PMK No. 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mengubah :
PMK No. 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuraian Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negara Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 020/KA/I/2012 Tahun 2012
Peraturan BATAN Batan No. 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 020/KA/I/2012 Tentang Pedoman Penilaian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Standar Batan Bidang Administrasi, Manajemen Dan Organisasi)
ketenagakerjaan - jaminan sosial - penyelenggaraan
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19B, Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 No. 19B
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa setiap Pekerja Informal berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat;
bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai denganmartabat kemanusiaan;
bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial
ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja informal Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012;
peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, penyelenggaraan program, kepesertaan, syarat peserta, Prosedur Pendaftaran, Perubahan Data Peserta, Tidak Berlakunya Kepesertaan, pengelolaan data peserta, iuran, manfaat jaminan, Manfaat .Jarnirian Kecelakaan Kerja, Manfaat J aminan Kematian, tata cara pembayaran manfaat jaminan, Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, kewajiban badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
19 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 4A Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat untuk mengentasan kemiskinan dan sebagai
tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Tegal dengan
masyarakat serta guna meningkatkan penghasilan
masyarakat Kota Tegal perlu membentuk Kelompok Usaha
Bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok
Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 44.2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengupahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan
merumuskan kebijakan pengupahan yang akan
ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan
sistem pengupahan di Kabupaten Sleman perlu
dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk
oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian,
dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata
Kerja Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan
Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dalam jumlah gasal
sesuai kebutuhan dan kondisi kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan
Pengupahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21
Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15
Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas Dewan Pengupahan; Keanggotaan; Tata Cara Pengusulan Anggota; Persyaratan Anggota; Masa Jabatan; Pemberhentian; Tata Cara Penggantian; Tata Kerja Dewan Pengupahan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Jumlah halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 9A Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Dalam Wilayah Kabupaten Konawe
ABSTRAK:
Memfasilitasi Peraturan Bersama yang diundangkan dalam Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
Menjamin pemerataan Guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan dalam wilayah Kabupaten Konawe.
Mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara Nasional dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
Undang-undang No. 29 Tahun 1959;
Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
Undang-undang No. 33 Tahun 2004;
Undang-undang No. 14 Tahun 2005;
Undang-undang No. 39 Tahun 2008;
Undang-undang No. 12 Tahun 2011;
Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
Undang-undang No. 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000; diubah Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003; diubah Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010; diubah Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru, Kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Pekaporan Penataan dan Pemerataan, Sanksi dan Jenis Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2016.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 53.20 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53.20, BD.2022/NO.53.20, LL KOTA PONTIANAK : 44 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat ( 1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintahan Daerah,menyatakan dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2020-2024
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; .Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022;
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruano Lingkup; Kedudukan Renstra Perangkat Daerah; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
3 Halaman dan 41 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini membahas mengenai pedoman pelaksanaan beserta dengan format perjanjian kinerja antara Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja dengan pembahasan terkait dengan waktu, indikator sasaran yang akan dituju.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
17 hal
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2008 Tahun 2008
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 09/PRT/M/2008,
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
