PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN REALISASI PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/No. 771
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program unggulan dan untuk melaksanakan percepatan pelaksnaan ptogram unggulan Kabupaten Boalemo perlu dilakukan Monitoring dan koordinasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi, Pelaporan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 29 Tahun 2019
BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYAKIT MENULAR BAGI TENAGA KERJA ASING
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 324
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan Penyakit Menular Bagi Tenaga Kerja Asing Dalam Wilayah Kabupaten Konawe
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Deerah - Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pemeriksaan kesehatan dan Penyakit Menular
bagi Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Konawe, perlu
adanya Pemeriksaan Kesehatan dan besaran biaya
Pemeriksaan;
b. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan
sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka ditunjuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe sesuai tugas dan
fungsinya untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu di tetapkan
dengan peraturan Bupati tentang Pemeriksaan
kesehatan dan Penyakit Menular bagi Tenaga Kerja Asing
Dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
1822);
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3722);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Lembbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1966 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1966 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ( lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan tenaga Kerja Pendamping
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 162);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara penggunaan
Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1565);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun
2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyakit
Menular Bagi Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Konawe
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018
Nomor 224);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501/MENKES/PER/X /2010 Tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang penanggulangan penyekit Menular (Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2019
PERBUP Kab. Majalengka No. 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
Diubah dengan
PERBUP Kab. Majalengka No. 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan
mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga,
pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan
kualitas generasi yang akan datang;
b. bahwa kebutuhan rumah tinggal bagi Pegawai Negeri Sipil
lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya
terpenuhi sehingga perlu didukung dengan penyediaan
rumah susun sederhana sewa yang representatif bagi
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah Kabupaten
Mamasa;
c. bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang
telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa
perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya agar berdaya
guna dan mencapai target sasarannya;
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5252);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5883);
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan
Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 22).
Peraturan ini mengatur tentang kriteria pegawai yang dapat menghuni Rusunawa serta pengelolaan rusunawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa aparatur yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps aparatur sipil negara, termasuk kode etik dan kode perilakunya;
b. bahwa kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara merupakan pedoman terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan ini mengatur tentang Nilai-nilai dasar dan kode etik yang wajib dimiliki dan dan dilaksanakan oleh ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
-
-
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pelimpahan Sebagian Kewenangan;
4. Jenis Kewenangan;
5. Kriteria;
6. Pendanaan Dan Sumber Daya;
7. Pembinaan Dan Pengawasan;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 27 Tahun 2019
ROAD MAPREFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2022
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 - 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan
Nomor 37 Tahun 2013 , serta da!am rangka memberikan arah
pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif,
efisien, terukur, konsisten , dan berkelanjutan perlu disusun
Road Map Reformasi Birokrasi
UU No.6 Tahun 1991, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2010, PermenPAN&RB No.37 Tahun 2013, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.11 Tahun 2018, PERDA No.1 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasj
Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018 - 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Halaman 223
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak, diperlukan data yang akurat, update, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses secara luas, yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta; bahwa untuk terwujudnya data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup, kelembagaan, kompilasi data IGT, integrasi data IGT, sinkronisasi IGT, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah serta untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
4. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 12 diubah, angka 13 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b diubah;
3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2);
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6);
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah;
7. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3);
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah;
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah;
10. Ketentuan Pasal 20 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2019
RUMAH TANGGA-SAMPAH-PENGELOLAAN-DAERAH-STRATEGI-KEBIJAKAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perpres No.97 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (5) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda Kab. Kukar No.4 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (8) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.81 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2017; Permen LHK No.P.10 Tahun 2018; Perda Kab. Kukar No.4 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Arah Jakstrada; Penyelenggaraan Jakstrada; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
40 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
