Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 22.122 peraturan dalam 0,099 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Download file:

PERBUP NO 13 TAHUN 2022 t... Gorontalo Utara.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/No. 501

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk penyesuaian dan penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Satuan Polisi Pramong Praja dan kebakaran, Badan Keuangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Staf Ahli, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Peraturan ini mencabut Perbup Gorontalo Utara No. 19 Tahun 2019; Perbup Gorontalo Utara No. 20 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 22 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 24 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 25 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 27 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 28 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 29 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 30 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 31 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 32 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 33 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 34 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 35 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 36 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 37 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 38 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 39 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 40 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 41 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 43 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 44 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 45 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 46 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 47 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No. 48 Tahun 2016;
terdiri dari 380 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 44 Tahun 2O2A tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur

Download file:

Perbup Barito Timur No.13...ten Barito Timur.pdf

Struktur Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/No.116

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Penda5zagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
a. Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; b. Tugas, fungsi dan uraian tugas; c. Kelompok jabatan; d. Kepegawaian dan eselon; e. Tata kerja dan laporan; dan f. Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

perbupno.13tahun2022.pdf

bagian hasil pajak-retribusi daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81, 95, 96, dan 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemberian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan Otonomi Pekon dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan Pekon berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana dan juga kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

13.pdf

perizinan - penanaman modal - standart/pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 666

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

ABSTRAK:

a.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan penyelesaian perizinan dan perizinan non usaha berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka Peraturan Bupati Rejang I.ebong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong perlu diganti untuk disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Standar Operasional I+osedur Penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Ffropinsi Bengkulu (I,embaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Talnbahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Ifmbaran Negara Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (I,embaran Negara Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (I.embaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (I,embaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan I+embaran Negara Nomor 6215) ; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Ijebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 133)
STANDAR OPERASIONAL PROSBDUR PELAYANAN; JENIS-JENIS PERIZINAN; PERIZINAN NON USAHA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
64

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018

Download file:

20220615072301_6._DPUPR.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. WONOSOBO

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

a. dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah tidak sesuai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organiasasi; Tugas dan Fungsi; UPTD; Jabatan; Tata Kerja; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Mars Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Peraturan Bupati Pesisir ...tang Mars Daerah.pdf

mars daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mars Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menujukkan jati diri dan menanamkan serta meningkatkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Pesisir Barat perlu menunjukan identitas daerah yang diwujudkan dalam bentuk Mars Daerah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
Asas Mars Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mars Daerah Berkedudukan sebagai tanda identitas daerah. Mars Daerah Berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagu Mars Daerah adalah menjadi hak milik sepenuhnya Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO 13 TAHUN 2022.pdf

aPBD - PERGESERAN - TATA CARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. No. 2022/13, LL KAB. KEP. ARU : 7 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN STAF AHLI KEPALA DESA

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

PERBUP NO 13 TAHUN 2022 STAF AHLI PILKADES.pdf

PEMBENTUKAN STAF

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN STAF AHLI KEPALA DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk memaksimalkan kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pada bidang pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk Staf Ahli Kepala Desa di setiap desa Kabupaten Pulau Morotai; bahwa untuk memulihkan kembali kondisi sosial masyarakat yang terpecah akibat Pemilihan Kepala Desa, maka perlumemberikan jabatan kepada para Calon Kepala Desa yang berada pada urutan kedua pada saat pemilihan Kepala Desa sebagai Staf Ahli guna membangun kembali rasa kebersamaan dan kekeluargaan di desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Ahli Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
(1) Jumlah Staf Ahli Kepala Desa setiap desa 1 (satu) orang yang berdomisili dan memiliki KTP di desa tempat bertugas. (2) Staf Ahli Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2022.
5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2021

Download file:

Perbup Grbg 13_2022.pdf

analisis standar belanja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Analisis Standar Belanja Bab III Tata Cara Penggunaan Analisis Standar Belanja Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2021 dicabut.
21 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO. 13 TAHUN 2022.pdf

perubahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupa.ten Wakatobi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan clan Analisis Behan Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupa.ten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757}; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5) diubah pada Pasal 1 setelah poin 3 ditambah poin 3A, setelah poin 8 ditambah poin 8A, 8B, 8C dan 80 dan setelah poin 10 ditambah poin 10A, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT