Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.577 peraturan dalam 0,092 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Permenkumham Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Pedoman - Penghitungan Kebutuhan - Jabatan Fungsional - Analis Kekayaan Intelektual

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 2, BN 2023 (86): 11 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 44 Tahun 2015; Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021; dan Permen PANRB Nomor 21 Tahun 2022.
Permenkumham ini mengatur tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Instansi Pembina. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Nomor 28 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Nomor 27 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Dengan Metode E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Permenkumham No. M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Permenkumham No. M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Download file:

Nomor 26 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik Pengawasan/Audit Internal

Download file:

Nomor 25 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenkumham No. 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mencabut

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Nomor 24 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

Permenkumham No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Nomor 22 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

Permenkumham No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Nomor 21 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Download file:

permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 - IRH.pdf

Indeks Reformasi Hukum - Kementerian/Lembaga - Pemerintah Daerah

2022

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 17, BN.2022/No.867, peraturan.go.id: 4 hlm.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015; Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017; Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018; Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020; Permenkumham Nomor 1 Tahun 2021; Permenkumham Nomor 2 Tahun 2021; Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021; Permenkumham Nomor 42 Tahun 2021; dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2022.
Permekumham ini mengatur mengenai Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Nomor 16 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT