Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD.2019/NO.66 LL Kota Pontianak : 21 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.130 Tahun 2018, Permenkeu No.187/PMK.07/2018, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kegiatan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Peraturan ini memiliki 13 halaman dan 8 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan . Bupati. tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemerintah Daerah melaksanakan AKIP setiap tahun, evaluasi menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik, Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah serta petunjuk pelaksanaan evaluasi AKIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Fisik
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah, perlu ada analisa standar belanja
Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja
Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5
Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur Analisa Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang merupakan
pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 66 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 637
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Th. 2008; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenkes No. 3 Th. 2020; Perda KKA No. 7 Th. 2016 stdd Perda No. 5 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan, pengangkatan dan pemberhentian RSUD Jemaja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018
17 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Pemeliharaan; Penggunaan Arsip Inaktif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
12 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 66 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, keserasian
dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung, perlu diatur mekanisme pengelolaannya; bahwa
seiring dengan berkembangnya sistim tata kelola kepemerintahan yang
diikuti dengan perubahan kebutuhan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengelolaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Analisis
Standar Belanja;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Analisis Standar
Belanja Fisik;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021; 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
39 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja ,
diubah dengan perubahan secara keseluruhan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
Peraturan Yang Diubah Perbup Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja
Jumlah Halaman: 4 HLM, Jumlah Lampiran: 97 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,
perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
bahwa Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tonai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur
dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non
Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa;
bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana telah
dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu
diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tonai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketentuan Pasal 6 diubah dan Ketentuan Pasal 7 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tonai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diubah.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
