PEDOMAN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN/PENUTUPAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2009/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Pasal 17, 18,
19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31
Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31) maka perlu adanya Pedoman
Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan
&• dan Perubahan Status Satuan Pendidikan; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dari ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991;
Undang-undang Nornpr 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman pendirian, penambahan, penggabungan, penghapusan/penutupan dan perubahan status satuan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2009.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit, sepanjang mengatur pelayanan fisioterapi
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 517/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Majene
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar, pemerintah kabupaten perlu menjamin tersedianya
pendidik dan tenaga kependidikan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota, perlu penyelenggaraan pendidikan oleh
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan
kompetensi yang dibutuhkan;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 Peraturan
Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014, dipandang
perlu menyusun pedoman Pengangkatan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Honorer;
d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b
dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Honorer pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Majene.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004
tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen;
6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pengawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjamin Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru;
17. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan
Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dam Penyelenggaraan Pendidikan.
Pedoman dalam pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer berupa ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme dan prosedur pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara, kepentingan Pemerintah Daerah serta hak-hak keperdataan rakyat diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar Kearsiapan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brito Kuala, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pengelolaan Arsip Vital;
Sumber Daya Manusia;dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 65 Tahun 2014
TA 2019-BERAU-MASUKAN-BIAYA-STANDAR-PERUBAHAN KEDUA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil kesepakatan Tim dan Usulan Perangkat Daerah maka perlu merubah Perbup Berau No.50 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Berau
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PMK No.49 Tahun 2017; Perbup Berau No.31 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah pada lampiran angka 1 dan angka 2 dala Perbup No.50 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.50 Tahun 2018
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Perumahan, Dan bahwa sehubungan adanya substansi materi yang belum terakomodir sesuai peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016,
Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Pemanfaatan, Proses dan Mekanisme, Persyaratan Pengajuan Rencana Tapak (SITE PLAN), Perubahan Rencana Tapak (SITE PLAN), Jangka Waktu Rekomendasi dan Pengesahan Rencana Tapak (SITE PLAN), Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 65 Tahun 2018
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2018/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
ABSTRAK:
untuk tertib dan efisiennya proses administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba; dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
JENIS NASKAH DINAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
153
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 65 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pati No. 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten pati Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya substansi yang belum
diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka perlu
dilakukan penyesuaian.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : UU No 13 Tahun 29150; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 11 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 11 Tahun 2019; Perbup Pati No 45 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pati No 58 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati inii diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Perbup Pati No 45 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2020 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai
berikut:
1. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (5a) dan (5b),
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 dihapus dan ayat (4) Pasal 62
diubah,
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 64 diubah,
4. Ketentuan Pasal 67 diubah,
5. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni
BAB VIIIA
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
