Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 300 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Penataan Dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa Untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru Dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download file:

PERBUP Kab Gumas No 04 Th...r Baru Dan Pasar.pdf

perdagangan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/390

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Penataan Dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa Untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru Dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat serta penetapan tarif yang dapat meningkatkan penempatan ruko, toko, kios, los pasar baru dan pasar tradisional, sehingga diperlukan adanya perubahan dalam bentuk penurunan tarif besaran nilai sewa ruko, toke, kios, los pasar baru dan pasar tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Serta Besaran N ilai Sewa untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Adanya perubahan nomenklatur Dinas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/ PMK.06/ 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.06/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang serta Besaran Nilai Sewa untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 345) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang serta Besaran Nilai Sewa untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 345) diubah
32 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 114 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pemalang

Download file:

114.pdf

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD Tahun 2016/No.114

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu di atur petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Perizinan Bab IV Daftar Ulang, Perbahan Izin dan/atau Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Bab V Pengawasan dan Pengendalian Bab VI Sanksi Administrasi Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2010 dicabut.
22 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 51 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar tradisoanal

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Ciamis No. 15 Tahun 2013 tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisioanal

Download file:

51 PERBUP TOKO MODERN 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 24 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Nomor 24 Tahun 204.pdf

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

Menimbang : a. C b DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORA.IA UTARA, bahwa untuk menata pembangunan sesuar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dalam kawasan Kecamatan Tallunglipu; bahwa untuk mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan khususnya dalam Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang, Kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kawasan Pemerintahan baru dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan; bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan ruang secara efisien, berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu mengatur Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang, Kawasan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kawasan Pemerintahan baru dalam suatu perencanaan yang terarah dan terpadu dalam menata bangunan dan lingkungan sehingga mencapai sasaran yang tepat menuju ke arah kawasan bisnis-pariwisata dengan kekuatan pada pelestarian alam dan lingkungan budaya Toraja Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang Tipe C Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraia Utara
Mengingat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2O43); Undang - Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 4 Ta-hun 1997 tentang Penyandang Cacat (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undalg Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan l.embaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 terrtang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan anta-ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 \- Pemerintahal Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2l . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Talun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833]; 22^ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Talun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lO3); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20lO tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 No.9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.249); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembalgunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010 - 2O30 (Lembaran Daera} Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol0 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daera-h Kabupaten Tora.ia Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan DaeraI Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25).
MEMUTUSI(AN: MenetapKan:PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PASAR DAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan uru san pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingku ngan / kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancang€rn, rencarla investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan. 5. Lingkungan/ Kawasal Kota adalah Kawasan Perdagangan dan Jasa Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao. 6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Ihbupaten Toraja Utara adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan fungsi Kecamatan Rantepao dalam hubungan kota-kota di Kabupaten Toraja Utara, guna ruang da,lam kawasan Kecamatan Rantepao yang harus dilindungi dan dikembangkan, penetapan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan. 7. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakal sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam, dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan seca.ra tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 8. Tatz- Bangunan adalah susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunal secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. 9. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terbatas, batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/partai, jalan kereta api, rencana salurar, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi. 10. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah diukur dari sisi luar batas jalan ke dinding bangunan. 11. Kapling adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikal sesuatu bangunan. 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kapling/blok peruntukan. 13. Koefrsien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan anta-ra luas keseluruhal lantai bangunan gedung dan luas persil/kapling/ blok peruntukan. 14. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. 15. Peran serta masyarakat adalah Ssllagai aktifitas masyarakat yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II I.ANDASAN DASAR Bagian Kesatu Arah Pasal 2 RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu diarahkan untuk : a. memberikan panduan wujud struktural pemanfaatan ruang kota; b. memberikan pedoman kepada rencana teknik bidang tata bangunan yang memenuhi persya-ratan teknis keselamatan bangunan, tertib bangunan dan persya,ratan lingkungan; c. memberikan arahan arsitektur dalam perencanaan teknis rancang bangu nan; d. memberikan arahan lingkungan binaan pada kawasan rencana yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya dan daya dukung lingkungan; dan e. memberikan panduan pelaksanaan kegiatan fisik penataan bangunan. Bagiar Kedua Maksud Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan TallungliPu Pasal 3 Maksud penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah menghasilkan panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunal dan lingkungan di Kecamatan Tallunglipu sesuai dengan arahan pengembangan dan fungsi kawasan yang diemban. Bagian Ketiga Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu Pasal 4 Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah : a. pengendalian dalam penyelenggaraan penataan bargunart dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan; b. kriteria pemenuhan bagi persya-ratan tata bangunan dan lingkungan; c. arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di Kecamatan Tallunglipu melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik; d. perwujudan perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan e. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Bagran Keempat Sasaran Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu Pasal 5 Sasaran Penyusunan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu adalah: a. tersusunnya RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini di Kecamatan Tallunglipu; b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; c. melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung; d. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan / kawasan; e. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan / kawasan; f. menjamin implementasi pemba,ngunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyaralat dalam pengembargan lingkungan / kawasan yang berkelanjutan ; dan g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan karena dukungan dan rasa memiliki dari masyarakat sebagai efek positif pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTBL. Bagian Kelima Strategi Pengembalgan Pasal 6 (f) Strategi pengembangan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu merupakan langkah-langkah penataan bangunan dan lingkungan ke arah revitalisasi dengan implementasi yang seimbang antara kerangka pengembangan, pemanfaatan serta pelestarian baik lingkungan alam maupun budaya- (2) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diletakkan pada dasar pertimbangan sebagai berikut: a. menjaga aset bangunan-bangunan tua dengan arsitektur Tongkonan dengan menjaga kelestarian Pusaka Nusantara terdiri dari alam, lingkungan, dan budaya; b. mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada; c. menata dan menyiapkan kawasan pusat perdagangan Iokal yang dapat menampung kegiatan perdagangan kawasan dan regional Daerah; d. meningkatkan infrastruktur dasar kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; e. memperbaiki masalah lingkungan yang ada antara lain sampah, pengelolaan limbah, kelayakan kualitas air tanah, pengaliran dan penyerapan air hujan; dan f. menaikkan vitalitas kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ekonomi kawasan, peningkatan peran Kecamatan Tallunglipu yang berdampingan dan dipengaruhi oleh Kota Rantepao dalam sistem struktur kota-kota dalam daerah maupun anta-r kota di Sulawesi Selatan bAgian utara. (3) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan memfokuskan kawasan perencanaan ke dalam Bagran Wilayah Kawasan atau Sub Kawasan Kecamatan Tallunglipu, yaitu : a. Bagian Wilayah Sub Kawasan 1 adalah kawasan pusat perekonomian, yang terdiri dari kawasan Terminal, dan Kawasal Pasar Umum Bolu; b. Bagian wilayah Sub Kawasan 2 adalah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota, yalg terdiri dari kawasan pemerintahaa baru; c. Bagran Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota yang terdiri dari kawasan rumah sakit daerah baru; d. Bagian Wilayah Sub Kawasan 4 adalah kawasan konservasi budaya, yang terdiri dari kawasan tongkonan, kampung dan kawasan budaya Kecamatan Tallunglipu; dan e. Bagran Wilayah Sub Kawasan 5 adalah kawasan konservasi alam, yang terdiri dari potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang alam. BAB III KAWASAN DAN SUBSTANSI RENCANA Bagran Kesatu Kawasan Perencanaan dan Batas Wilayah Perencanaan Pasal 7 (1) RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Penumpang Tipe C Kecamatan Tallunglipu melingkupi wilayah administrasi Kecamatan Tallunglipu. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. kawasan tengah Daeral secara geografis terletak anta,ra 119"50' - 120'10' Bujur Timur serta berada pada Lintang 2"3O' - 3"25'Lintang Selatan; b. batas sebelah utara adalah Kecamatan Tikala dan Kecamatan Sesean; c. batas sebelah timur adalah Kecamatan Tondon; d. batas sebelah selatan adalah Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kesu; dan e. batas sebelah barat adalah Kecamatan Kapala Pitu. Bagral Kedua Calupan Wilayah Kelurahan Pasal 8 Wilayah Kecamatan Tallunglipu terdiri dari 7 (tujuh) lembang, sebagai berikut I a. Lembang Buntu TallungliPu; b. Lembang Rantepaku Tallunglipu; c. Lembang Tagari TallungliPu; d. kmbang Tallunglipu; e. l,embang Tallunglipu Matallo; f. Lembang Tampo Tallunglipu; dan g. kmbang Tantanan TallungliPu. Bagian Ketiga Dasar Pemilihan Kawasan Pasal 9 RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Ta-llunglipu melingkupi kawasan perancangan yang disepakati dengan dasar sebagai berikut : a. kawasan baru berkembang cepat yaitu kawasan pemerinta-han baru di Kelurahan Malango'; b. kawasan terbangun yaitu kawasan pasar tradisional, kawasan terminal dan kawasan pertokoan (strip niaga) ditepi Jln. Pasar Bolu dan Jln. Poros Pa-lopo fialaa arteri utama); c. kawasan dilestarikan yaitu kawasan sepanjalg tepi Sungai Sa'dal, sebagai area terbuka hijau; d. kawasan rawan bencana pengikisan oleh badan air yaitu permukiman sepanjang Sungai Sa'dan; dan/atau e. kawasan gabungan atau campuran dari keempat jenis kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau hurufd. Bagran Keempat Substansi Rencana Pasal lO Substansi RTBL Kawasan Pasar dan Kecamatan Tallunglipu meliputi : Terminal Tipe C a. struktur peruntukan lalan; b. intensitas pemanfaatan lahan; c. pembagian blok; d. penataan bangunan pada setiap blok; e. Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau; dan f. sistem sirkulasi dan jalur penghubung. BAB IV TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KECAMATAN TALLUNGLIPU Bagran Kesatu Struktur Peruntukan Lahan Pasal 11 Struktur peruntukan ffi1s1 56lagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a secara garis besar terdiri dari : a. Bagian Wilayah Sub Kawasan I ada-lah kawasan pasar dan terminal dengan struktur peruntukan lahan perdagangan dan jasa kepadatan tinggi; b. Bagian Wilayah Sub Kawasan 2 adalal:. kawasan lokasi pengendalian pengembangan, terdiri dari kawasan sekitar Malalgo, kawasan sekitar Jln. Poros Palopo fialan arteri utama) dan sekitar jalan ke lokasi rumah sakit; c. Bagian Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan konservasi budaya, yang terdiri dari area tongkonan dan sekitarnya; dan d. Bagiar Wilayah Sub Kawasan 4 z-daJa}r kawasan konservasi alam dan ruang terbuka, yang terdiri da-ri potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang alam. Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan l,ahan Pasal 12 Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 10 huruf b terbagi dalam 6 (enam) fungsi meliputi : a. fungsi pasar lokal dan regional, dan terminal dengan kepadatan bangunan sebesar 35o/o - 4Oo/o (tiga puluh lima perseratus sampai empat puluh perseratus); b. fungsi pusat komersia-l diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 7Oo/" - 8O% (tujuh puluh perseratus sampai delapan puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; c. fungsi komersial belum berkembang diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 50% - 707o (lima puluh perseratus sampai tujuh puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai. d. fungsi permukiman pada kampung wisata diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 4Oo/o - 50% (empat puluh perseratus sampai lima puluh perseratus) dengan ketinggial bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai. e. fungsi permukiman diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 2O/o - 4ff/o (dua puluh perseratus sampai empat puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; dan f. fungsi ruang terbuka dan sungai diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar O - 2Oo/o (nol sampai dua puluh perseratus). Bagian Ketiga Pembagian Blok Pasa.l 13 Pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal fO huruf c sesuai dengan strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari : a. Blok Kawasan Sekitar Terminal dan Pasar Bolu merupakan area pusat perekonomian; b. Blok Tepian Sungai Sa'dan merupakan area konservasi lingkungan, budaya, wisata, dan ruang publik; c. Blok Kawasan Pemerintahan Baru merupakan area pengendalian pengembangan Kecamatan TaJlunglipu dan Kota Rantepao yang akan dijadikan sebagai kawasan pemerintahan lagi Pemerintah Daerah; dan d. Blok Kawasan Rumah Sakit merupakan area pengendalian pengembangan Kecamatan Tallunglipu dan Kota Rantepao. Bagian Keempat Penataan Bangunan Pada Setiap Blok Pasal 14 (1) Penataan pada Blok Kawasan Sekitar Terminal dan Pasar Bolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi: a. pembangunan bangunan Pasar Bolu; b. pembalgunan bangunan terminal; c. pembuatan baru dan penataan kembali, jaringan drainase dan sanitasi; d. penyediaan proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sekitar pasar sebelum limbah dibuang ke sungai; e. penghijauan kawasar terminal, pasar lokal dan regional; f. pembangunan kios di kawasan terminal; g. perbaikan jalur pedestrian kawasan terminal dan pasar Bolu; h. pembuatan dan perbaikan jaringan drainase, jaringan jalan di kawasan terminal, pasar lokal dan regional; i. peningkatan kualitas sanitasi di area terminal dan Pasar Bolu; j. penataan kembali lansekap jalan di Terminal dan Pasar Bolu; dan k. pembuatan blok 2 patung di pertigaan Jl. Pasar Bolu dengan Jln. Poros Tallunglipu dan Jln. Poros Palopo. (21 Penataan pada Blok Tepian Sungai Sa'dan ss[agaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi : a- penataan sekitar sungai sebagai jalur hijau; b. penataan kawasan tepi sungai sebagai area pedestrian dan ruang terbuka; dan c. pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjalg obyek wisata baru di tepi Sungai Sa'dar Kecamatan Tallunglipu. (3) Penataan pada Blok Kawasan Pemerintahan Ba-ru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi: a- pematangan lahan di kawasan pemerintahan baru; dan b. penyediaan jaringan jalal akses dan infrastruktur dasar lainnya di kawasan pemerintahan baru. (4) Penataan pada Blok Kawasan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi : a. pematangan lahan di kawasan rumah sakit; dan b. penyediaan jaringan jalan akses dan infrastruktur dasar lainnya di kawasal rumah sakit. Bagian Kelima Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 15 Pengembangal Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf e, meliputi : a. Ruang Terbuka Publik dikembalgkan pada ruas Jln. Poros Palopo [ialan arteri utama) dan Jln. Pasar Bolu; dan b. Ruang Terbuka Hijau pada tepian Sungai Sa'dan. Bagian Keenam Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 16 Pengembangan ruang sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f melipuLi : a. ruas JIn. Poros Palopo yang berperan sebagai koridor penghubung antar kota dalam Daerah yang merupakan salah satu urat nadi perkembangan perekonomian Kecamatan Tallunglipu ; b c d ruas Jln. Pasar Bolu yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur dan ruang terbuka publik (public open spacesl; ruas Jln. Frans Karangan yang membentang ke arah barat sepanjang Sungai Sa'dan kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur; dan ruas Jln. Poros Sa'dan yang membentang pada tepi timur kawasan perencanaan yang juga berperan da-lam membentuk edges/ batas kawasan. BABV PENGENDALIAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KECAMATAN TALLUNGLIPU Bagran Kesatu Umum Pasai 17 (1) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan dilaksanakan melalui kewenangan perizinan. l2l Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengawasan; dan b. penertiban. (3) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Perizinan Pasal 18 (l) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan wajib melalui rekomendasi dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati. (21 Perizinan yang berkait langsung dengan tata bangunan dan lingkungan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha/ tempat u saha, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas/ Instansi teknis. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 19 (l) Pengawasan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi : a. pemantauan; b. pelaporan; dan c. evaluasi. (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau tindakan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat kesesuaian pemanfaatan bangunan dan lingkungan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupalan rangkuman hasil kegiatan pemantauan dari seluruh masukan atau temuan di lapangan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan usaha menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan bangunan dan lingkungan. Bagian Keempat Penertiban Pasal 20 ( 1) Penertiban tata bangunan dan lingkungal sebagai6211a dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mencakup pengenaan sanksi. (21 Pengenaan 561[5i s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan p€raturan perundang-undangan. BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 2 I Masyarakat dapat mengetahui rencana tata bangunan lingkungan melalui Berita Daerah, pengumuman atau penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Daerah. Pasal 22 (1) Masyarakat mempunyai hak untuk menikrnati malfaat dari pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penetapan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu. (21 Masyarakat mempunyai hal< untuk menikmati dan memanfaatkan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), yaitu manfaat ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 23 (l) Masyaralat mempunyai hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTBL Kawasan Pasar dan Terminal Tipe C Kecamatan Tallunglipu sekitarnya dan diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. (21 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimara dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan RTBL. Pasal 25 Peral serta masyaralat dapat berbentuk: a. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam kaitannya dengan pemanfaatan bangunan dan lingkungan; i b c penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatal dal atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi ruang terbuka hijau. Pasal 26 Tata cara pelaksanaan peran serta masya-rakat seperti sebagaimana yang dimalsud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Bupati, sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan dilakukan secara tertib sesuai dengan RTBL yang telah ditetapkan. BAB VII SANKSI Pasal 27 (U Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (1) dikenalan sanksi ad ministratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara atau pembekuan izin; dan atau c. pembatalan atau pencabutan izin. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi dan/ atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha/tempat usaha, dan/atau izin operasional yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. a BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€rng dapat mengetahuinya, memerinta-hkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Nomor 17 Tahun 2014.pdf

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2014/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar

ABSTRAK:

Bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola oleh UPTD Pasar perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU no. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres 112 Tahun 2007; Qanun Kab. Aceh Besar No. 17 tahun 2011; Qanun Kab. Aceh Besar No. 13 Tahun 2012; Perbup Aceh Besar No. 4 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Pemotongan dan Penyetoran Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2014.
25 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download file:

13.Peraturan Bupati Paser... Cadangan Pangan.pdf

pengelolaan-cadangan-pangan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2014/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, pengendaliaan tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras di Kabupaten Paser, maka perlu Pengaturan Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pembagian urusan Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392); 14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Paser Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah;
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2014.
8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 34 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penggunaan Dana Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download file:

PERBUP-NO-34-TAHUN-2013-T... SINTANG TA 2013.pdf

modal-bumd

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2013/NO.34, TBD No.34, LL KAB. SINTANG: 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) perqturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi daerah dijelaskan investasi pemerintahan daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya, dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah kabupaten sintang nomor 2 tahun 2013 tentang penambahan modal pemerintah daerah kabupaten sintang pada perusahaan daerah air minum kabupaten sintang dinyatakan nmaksud dilakukannya penambahan modal pemerintah kabupaten sintang adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum guna meningkatkan kinerja nya dalam mengembangkan perusahaan dan mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1962, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.16 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.1 Tahun 2008, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.52 Tahun 2012, Perda Kabupaten Tingkat II No.12 Tahun 1981, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2012, Perda Sintang No.13 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Penggunaan Dana Penyertaan Modal, Alokasi Penggunaan Dan Penyertaan Modal, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 2 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Pasar Desa

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Desa

Download file:

Perbup_13th2010_.pdf

PENGELOLAAN PASAR DESA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2013/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat den desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebaga pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa, dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan pasar desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa;
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kisten Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten laten Nomor 19 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Pasar Desa Kabupaten Klaten.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
32 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 41 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Nomor 41 Tahun 2012.pdf

TATA-CARA-PEMUNGUTAN-RETRIBUSI-PElAYANAN-PASAR

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2013/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangal Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\ 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Mengatur tentang Tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar, Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar tradisional / sederhana.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penetapan Kelas-Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download file:

Perbup-Nomor-28-Tahun-2012.pdf

KELAS PASAR TRADISIONAL

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2012/No.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kelas-Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa kelas pasar tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Pasar Kelas I, Pasar Kelas II, dan Pasar Kelas Ill; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Tradisional Kabupaten dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tentang penentuan kelas pasar tradisional Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas-Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pubalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pubalingga Nomor 13 Tahun 2010; eraturan Daerah Kabupaten Pubalingga Nomor 07 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Kelas-Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2012.
3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.