Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.993 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 76.B Tahun 2023

Peta Batas Desa Se-Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta

Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 76.D Tahun 2023

Peta Batas Desa Se-Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 76.F Tahun 2023

Peta Batas Desa Se-Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 22/2023 Tahun 2023

Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun

Desa

Download :
Perbup Nomor 22 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22/2023, BD 2023 (22)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun

ABSTRAK:

a. dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan b. data profil desa dan kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 TAhun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; Permendagri No.12 Tahun 2007, Permendagri No.20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 2.1 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan Di Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015

APBD Desa

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2.1, BD.2015/NO.2.1, TBD No.2.1, LL kota Pontianak: 11 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan Di Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak Tahun angaran 2015, perlu disusun Alokasi Dana Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 73 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2008, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Kepmensos No. 146/HUK/2013, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2014, Perwali No. 56 Tahun 2014, Perwali No. 59 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Prinsip Pengelolaan, Ruang Lingkup, Sumber ADK Kelurahan, Struktur Atau Komposisi ADK Kelurahan, Pejabat Pengelola Keuangan ADK Kelurahan, Mekanisme Penatausahaan, Penggunaan Dan Penyususnan Laporan Pertanggungjawaban ADK Kelurahan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Dan Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
11 halaman, 2 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 48.1.1 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.2 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kuwu Antar Waktu

Desa

Download :
5016-PERBUP NOMOR 48.1.1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Dicabut sebagian dengan :

PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
lampiran huruf H

Diubah dengan :

PMK No. 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

Mencabut :

PMK No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
PMK No. 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Mencabut sebagian :

PMK No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14

Download :
222_PMK.07_2020_opt.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 76.G Tahun 2023

Peta Batas Desa Se-Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

Desa

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.07/2017

Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

APBN Desa

Download :
PMK Nomor 226 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 28A Tahun 2015

Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari APBD

Desa

Abstrak

Desa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28A, BD No 28A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari APBD

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan pedoman yang mengikat.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; 5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 12); 6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 26).
Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.