Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dalam rangka
mewujudkan pelaksanaan penilaian risiko yang terukur dalam
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu mengatur
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Buton Selatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton Selatan;
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO BAB IV
PENGELOLAAN RISIKO BAB V
PELAPORAN BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
69 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 63 Tahun 2021
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021 di
Kabupaten Lampung perlu menetapkan Standar Harga Satuan
Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2021
UU No.28 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permenkeu No.199/PMK.07/2017 Tahun 2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permenkeu No.222/PMK.07/2020 Tahun 2020, PERDA No.9 Tahun 2016, PERDA No.10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Biaya
Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2021.
Halaman 34
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019
Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2017/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud
ABSTRAK:
bahwa untuk menyempurnakan tata cara amortisasi barang milik daerah berupa aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (4); ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (5); perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud diubah.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 63 Tahun 2020
PERWALI Kota Depok No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Mengubah :
PERWALI Kota Depok No. 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi
kebiasaan baru di Kota Depok dan untuk lebih
menerapkan perilaku hidup bersih sehat dalam rangka
pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai tatanan
kehidupan baru, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi
Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan,
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka
penyesuaian terhadap pelaksanaan persiapan adaptasi
kebiasaan baru dalam masa transisi, maka perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi
Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan,
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan atas peraturan wali kota nomor 59 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional pra adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pengendalian corona virus disease 2019
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penanganan Keadaan Darurat
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penanganan keadaan darurat
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka perlu diatur prosedur tetap
penanganannya
18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1991, UU No.24 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2008 , PP No. 22 Tahun 2008 , PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2018, Permendegri No.77 Tahun 2020, PERDA No.15 Tahun 2018, PERDA No. 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Prosedur Tetap
Penanganan Keadaan Darurat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti Pasal 28 ayat (4) pada Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelayanan Publik, diperlukan pengaturan pedoman
penyusunan standar pelayanan; bahwa guna mendorong dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap Penyelenggara, diperlukan
pedoman penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa guna memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik bagi Organisasi Penyelenggara yang terdiri dari Perangkat Daerah, BUMD, dan Swasta, diperlukan
pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah;
ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, Ketentuan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik sebagai Bentuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Inovasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015 dicabut.
24 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD.2020/NO.63 LL Kota Pontianak : 159 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka penyusunan anggaran pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisa standar belanja dan standar satuan harga;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permenpupr Nomor 28/PRT/M/2016, Permendagri No.64 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, ASB, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 153 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Tata Tanam Musim tanam Oktober-Maret Tahun 2019/2020 dan Musim Tanam April-September Tahun 2020 Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa air dan tanah beserta bahan mineral yang terkandung di dalamnya adalah salah satu kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta untuk mensukseskan usaha pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya, perlu adanya pedoman pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam yang teratur dan terarah.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Inpres No. 1 Tahun 1959; Inpres No. 3 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam Oktober-Maret Tahun 2019/2020 dan Musim Tanam April-September Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Waktu dan Jenis Tanaman, Sistem Pembagian Air, Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
54 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, Uu No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, Uu No.15 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Pp No.12 Tahun 2019, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendagri No.119 Tahun 2019, Perda Kabupaten Sambas No.3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Pelaksanaan ADD; Pengalokasian, Penghitungan dan Penggunaan ADD; Penyaluran ADD; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
19 HAL
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
