Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika RKPD Tahun 2020. Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2020 diuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
769 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 24 diubah;
2. Ketentuan Pasal 37 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018
29
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggunngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018.
pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yang telah diubah PP No 65 Th 2010; PP No 8 Th 2006; PP No 69 Th 2010; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 12 Th 2017; PP No 56 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perpes No 32; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 64 Th 2013; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 11 Th 2017; Permendagri No 33 Th 2017; Perda No 5 Th 2010; Perda No 9 Th 2017; Perda No 7 Th 2018; Perwal No 70 Th 2017; Perwal kota No 7 Th 2018.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati Blora
Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
By Lawa) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mendorong pencapaian
visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.
Soetijono Blora, Peraturan Bupati Blora Nomor 82
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R Soetijono Blora perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah
Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetijono Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Peraturan Internal Rumah Sakit
Bab IV Peraturan Internal Korporasi
Bab V Peraturan Internal Staf Medis
Bab VI Kerahasiaan Informasi Medis
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 86 Tahun 2016 dicabut.
70 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka dalam rangka menyesuaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, terhadap Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2016-2021 perlu diubah; ..
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 96) diubah sebagai beriku t:
1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah;
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2019
RENCANA - AKSI - DAERAH - PERLINDUNGAN - LANJUT - USIA - YANG - RESPONSIF GENDER
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, L.D.2019/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana
Aksi
Daerah
Perlındungan
Lanjut
Usıa
Yang Responsıf
Gender
ABSTRAK:
bahwa warga Negara Republik Indonesia yang sudah lanjut usia mempunyai hak yalg sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mereka daPat mewujudkan dan memiliki taraf hidup yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa sebagai salah satu upaya yar4i dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk memberikan perlindungan laljut usia 1lang Responsif Gender adalah melalui Rencana Aksi Daerah
UU No 28 Tahun 1959;UU No 13 Tahun 1998;UU No 39 Tahun 1999;UU No 33 Tahun 2004;UU No 11 Tahun 2OO9;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2004;Peraturan
Menteri
Negara
Pembertlayaan
Fereopuan
dan
Perlindunggn
Anak
Nomor
24
Tahun
2010;Perda No 1O Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018 - 2029
ABSTRAK:
bahwa visi Kabupaten Jepara adalah mewujudkan Jepara madani yang berkarakter maju dan berdaya saing;
bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jepara menuju Smart Regency diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk Masterplan Smart City Kabupaten Jepara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018-2029;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/ 12 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 ;
Peraturan Bupati ini mengenai pedoman pemerintah daerah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam mendukung pengembangan Smart City 2018 sampai dengan tahun 2029. Dalam hal tersebut mencakup Sistematika Masterplan Smart City yang berisi Visi Pengembangan Smart City, Strategi Pembangunan Smart City, Rencana Aksi Smart City Daerah, Peta Jalan Smart City.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan jaminan kepada anak usia dini untuk mendapatkan akses layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar, perlu adanya pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini; bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini merupakan kewenangan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini
Bab IV Pengelolaan Pendidikan Usia Dini
Bab V Pendirian dan Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini
Bab VI Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini
Bab VII Pelaporan
Bab VIII Peran Serta Masyarakat
Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
Bab X Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun 2020; bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Dana Tranfer ke Desa Kabupaten Wonosobo Nomor: 142/705/2019 tanggal 28 Novemner 2019, telah dilaksanakan penghitungan besaran Dana Transfer ke Desa Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana transfer ke desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
