Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSBDUR PELAYANAN; JENIS-JENIS PERIZINAN; PERIZINAN NON USAHA

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2022 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

25 April 2022

Tanggal Pengundangan

25 April 2022

Tanggal Berlaku

25 April 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 666

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 904 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

13.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perizinan - penanaman modal - standart/pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 666
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
ABSTRAK:	a.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan penyelesaian perizinan dan perizinan non usaha berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka Peraturan Bupati Rejang I.ebong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong perlu diganti untuk disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Standar Operasional I+osedur Penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong. 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Ffropinsi Bengkulu (I,embaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Talnbahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Ifmbaran Negara Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (I,embaran Negara Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (I.embaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (I,embaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan I+embaran Negara Nomor 6215) ; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Ijebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 133) STANDAR OPERASIONAL PROSBDUR PELAYANAN; JENIS-JENIS PERIZINAN; PERIZINAN NON USAHA
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022. 64

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT