I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 604
1)
; 1
3
. Pe
raturan Pemerintah N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
9 t
e
ntan
g Pe
n
gelol
aan K
e
uan
gan D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 42
, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Repub
li
k I
ndone
s
i
a N
omo
r 6
322
)
; 1
4
. Pe
raturan P
r
e
s
ide
n N
omo
r 1
8 T
ahun 2
020 t
e
nt
ang Re
ncana Pembangu
nan Jan
gka Me
ne
n
g
ah N
as
io
nal T
ahun 2
020-2024 (
Lemb
aran N
egara Repub
li
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
020 N
omo
r 1
0
)
; 1
5
. Pe
ratu
r
an M
e
nt
eri D
a
l
am N
ege
ri N
omo
r 8
0 T
ahun 2
0
1
5 t
e
ntan
g Pemben
t
ukan Produk H
ukum D
a
e
r
ah (
Beri
ta N
egara Republi
k I
n
done
s
i
a T
ahun 2
0
1
5 N
omo
r 1
8
3
) seba
g
a
i
mana t
e
lah diubah de
n
g
an Pe
ratu
ran M
en
t
eri D
alam N
egeri N
om
o
r 1
20 T
ahun 2
0
1
8 te
ntang Pe
rubahan atas Pe
rat
u
ran M
en
t
eri D
alam N
egeri N
omo
r 80 T
ahun 2
0
1
5 t
e
n
t
ang Pemben
t
ukan Produk H
ukum D
a
e
rah (
Berita N
egara R
epubli
k I
ndones
ia T
ahun 2
0
1
8 N
omo
r 1
5
7
)
; 1
6
. Pe
rat
u
r
an Me
nt
eri D
alam N
egeri N
omo
r 86 T
ahun 2
0
1
7 t
e
n
t
ang T
ata C
ara Pe
r
e
ncanaan
, Pe
n
ge
ndali
an d
an Ev
a
l
uas
i Pemb
angu
nan D
a
e
rah
, T
ata C
ara Evaluas
i R
anc
ang
an Pe
rat
u
r
an D
a
e
r
ah t
e
n
t
an
g Re
n
cana Pembangunan Jan
gka P
an
j
an
g D
a
e
rah
, d
an Re
nc
ana Pembangunan Ja
ngka M
e
n
e
n
gah D
a
e
rah
, se
rta T
ata C
ara Pe
rubahan R
e
n
c
ana Pembangunan Jan
gka P
an
j
an
g D
a
e
rah
, Re
n
c
ana Pembangunan Jan
gka M
enengah D
a
e
rah
, d
an R
e
n
c
ana Kerj
a Pemerin
t
ah D
a
e
r
ah (
Beri
t
a N
eg
ara R
epublik I
n
dones
i
a T
ahun 2
0
1
7 N
omo
r 1
3
1
2
)
; 1 7. Pe
raturan M
en
t
eri D
alam N
ege
ri N
omo
r 7
7 T
ahun 2
020 t
e
n
t
ang Pedoman Tekni
s Pe
n
gelol
aan Ke
uan
gan D
a
e
rah (
Beri
ta N
eg
ara Republi
k I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
020 N
omo
r 1
781)
; 1
8
. Pe
raturan M
e
nt
eri D
alam N
egeri N
omo
r 81 T
ahun 2
022 t
e
n
t
ang Pedoman Pe
n
yusunan Re
n
c
ana Kerj
a Pemerin
t
ah D
a
e
rah T
ahun 2
023 (
Beri
t
a N
egara Republik I
ndone
s
i
a T
ahun 2
0
22 N
omo
r 590
)
; 1
9. Pe
raturan D
a
e
rah K
ab
upat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
0
1
6 t
e
n
t
ang Pe
mbe
nt
ukan d
an S
usunan Pe
rangkat D
a
e
rah K
a
b
upat
e
n M
una (
Le
mbaran D
a
e
rah K
ab
upat
e
n M
una T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 6, T
amb
ahan Le
mbaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6
) se
ba
gaimana t
elah diubah dengan Pe
rat
u
ran D
a
e
rah K
ab
upat
e
n M
una N
omo
r 2 T
ahun 2
021 t
e
n
t
ang Pe
rubahan atas Pe
rat
u
ran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
0
1
6 t
e
n
t
an
g Pemben
t
ukan d
an S
usunan Pe
ran
gkat D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una (
Lembaran D
a
e
rah K
a
b
upat
e
n M
una T
ahun 2
021 N
om
o
r 2
, T
ambahan Le
mbaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
021 N
omo
r 2)
; 2
0
. Pe
rat
u
r
an D
a
e
rah K
ab
upat
e
n M
una N
omo
r 2 T
ahun 2
022 t
e
ntan
g Re
n
c
ana Pemban
gunan Jangka M
e
n
en
g
ah D
a
e
r
ah T
ahun 2
021
-2026 (
Lembaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
022 N
omo
r 2
, Tambahan Le
mbaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 2)
;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Realisasi Anggaran beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
2546 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2022
RENCANA – KERJA – PEMERINTAH – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN RKPD, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Peraturan Menteri Agama NO. 52, BN 2022 (921 : 5 hlm
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisis beban kerja;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Informasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 60 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 68 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 75 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Informasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan Penetapan Informasi Jabatan;Informasi Jabatan;Penetapan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan;Perubahan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 52 Tahun 2022
pedoman-nilai organisasi mediasi-nilai aparatur sipil negara-berakhlak-kabupaten kupang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai-Nilai Organisasi Mediasi dan Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Berakhlak di Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 48
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya
Kerja Aparatur Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;
b. bahwa dalam rangka implementasi Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values
dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, maka
pengaturan terhadap budaya kerja sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 48 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ku pang perlu
penyesuaian agar dapat mengakomodir core values (nilainilai dasar) ASN BerAKHLAK, employer branding ASN
"Bangga Melayani Bangsa" dan Pembangunan Agen
Perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai-Nilai
Organisasi MEDIASl dan Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil
Negara BerAKHLAK di Kabupaten Kupang;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Nilai-nilai Organisasi Mediasi dan Nilai-Nilai Dasar ASN Berakhlak; Internalisasi dan Sosialisasi; Penerapan Nilai-Nilai Organisasi Mediasi dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019
6 halaman; 23 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
