anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bone bolango tahun anggaran 2006
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2006/No.25 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TA 2006
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai dengan arah dan kebijakan umum serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah di sepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 Januari 2006.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga Dan Permukiman
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2006/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga Dan Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Eselon
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan
Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk lebih tertib,
demokratis, profesional, akuntabel dan transparan serta
meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tata kerja lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2006.
Mencabut :
a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Kabupaten Karanganyar .
b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Badan Perwakilan Desa.
21 Halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 25, kemendagri.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dengan sistem anggaran kinerja, setiap program, kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah perlu dinilai kewajarannya dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB); bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Analisa Belanja (SAB) dengan Perwal Magelang;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Analisa Belanja yang merupakan yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja setiap
program dan kegiatan yang akan dilak.sanakan oleh seuap Saruan Kerja
Perangkat Daerah dalam I (satu) tahuo anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2006.
3 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2006 - 2015
ABSTRAK:
bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum
Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi
Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota
Kecamatan Suradadi Tahun 1993/1994
-
2012/2013 telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 7 Tahun 1995 yang telah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/475/1997 tanggal 21 Oktober
1997 dan telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Tahun 1997 Nomor 27 ; bahwa dengan adanya perubahan sesuai
dengan perkembangan di Ibukota Kecamatan
Suradadi Kabupaten Tegal, maka perlu
mengatur dan menetapkan kembali Rencana
Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman
Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota
Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten
Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi
Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun
2006-2015 ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tegal Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14
Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud, tujuan, sasaran dan fungsi RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK IKK, kedudukan dan wilayah perencanaan, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK IKK suradadi, jangka waktu perencanaan dan peninjauan kembali RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK IKK suradadi, pentahapan pelaksanaan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK IKK suradadi, wewenang penetapan ruang kota, ketentuan pidana dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2006.
Peraruran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1995 dicabut.
27 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
sebagai pelaksanaan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, maka perlu untuk menjabarkan Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud; untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006 yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.34 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2001; UU No.1 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.106 Tahun 2000; PP No.39 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2002; Perda NO.27 Tahun 2000; Perda No.2 Tahun 2005.
Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2005 sebagai berikut: Pendapatan: Rp. 3.178.827.064.753,89; Belanja: Rp.2.691.188.526.602,56 , Surplus: Rp. 487.638.538.151,33 ; Pembiayaan: a. Penerimaan: Rp. 48.038.553.554,15 , bertambah: Rp.16.390.305.124,15; b. Pengeluaran Rp.0
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 26 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kab tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal No 25 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kab Tegal Tahu 2004 No 42 B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tegal No 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak tetap Pemerintah Kab Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2005 No 2); bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Tegal saat ini, maka perlu mengatur kembali honorarium PTT Pemerintah Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perubahan Ketiga Perbup Tegal No 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak tetap Pemerintah Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 28 Tahun 1999; UU No 43 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 16 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 18 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 14 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2006; Kepbup Tegal No 25 Tahun 2004; Perbup Tegal No 2 Tahun 2005; Perbup Tegal No 17 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2006.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
