PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2022
UU No.6 Tahun 1991, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.104 Tahun 2021, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendagri No.119 Tahun 2019, Permenkeu No.205/PMK.07/2019, PeraturanLKPP No.12 Tahun 2019, PermendesaPDTT No.7 Tahun 2021, PERDA No. 8 Tahun 2016, PERDA No. 12 Tahun 2021, PERBUP No. 56 Tahun 2018,
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun
Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Halaman 39
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 67 Tahun 2020
PERGUB Prov. Riau No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Lampiran I dan Lampiran lI
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil penginputan detail/rincian sub kegiatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Komponen Standar Biaya dan adanya tambahan usulan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020
Lamp. : 62 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 67 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2010/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, maka untuk ketertiban dan kelancarannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
4 Tahun 2010;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang pajak hotel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 67 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkulu Utara No. 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi , Tata Kerja Serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Mencabut :
PERBUP Kab. Bengkulu Utara No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, SERTA ESEWN JABATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi, Tata Kerja, serta Eselon Jabatan Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016
MENGATUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA
KERJA, SERTA ESELON JABATAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 11 Tahun 2017 Permenpan RB No. 26 Tahun 2011 Permendagri No. 35 Tahun 2012 Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016 Perbup Pasaman No. 60 Tahun 2019
Mengatur uraian jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari
Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 82 Tahun 2018
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Inspektorat Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2012
Peraturan Walikota Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Banjarmasin, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Penyesuaian Dan Perubahan;
4. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
5 halaman
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006
Perka BKN No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
Perka BKN No. 33 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat - pedoman manajeman pegawai non aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan manajemen pegawai non
aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah
unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.36 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.43 Tahun 2019; Perbup Bintan No.22 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman
Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan penatausahaan keuangan Daerah, dan guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 144 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), dan Pasal 147 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dengan memperhatikan dinamika peraturan perundang-undangan serta penerapan sistem dan aplikasi yang berpengaruh terhadap teknis pengelolaan keuangan Daerah, maka perlu disusun tata cara penatausahaan dan penyusunan pelaporan
pertanggungjawaban bagi bendahara serta penyampaiannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Penatausahaan Bendahara Penerimaan Pada SKPD
Bab III Tata Cara Penatausahaan Bendahara Penerimaan Pada BLUD
Bab IV Tata Cara Penatausahaan Bendahara Penerimaan Pada PPKD
Bab V Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD
Bab VI Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pada BLUD
Bab VII Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pada PPKD
Bab VIII Tata Cara Penatausahaan Bendahara Umum Daerah
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
152 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 67 Tahun 2021
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan, pengangkatan dan pemberhentian RSUD Palmatak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati KKA Nomor 42 Tahun 2018
17 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
