Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

Menemukan 19.459 peraturan dalam 0,075 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 47 Tahun 2018

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

Perbub Nomor 47 Tahun 2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 47 Tahun 2018

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO 47 TAHUN 2018 T...UN ANGGARAN 2019.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 47 Tahun 2018

JENIS USAHA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Peraturan Bupati Kuningan...AB KUNINGAN)0001.pdf

bumd

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2018/47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JENIS USAHA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK:

bahwa jenis-jenis usaha perusahaan Daerha Aneka Usaha telah ditetapkan pasal 10 peraturan Daerah Kabupaten kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka usaha Kabupaten Kuningan, Dan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah dimaksud perlu diatur lebih lanjut berkenaan dengan jenis usaha perusahaan daerah aneka usaha kabupaten, Sehingga berdasarkan pertimbangan guna kelancaran usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Jenis Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT,140/7/2008, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010.
Ketentuan Umum, Kedudukan dan Jenis Usaha, Perincian Jenis Usaha, dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
8 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERBUP 47 2018 KAB CIREBON.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Mencabut

Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya

Download file:

permenpan no 47 tahun 2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 47 Tahun 2018

Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBU NO. 47 TAHUN 2018 TTG UKS.pdf

PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2018/No.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar Peserta Didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselengarakan usaha kesehatan di setiap Sekolah/Madrasah di Kabupaten Luwu; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 6/X/pb/2014, Nomor : 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor : 81 tentang Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu ditindaklanjuti pada tingkat Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6/X/PB/2004, Nomor: 73 Tahun 2004, Nomor : 41 Tahun 2004, dan Nomor : 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 11. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SASARAN DAN TUJUAN BAB III LINGKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN UKS/M BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH BAB V TP UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M BAB VI LOMBA/ KOMPETISI UKS /M BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 47
14 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 47 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERWALI MAKASSAR NOMOR 47 TH 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAL!KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD.2018

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan mcrupakan salah saiu urusan kewenangan pcmcrintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pcmerintah Kabupatcn/Kota sehingga Pcmcrintah Kabupatcn/l(ota bcrtanggung jawab sepenuhnya dalam pcnyclenggaraan pcmbangunan kcsehatan untuk meningkatkan dcrajat kcschatan di Kota Makassar; b, bahwa untuk mclaksanakan Peraturan Pemcrintah Nornor 23 'J'ahun 2005 ientang Pengclolaan Kcuangan Badan Layanan Umum dan Pcraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 61 1'ahu,, 2007 tcntang Pcdornan Teknis Pcngclolaan Bada n Laya nn n Umum Ducr-ab , rnc ka pcrlu mcnyusun Pola 'l'ata Kelola bagi Rumah Sakit Umum Dacrah Kola Makassar; berdasarkan pcrtimbangan scbagairnana dimaksud pada hurur a dan huruf b, pcrlu menctapkan Perubahan Alas Pcraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Len Lang Pcraluran Pola Ta La Kelola (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Dacrah Kata Makassar
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia Ta huri 1945; 2. Undang undang Nomor 29 Tahun 1959 icruang pcmbcnLukan !Jacrah-Daerah Tk. 11 di Sulawesi {Lcmbaga Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 'l'amba han lcmbarau Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); • 3. Undang Undang Nomor 17 1'ahun 2003 tcrnang Kcuangan Negara (Lcmbaga Negara Rcpublik lncioncsia Ta h uri 20C):3 Nurnor 47, ·rambahan Lcmberan Negara Rcpublik Indonesia vomor 4286); 4. Undang-undang nomor Tahun 2004 ientang pcrbcndaharan Negara {Lcmbaga Negara Rcpublik Indoru-sla Tahun 2004 Nomor 5, ·rambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncaia Nomor 4355); 5. Unda ng- Ur'ltl,tng xomor 29 Tahun 2()04 ltnwng Prakwk Kcdoktcran (l.cmbaga Negara Rcpublik Indonesia Ta h uri 2004 Nomor 116, ·rambahan Lembaran Negara Rcpu blik ! ndoncsia Nomor 44 31); 6. undang Undang xcmor 33 1'ahun 2004 tcmang Pcrimbangan hcuangan Amara Pcmcrintah Pusat dan Pcmcrintahan Oacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor '1438); 7. Undang U11<l:111g \lornor 25 Tahun 2009 Lcnta11g Pcluyanan Pubhk [l.embaran Negara Rcpublik Indonesia 'l'ahun 2009 'cornor l 12, Tarnbahan Lcrnba ra n Negara RCflUOliK Indcn.csia i\'ornor 5038); 8. Unc.iang·U11d�11114 '.\'omor 36 1'a11ur1 2009 u-ntang Keschatan [Lc-mba rari Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Xornor J,1.,;, Tarnbahau Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5063); Y. Undung Undang Nornor 44 'l'ahun 2009 icntang Rumah Sakit (Lcmbara •1 :\1cg,:1ra Rcpublik I ndoncsia Tahun 2ouq 'corner l.;,3, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia i\ 10 111or 5072); lO.U11d,1r1g Urtdang Nomor 12 "rahun 2011 tcruang Pcmbcru ukan Peru turan Pcr-undang Undangan [l.cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 I I Nomor 82. Tambahan l ... cmbaran Negara Rcpublik tndoncs.a Nornor 52:34); 11. Undnng Un<.ldr1g vomor 5 Tahun 2014 teruang Aparatur Sipil �,·gnra [l.c.nbaran Negara Rcpublik Indonesia 'rahur- 2.{) \:1;1::<>r 1-1 61 Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik l ndc.nc si.i Nornor 5494); . .. 12. Undang-Undarig Nomor 23 Tahun 2014 Len tang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik lrtdonesia 'J'ahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587); scbagairnana Lelah diubah dcngan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 ten Lang Perubahan Kcdua Atas Unciang Undang Nornor 23 Tahun 2014 tcntang Pcrncrintahan l)acrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2015 Nomor 58, 'I'ambahan Lernbara n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 13. Undang-Undang Nomor 30 'fahun 2014 tcntang Adrrunisu-ast Pcrncriruahan (Lembaran Negara Rcpublik rndoneaia 'J'ahun 2014 Nomor 292, Tarnba hari Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5601 ); 14. Pcraturan Pcmcrimah Nomor 51 Tahun 1971 temang Pcrubahan Batas batas Dacrah Kotarnadya Makassar dan Ka bupaicn- Ka bu paten Maros dan Pangkajcnc dan Kcpulauan dalam Li11gk1.111ga11 Dacrah Provinsi Sulawesi Sclatan (Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, 'l'ambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2970); 15. Pcraruran Pcmcrtn tah Nomor 86 ·rahun 1999 tcmang Pcruba han Nama Kola Ujung Pandang mcnjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Sclatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19:3; 1(). Pcrururan Pcrncrm tah Nornor 23 ·rahun 2005 tcruang Pcngclolaan Kcuangan Badan Layanan Um um (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 'I'ahun 2005 Nomor 48, ·rambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Iudoncaia Numor 4502}; )'ang tclah diubah Pp N1J 74/2012 u-ntang Pcrubahan atas PP 'omor 23/2005 Teruang Pcngclolaan Keuangan Sadan LayananUmum/ 171/2012 Tambahan Lem bar Negara RI Nomor 5340; t 17. Pcra u ran Pcmcr.ruah Nomor 58 'J'ahun 2005 tcntang Pcngclolaan Kcuangan Daerah [tcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan I. .. cmbaran vegara Republik Indonesia Nomor 4578}; 18. Pcraturan Pc-mcrintah Nomor 65 Tahun 2005 teruang Pcdoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan Minimal (Lernbaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4502) 19. Pcraturan Pcrncriruah Nomor 79 Tahun 2005 ieruang Pcdornan Pcrnbinaan dan Pcngawesan atas Pcnyclenggaruan Pcmerlntah Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Ta.mba ha n Lcmbaran Ncgnra Rcpublik Indonesia Nomor 4593); 20. r'craruran Pcmcrinta h Nomor 8 1'ahun 2006 tentang Laporan Kcuungan dan Kincrja Instansi Pcmerintah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tarnbahan l.cmbaran Negara Republik J\ Jndoncsia 1 omor 4614); 21. Pcraturan Prcsidcn Repoblik Indonesia Nomor 77 ·rahun 2015, tcntang Pcdoman Organisasi Rumah Sakit; 22. Pcr-aruran Mcnu-ri Dulam Negeri Nomor 6 Ta nun 2007 tcntang Pc:tunjuk Tcknis Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar 1>cJ;1�anun Minimal; 23. Pcraruran Men tcri Dalarn Negcri Nomor 59 Tahun 2007 tcmang Pcdornari Pcngclolaan Kcuangan Daerah; 24. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomcr 61 Tal'ruri 2007 tcntong Pcdornan 'f'chknis Pcngclolaan Kcuangan Badan Layanan Umum l)acrah; 25. Pcraruran Mcntcri Kcsehatan Nomor 755/ M ENKES/ Pl-:R/ IV/ 20 J J ten tang Penyclcnggaraan l(omitc Mcdik di Rumn.h Sakil; 26. Pcraturan Mcntcri Kcschatan Republik Indonesia Nomor : 49 'J'ahun 2013 ten tang, Komite Kcpcrawatan Ru mah Sakit.; 27.Pcraturan Mcntcri Kcschutan Republik Indonesia Nomor 56 Ta hun 2()14 tentang, Klasifikasi Pcrizinan dan Rumah Sakit; 28.Pcraturan Mcntcri Kcschatan Rcpublik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tcntang, Kewajiban Rumah Sakit dan Kcwajiban Pasicn: 29. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor I 1'ahun 2014 tcnrang Pcmbcntukan Prociuk I Iukurn Daerah (Berita Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 30.Pcraturan Mcntcri Kcschatan Republik Indonesia Nomor f>4 1'ahun 2015 tcntang, Organisasi dan Lala kcrja kcmrnu-riun kcschutan: J 3 .Pcra rurun Mentcri Kesehaian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 ten tang Standar Pclaya nan Kefarmasian di Rumah Sakit. 32.i>craturan Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcrnbcntukan dan susunan Organisasi Pcrangkat Daerah Kata Makassar (Lembaran Dacrah J<c>tu �nkassar l\'omor 8 tahun 2016); 33.Kcputusan Walikota Makassar Nomor YOO/ 1586/Kl,P/Xll/2014 tentang Pcncrapan Pola Pcngclolaan Kcuangan Sadan L .. ayanan Umum Dacrah (PPK f!LUD) Rumah sakit Umum Dacrah Kota Makassar;
Pasal I Pasal 1 Pasal 13 Pasal 32 Pasal 35 Pasal 99 Pasal 119 Pasal 119 a Pasal 119 b Pasal 119 c Pasal 119 d Pasal 119 e Pasal 119 f Pasal II

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR : 47 TAHUN 2018
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 47 Tahun 2018

Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2019

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 47 TAHUN 2018 Waktobi.pdf

perjalanan-dinas

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa guna mendukung pelaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan nyata serta memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu diatur standar biaya perjalanan dinas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS BAB IV PERJALANAN DINAS BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
26 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 47 Tahun 2018

Perubahan Kedua atas Perwako No. 65 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok TA 2018

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan Kedua atas Perwako No. 65 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok TA 2018

Download file:

PERWAKO THN 2018 NO. 47.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Download file:

PERBUP NOMOR 47 TAHUN 201...TATA KERJA SETDA.pdf

PERUBAHAN-KETIGA-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-32-TAHUN-2016-TENTANG-KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA-KERJA-SEKRETARIAT-DAERAH-SEKRETARIAT-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH-DAN-INSPEKTORAT-DAERAH-KABUPATEN-OGAN-KOMERING-ULU-TIMUR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2018/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menata Organisasi Perangkat Daerah dan Struktur Organisasinya sesuai dengan kebutuhan daerah; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa perubahan sebagaimana dimaksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.37 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No. 32 Tahun 2016 sebagaima telah diubah terakhir dengan Perbup No.13 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , diubah sebagai berikut : Ketentuan pada Pasal 5 diubah, ketentuan pada Pasal 8 diubah, ketentuan Pasal 12 diubah, ketentuan Pasal 14 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
6 hlm, Lampiran : 1hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.