Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 446 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 447 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011
Penanaman Modal dan InvestasiPangan, Pertanian dan PeternakanDesa
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 988 Tahun 2011 tentang Penarikan Kembali Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 607, BD.2011/No.26 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar penyaluran dana pinjaman modal usaha kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 671 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 671, BD.2010/No.38 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan dan memperlancar terselenggaranya pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu mengatur pengelolaan kekayaan Desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2010.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 850 Tahun 2007
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 7 Tahun 2012 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 850 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 7 Tahun 2012 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 850 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
PERUBAHAN-PETUNJUK-PENCALONAN-PENGANGKATAN-PEMBERHENTIAN-PERANGKAT DESA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 850, BD.2007/No.30 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja, peningkatan kinerja serta pelayanan kepada
masyarakat, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007.
Peraturan ini memuat perubahan diantara BAB XI dan BAB XII disisipi 1 (satu) BAB dan 1 (satu)
Pasal yakni BAB XI A Pasal 29 A tentang ketentuan alih tugas perangkat desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 928 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 928, BD.2007/No.34 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Administrasi Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, dipandang perlu diatur Pedoman Administrasi Badan Permusyawaratan Desa; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006.
Peraturan ini memuat bentuk administrasi BPD;pembinaan dan pengawasan terkait BPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2007.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 962 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 962, BD.2011/No.51 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan sidang-sidang dalam rangka membahas peraturan desa dan programprogram pembangunan dan kemasyarakatan bersama dengan Pemerintah Desa, maka perlu membentuk pedoman yang memadahi; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan peraturan pelaksanaan dalam wujud Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2007
Peraturan ini memuat Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 988 Tahun 2011
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 607 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penarikan Kembali Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan belum berlaku mengingat
secara hukum Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
607 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa
Kabupaten Banjarnegara, dan pada perjalanannya
berkaitan dengan Dana Pemberdayaan Lumbung
Pangan Masyarakat Desa sejak Tahun 2004 sudah
tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Banjarnegara, sehingga pengaturan yang berkaitan
dengan hal tersebut perlu ditarik kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut huruf a di atas, dipandang perlu Menarik
Kembali Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa
Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6.A Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.A, LEMBARAN LEPAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, dalam upaya optimalisasi dan percepatan penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa
dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu diubah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI II PASAL; MERUBAH DAN MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
1.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah;
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah;
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A;
4.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
TIDAK ADA
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
